qflee

Archive for the ‘demokrasi’ Category

Anas Urbaningrum dan Putra Mahkota SBY

In demokrasi on 18 Februari 2012 at 12:25 am

anas urbaningrumKelincahan berpolitik dari seorang Anas Urbaningrum akhir-akhir ini akan mendapat ujian berat. Tekanan agar AU mundur jadi Ketua Partai Demokrat baik dari kalangan internal maupun eksternal menunjukkan betapa dinamika yang terjadi ditubuh PD sudah begitu kompleks. Tak bisa dipungkiri pula, sosok AU semakin mendapat simpati dari kalangan kader lapisan bawah. Gerakan turun kedaerah-daerah yang selama ini intens dilakukan oleh AU bisa ditafsirkan adanya sikap “pembangkangan” atas kebijakan-kebijakan dari elit PD.

Rumor yang pernah beredar bahwa AU adalah titipan dari partai lain sepertinya akan terjawab dengan sendirinya. Jika betul AU ditinggalkan oleh para elit partai, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi isyarat untuk segera mengganti AU, maka bisa dipastikan pertarungan menuju RI 1 semakin panas. Sebagai kader HMI, AU dipandang sebagai sosok yang “berbahaya” bagi partai dalam menghadapi suksesi kepemimpinan nasional. Celah ini tentunya akan dimanfaatkan oleh kubu Alifian Mallarangeng dan Marzuki Alie untuk kembali merebut kursi ketua umum PD.

Serangan bertubi-tubi terhadap AU juga menunjukkan sinyal bahwa dukungan SBY terhadapnya sudah tidak ada lagi. Terakhir kita lihat dari dari siaran televisi “pengakuan” dosa dari para DPC yang telah menerima uang panas dari kubu AU untuk memuluskan jalan menjadi Ketua PD. Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan elit partai sudah tidak ada lagi, bahkan bisa diprediksi kalau tidak lama lagi AU akan lengser atau dilengserkan oleh teman-temannya sendiri.

Adakah ini menujukkan bahwa putra mahkota SBY yang selama ini masih misteri akan dimunculkan lebih awal kepada publik? Siapakah gerangan putra mahkