Menanti Gebrakan Pasukan Elit

Keliru memahami dan memandang ajaran Islam. Itulah gambaran yang mencuat ketika peristiwa rentetan teror melanda negeri ini. Stigma yang melekat terhadap umat Islam tentu tak pernah terbayangkan atau mungkin dipahami oleh para pelaku. Apakah tujuan mereka semata hanya ingin memberi cap “teroris” pada umat Islam?

KIta tak bisa berandai-andai terkait persoalan ini, apalagi jika langsung memberi cap jempol terbalik pada semua pihak. Yang demikian tentu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Saling tuding mana pihak yang benar dan salah sekali lagi hanya menjauhkan kita dari pengungkapan kasus teror. Memberi jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara adalah sesuatu yang mutlak dikedepankan sehingga tak ada lagi saling mengkambinghitamkan.

Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang sangat cepat guna meredam berbagai macam spekulasi terkait teror bom tersebut. Persetujuan pelibatan Komando Operasi Khusus Gabungan adalah jawaban pemerintah akan jaminan bagi warga negara akan keamanan. Terbukti dengan sinyal tersebut, sedikit banyak mencounter isu-isu yang sengaja dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kekhawatiran sebagian kalangan akan keberadaan “pasukan elit” ini ternyata tidak sebesar dugaan awal. Terbukti bahwa masyarakat memang menghendaki adanya jaminan penuh dari pemerintah atas keamanan diri mereka. Itulah yang menyebabkan pro kontra keberadaan “pasukan elit” ini relatif adem.

Sekarang tentunya kita berharap kinerja pemerintah dalam hal ini aparat berwajib bisa memberikan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia. Kita tentu tidak ingin mendengar atau menyaksikan lagi ulah sekelompok yang dengan seenaknya menebar teror serta ketakutan dan membuat saling curiga sesama anak bangsa.

Sebagai bangsa yang majemuk, kesadaran kita akan nilai persatuan dan kesatuan sangat dilandasi pada rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita tentu sama-sama menolak apapun dalih kelompok tertentu untuk membenarkan tindakan mereka yang menebar teror serta ingin merobek-robek persatuan dan kesatuan negara tercinta kita.

Suriah Lepaskan Tapol

Suriah telah membebaskan 265 tahanan yang “terlibat” dalam pemberontakan rakyat terhadap Presiden Bashar al-Assad, “tapi yang tidak memiliki darah di tangan mereka,” kata kantor berita SANA, Sabtu (5/5).
Melepaskan tahanan merupakan syarat bagi rencana perdamaian enam pasal yang diperantarai oleh utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan bulan lalu, seperti perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 12 April, tetapi telah mengalami pelanggaran sejak itu.

Setidaknya 4.000 tahanan telah dibebaskan sejak November, kata SANA.

Rencana perdamaian Annan juga menyerukan penarikan senjata berat dari perkotaan, gencatan senjata kemanusiaan harian, akses media, proses politik inklusif politik, dan hak untuk berdemonstrasi.

Kantor berita negara pada Sabtu juga mengatakan, penjaga perbatasan telah menggagalkan upaya oleh “satu kelompok teroris bersenjata” untuk menyusup perbatasan dari Turki. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

PNS dan Politik Perselingkuhan

Birokrasi yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana. Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan intensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan.

”Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat,” tutur peneliti kebijakan publik LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (4/5).

Karena itu, selain pembenahan sistem perekrutan dan memberi pelatihan untuk pembenahan pola pikir, perlu ditingkatkan pengawasan atas kinerja birokrasi. Sistem penghargaan dan hukuman kepada birokrat harus dijalankan secara ketat. Tanpa itu, penyimpangan tetap rentan terjadi. Transparansi juga harus didorong untuk diwujudkan. Ini akan mencegah perilaku korup dan tarikan politik.

Jika ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka perselingkuhan dalam birokrasi harus diakhiri. Penetrasi politik ke birokrasi tak bisa dihentikan bila partai politik juga tidak mereformasi diri.

Masalah pola pikir dan kooptasi politik juga diakui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dalam beberapa kesempatan. Perubahan pola pikir, kata Eko, untuk jangka panjang harus diatasi dengan pola pendidikan yang baik. Harapannya, hasil didik adalah birokrat berakhlak mulia, jujur, tidak mementingkan diri sendiri apalagi merugikan orang lain, beretos kerja tinggi, dan kompeten.

Untuk birokrat yang sudah ada, aturan-aturan dan integritas diharapkan dapat menutup celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. ”Semestinya integritas menjamin celah hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Integritas menjadi kendali diri. Tapi, di Indonesia justru celah hukum dilihat sebagai kesempatan. Untuk menanam integritas, setidaknya diperlukan mental model,” ujar Eko beberapa waktu lalu.

Pengawasan efektif dan disegani, lanjut Siti Zuhro, tidak mudah direalisasikan. Kenyataannya, tingkat disiplin warga negara masih rendah. Masyarakat cenderung permisif dengan ketidakbenaran.

Semestinya masyarakat sipil bisa berperan mendorong perbaikan pola pikir dan perubahan perilaku serta menghentikan kooptasi politik. Apalagi demokrasi memungkinkan peran masyarakat yang lebih besar. Lembaga swadaya masyarakat, misalnya, dapat mengajukan usulan kebijakan untuk perbaikan kualitas birokrasi.

Pemerintah pun menyadari kapasitas birokrasi terutama di daerah perlu dibenahi. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai. ”Pemerintah menyadari, dari 526 kabupaten/kota, masih ada 294 daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen (APBD) untuk belanja pegawai,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Kamis (3/5).

Sejumlah kebijakan diupayakan Presiden untuk membenahi masalah itu. Pertama, membenahi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Presiden menginstruksikan, program pemda harus diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Kedua, mempertajam skenario dan pola alokasi dana yang sesuai dengan sektor-sektor yang produktif. Ketiga, pemerintah pusat berupaya menata kembali struktur organisasi dan jumlah kepegawaian di daerah. Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri mengawal pembahasan akhir rancangan APBD agar alokasinya lebih tepat.
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Anis Matta Tersandung Kasus DPID

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan ada aktor politik yang memainkan kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah. Sang aktor ingin mendeskriditkan PKS.

“Memang ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus ini untuk mendiskreditkan PKS,” kata Mahfudz kepada Metrotvnews.com, Kamis (3/5).

PKS menganggap Wa Ode cuma pion. Ada kekuatan besar yang mendorong Wa Ode berani menyeret nama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan pimpinan Banggar lainnya, seperti Tamsil Linrung. Kebetulan Tamsil juga dari PKS.

“Saya pernah mengingatkan Wa Ode secara tidak langsung via salah seorang pimpinan fraksinya agar hati-hati bicara soal calo anggaran,” cerita Mahfudz.

Namun, Wa Ode terlena dengan cap yang dialamatkan kepadanya sebagai pahlawan anggaran. Ujungnya, ya seperti sekarang, Wa Ode justru dijerat KPK.

“Sekarang ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya di DPR,” terang Mahfudz. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

JK “dibajak” PD

Nama Jusuf Kalla kembali digadang-gadang menjadi capres 2014. Parpol yang menggadang-gadang mantan wapres tersebut kali ini Partai Demokrat. Langkah ini dinilai sebagai cara instan mendongkrak popularitas dengan ‘membajak’ kader partai lain.

“Jika benar Partai Demokrat mengusung Jusuf Kalla, ini menjadi ‘pembajakan’ terhadap kader partai lain untuk memperbaiki popularitas,” ujar pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes, ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (4/5/2012).

Arya mengatakan ‘pembajakan’ yang dilakukan Partai Demokrat terhadap kader partai lain, baik di pilpres maupun di pemilihan gubernur, bupati, atau walikota tentu akan berbahaya bagi masa depan kaderisasi kepemimpinan dan penguatan identitas partai politik. Di beberapa pemilukada Gubernur dan Bupati/walikota, Partai Demokrat berusaha ‘membajak’ kader partai lain.

“Saya kira pembajakan adalah cara instan untuk bisa survive dalam politik Indonesia, dan saya kira tidak elok bagi masa depan partai,” tuturnya.

Menurutnya, pekerjaan rumah serius yang semestinya dilakukan Partai Demokrat adalah perbaikan infrastruktur politik, penanaman nilai-nilai partai, dan pembangunan pemilih loyal. Ini menjadi tantangan Partai Demokrat pasca SBY, yaitu mentransformasikan kekuatan politik citra menjadi politik jaringan.

Sebelumnya, Waketum PD, Max Sopacua menilai Jusuf Kalla (JK) layak diusung kembali menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014. Dia menilai JK yang tetap eksis selepas menjabat sebagai wakil presiden 2004-2009, dapat saja menjadi capres dari PD.

“Semua orang bisa berpikir untuk JK jadi pertimbangan, karena beliau sudah berkarya,” ujar Wakil Ketum PD Max Sopacua saat dihubungi wartawan, Rabu (2/5). Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Politik Upah Murah

Pemerintah dan DPR diminta melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia dengan membuat dan merevisi peraturan serta perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh dan pekerja.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, serta Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, politik upah murah yang diterapkan kalangan pengusaha tidak selayaknya diterapkan di Indonesia. Tindakan ini sama saja dengan eksploitasi manusia.

“Tentunya semua pihak tidak sepakat dengan politik yang mengeksploitasi para pekerja. Hal tersebut harus segera dihentikan,” ujar Agung Laksono saat membuka Seminar Nasional tentang “Politik Upah Murah” yang diselenggarakan KSPSI di Jakarta, kemarin.

Bagi pekerja, menurut Agung, upah layak merupakan hak yang harus diperoleh. Apalagi ini terkait sumbangsih yang tidak kecil dari pekerja dalam proses produksi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

ARB sendiri mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional pada Selasa (1/5) yang berlangsung tertib di seluruh daerah. “Kita berterima kasih kepada buruh karena telah melaksanakan demo dengan damai. Pemerintah juga merespons dan memberikan tanggapan positif. Ini bagus sekali,” katanya.

Untuk itu, ARB meminta pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“DPR diharapkan mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Dulu juga disusun merupakan hasil kompromi semua pihak, mulai dari buruh, pengusaha, hingga pemerintah. Sekarang ada kompromi baru lagi antara pemerintah, pengusaha, maupun buruh atau pekerja. Memang harus ada penyesuaian peraturan,” tutur ARB.

Yorrys Raweyai berpendapat, hadiah atau kado yang masih akan diberikan pemerintah, seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), pembangunan rumah sakit pekerja, rumah pekerja, dan lainnya, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya bagi pekerja. Itu bukan kado istimewa untuk pekerja,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Yorrys menambahkan, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja dan buruh. Dengan demikian, kalaupun pemerintah mau menyediakan rumah murah dan fasilitas lainnya, itu menjadi kewajiban yang seharusnya memang dilakukan pemerintah. Justru bila melalaikan kewajibannya kepada pekerja, sama artinya pemerintah melanggar amanat konstitusi.

Dia lantas menyoroti masalah sistem kontrak dan alih daya (outsourcing) yang menjadi persoalan serius bagi kaum pekerja. Kenyataannya sistem kontrak dan outsourcing dilaksanakan layaknya perbudakan di era modern. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Menyongsong Pilgub Sulsel

Perang pernyataan antara kubu incumbent, Syahrul Yasin Limpo dengan penantang beratnya Ilham Arief Sirajuddin menyongsong pilgub Sulsel semakin intens dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan. Hal ini tentunya lumrah dalam dunia perpolitikan, dimana masing-masing berusaha meraih simpati publik sebanyak-banyaknya. Walau belum bisa diukur keakuratan dari perang pernyataan tersebut, namun banyak yang meyakini bahwa dengan perang pernyataan itu bisa memberikan dampak psikologis bagi para pemilih nantinya.

Karakter pemilih kita yang cenderung menetapkan pilihan pada detik-detik terakhir membuat para tim kandidat berusaha merebut simpati dan mempertahankannya hingga pada masa pencoblosan. Untuk itu metode perang pernyataan ini dianggap cocok untuk saling meruntuhkan integritas calon dimata pemilih dan berusaha mencari celah bagaimana agar simpati tersebut beralih ke calon mereka.

Tagline Don’t Stop Komandan dibalas dengan Please Stop Komandan. Istilah kapal induk juga ditimpali dengan istilah rumah rakyat dan masih banyak lagi yang muncul seiring dengan semakin dekatnya waktu pencoblosan. Kreatifitas dari tim pemenangan memang sangat menentukan keunggulan dalam perang pernyataan seperti ini. Jargon serta propaganda politik bisa dikatakan tepat jika bisa mematikan langkah dan langsung mengarah pada pusat kekuatan lawan.

Dari berbagai sumber lembaga survei, memang keunggulan SYL masih jauh diatas rival utamannya, paket Ilham – Aziz. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan nantinya posisi ini justru berbalik. Ini tentunya sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan kandidat. Berkaca pada pilgub lalu, dimana incumbent Amin Syam yang unggul dimana-mana terpaksa harus keok ditangan penantangnya, Syahrul Yasin Limpo. Dari pengalaman tersebut, tentunya kubu Syahrul Yasin Limpo tidak akan mau gegabah. Terbukti dengan sikap cool namun tetap sigap yang diperlihatkan oleh sosok Syahrul Yasin Limpo. Pengumuman bakal pasangannya pun ditentukan dengan sangat hati-hati dengan melalui banyak pertimbangan sehingga nantinya suara partai tetap solid.

Kesimpulannya, tim kandidat hendaknya selalu menonjolkan kreatifitas-kreatifitas yang bisa membuat publik simpati dan menempatkan kandidatnya dalam posisi yang aman dari serangan-serangan dengan cara menghindari sikap frontal yang memang diharapkan oleh pihak lawan.

Nb: istilah-istilah diatas bukanlah berarti perang sesungguhnya melainkan hanya penggambaran semata.

Anas Urbaningrum dan Putra Mahkota SBY

Kelincahan berpolitik dari seorang Anas Urbaningrum akhir-akhir ini akan mendapat ujian berat. Tekanan agar AU mundur jadi Ketua Partai Demokrat baik dari kalangan internal maupun eksternal menunjukkan betapa dinamika yang terjadi ditubuh PD sudah begitu kompleks. Tak bisa dipungkiri pula, sosok AU semakin mendapat simpati dari kalangan kader lapisan bawah. Gerakan turun kedaerah-daerah yang selama ini intens dilakukan oleh AU bisa ditafsirkan adanya sikap “pembangkangan” atas kebijakan-kebijakan dari elit PD.

Rumor yang pernah beredar bahwa AU adalah titipan dari partai lain sepertinya akan terjawab dengan sendirinya. Jika betul AU ditinggalkan oleh para elit partai, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi isyarat untuk segera mengganti AU, maka bisa dipastikan pertarungan menuju RI 1 semakin panas. Sebagai kader HMI, AU dipandang sebagai sosok yang “berbahaya” bagi partai dalam menghadapi suksesi kepemimpinan nasional. Celah ini tentunya akan dimanfaatkan oleh kubu Alifian Mallarangeng dan Marzuki Alie untuk kembali merebut kursi ketua umum PD.

Serangan bertubi-tubi terhadap AU juga menunjukkan sinyal bahwa dukungan SBY terhadapnya sudah tidak ada lagi. Terakhir kita lihat dari dari siaran televisi “pengakuan” dosa dari para DPC yang telah menerima uang panas dari kubu AU untuk memuluskan jalan menjadi Ketua PD. Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan elit partai sudah tidak ada lagi, bahkan bisa diprediksi kalau tidak lama lagi AU akan lengser atau dilengserkan oleh teman-temannya sendiri.

Adakah ini menujukkan bahwa putra mahkota SBY yang selama ini masih misteri akan dimunculkan lebih awal kepada publik? Siapakah gerangan putra mahkota yang disiapkan oleh SBY? Pertanyaan ini akan terjawab dengan jelas setelah episode AU berakhir.

Melihat konstelasi politik di internal PD bisa dikatakan bahwa putra mahkota SBY kemungkinan besar bukan berasal dari lingkup demokrat sendiri. Ini juga diperkuat dengan “perkawinan politik” antara anak SBY dengan anak Hatta Rajasa. Bukan mustahil dari hasil perkawinan tersebut bisa merangkul suara kaum Muhammadiyah yang cukup siginifikan. Langkah politik SBY yang sengaja menyembunyikan putra mahkotanya dipandang sangat cerdas oleh berbagai kalangan. Dengan begitu, pertarungan menuju RI 1 akan semakin mengerucut pada kelompok-kelompok besar yakni, SBY dengan putra mahkotanya, Aburizal Bakrie yang telah membidik Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa dan terakhir Megawati bersama kelompok Prabowo serta Surya Paloh. Sedangkan dari kalangan kelompok-kelompok Islam tak ada jalan lain selain bergabung diantara ketiga kelompok besar diatas.

Sondang, Robin Hoodnya Indonesia

Robin Hood bukan lagi sebagai sosok yang membela rakyat miskin dengan cara merampok atau mencuri dari kalangan berada untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan (miskin). Robin Hood berubah menjadi sosok yang tampil kedepan memperjuangkan hak-hak dasar rakyatnya dan menentang pemerintahan tirani serta korup.

Rakyat yang tertindas dan tertekan secara ekonomi telah melahirkan pahlawan baru ditengah-tengah mereka. Mereka secara lantang dan terang benderang menentang pemerintahan/raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Kesetiaan kepada pemerintahan harus dibayar mahal dengan mengorbankan harta dan nyawa rakyat sendiri.

Bangsa Indonesia pun terkungkung dengan persoalan yang sama dan bahkan lebih berat. Kemiskinan dan kemelaratan menjadi bagian keseharian rakyat. Pemerintahan pun lupa kewajibannya. Mereka terlena oleh kemewahan dan kekuasaan. Tak peduli dengan nasib rakyatnya sendiri. Persoalan demi persoalan yang muncul belakangan ini adalah buah ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat sendirinya. Maka tak heran, dimana-mana bermunculanlah sosok-sosok pahlawan baru (Robin Hood) yang berontak dan menggalang kekuatan rakyat melawan pemerintahan sendiri.  Semakin banyak korban yang jatuh semakin banyak pula bermunculan pahlawan-pahlawan baru yang semakin keras menentang dan melawan pemerintahannya. Pendekatan kekuasaan dilawan pula dengan kekerasan. Pemerintah juga semakin asyik untuk membela diri sendiri tanpa mau mendengarkan keluh kesah rakyatnya.

Akankah aksi penentangan rakyat ini akan mengakibatkan pemerintahan mau bertobat dan berhenti mempermainkan rakyat sendirinya. Kita menunggu dan melihat bermunculannya Robin Hood baru dengan mengangkat tema perjuangan membela rakyat dari ketertindasan dan kemelaratan yang selama ini  semakin sering kita jumpai dimana-mana.

Pemerintahan ada karena dukungan rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat maka pemerintahan sudah pasti jatuh. Pemerintahan butuh dukungan rakyat dan sebaliknya rakyat membutuhkan perlindungan dari sebuah pemerintahan yang jujur dan bersih. Kenyataan sekarang sangat jauh dari harapan. Pemerintah dan rakyat jalan sendiri-sendiri. Pemerintah sibuk memperkaya diri sendiri atau konco-konconya sedangkan rakyat berjuang keras keluar dari lubang kemiskinan dan kemelaratan.

Kekerasan demi kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan malah akan memperparah keadaan. Rakyat semakin mudah terprovokasi dan menjadi anarkis. Jika semuanya berpegang teguh pada prinsip masing-masing tidak akan bisa tercapai sebuah solusi bijak. Aturan-aturan yang dibuat menjadi tidak berarti apa-apa. Hukum hanya berpihak kepada pemilik modal sedangkan rakyat hanya bisa berteriak tanpa ada yang ada mendengarkannya.

Coba kita lihat betapa tragisnya aksi seorang Sondang dalam aksinya membakar diri sendiri. Tidakkah kita gentar dengan semangat kaum muda yang begitu radikal menentang kezaliman penguasa? Tragedi berdarah di Mesuji juga sangat jelas terpaparkan betapa mengerikannya jika pemegang asli kedaulatan negara ini sudah bertindak. Apa jadinya jika diseluruh Nusantara bermunculan para Sondangers?

Sondangers

Pemahaman super radikal dari mahasiswa demonstran patut kita kaji lebih dalam. Kasus yang menimpa Sondang yang telah membakar diri sendiri pada aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi didepan Istana Merdeka mengejutkan kita semua. Sudah demikian parahnyakah keadaan negeri ini sehingga seorang anak bangsa rela membakar diri? Seorang psikolog dalam pernyataan ketika diwawancarai stasiun tv swasta tidak menampik bahwa aksi bakar diri seperti ini secara umum mempunyai motif politik yang sangat kuat. Dari beberapa aksi bakar diri, umumnya mereka menyimpulkan bahwa ada muatan politis dibalik aksi tersebut. Kita lantas berpikir, Indonesia yang sekarang diakui sebagai negara demokrasi terbesar didunia, segala bentuk saluran aspirasi terbuka lebar. Toh kenapa masih ada aksi serupa yang dilakukan Sondang. Apakah aspirasi politik di negara yang katanya negara demokrasi sudah tertutup sama sekali? Baca juga Kompas

Presiden SBY sendiri pada saat menyampaikan sambutan memperingati Hari Anti Korupsi tergambar betapa pemerintahan saat ini sangat ingin agar semua bentuk kejahatan korupsi bisa ditindak dengan tegas. Pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat penting terkait juga memperlihatkan betapa besar perhatian akan gerakan membumi hanguskan korupsi di tanah air. Toh kenyataannya, korupsi tetap saja jalan. Sudah berapa pejabat yang tertangkap dan diberi hukuman tidak lantas membuat kasus korupsi hilang sama sekali. Efek jera yang diharapkan membuat para bakal koruptor juga tidak mempan. Usul agar setiap koruptor dihukum seberat-beratnya tinggal menjadi wacana perbincangan serta diskusi debat kusir. Remisi yang diperketat juga tidak memberi arti apa-apa. Jadi sebenarnya dimana letak permasalahannya?

Indonesia dengan segala keunikannya ini membuat masyarakat bisa kehilangan harapan. Proses yang memakan waktu sangat lama sejak era reformasi sudah semakin jauh panggang dari api. Simpati serta penghormatan terhadap pemerintahan juga luntur dengan sendirinya. Yang tersisa adalah rasa saling curiga mencurigai. Pemerintah tidak percaya terhadap rakyatnya begitupun sebaliknya. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dianggap hanya omong kosong belaka oleh para rakyat. Rakyat pun tidak dipercaya lagi, setiap aspirasi maupun keinginan rakyat dianggap ancaman oleh pemerintah. Sampai kapan situasi rumit ini dipertahankan. Berharap pada suksesi kepemimpinan lima tahunan dengan sistim pilkada amburadul sama juga bohong. Yang ada hanya posisi siap siaga menunggu kesempatan untuk saling memusnahkan satu sama lainnya.

Peran tokoh, agamawan, budayawan juga setali tiga uang. Banyak yang memilih tiarap dan onani sendiri. Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Sondangers lainnya untuk meraih simpati melalui gerakan-gerakan radikal melawan pemerintahan yang ada. Harapan itu ada walaupun sangat pahit dan perih. Perasaaan geram melihat aksi bakar diri namun tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya.

Kita tidak boleh kehilangan asa apalagi kalau membayangkan republik ini akan bubar. Harapan demi harapan kita gantungkan setinggi langit. Dan di tangan para pemuda-pemudi nasib bangsa ini berada. Tayangan demi tayangan sudah kita tonton bersama-sama. Suka tidak suka harus kita telan bersama pula. Jayalah terus bangsaku, Indonesia Raya.

Baca juga artikel korupsi lainnya disini, Bahaya Laten Korupsi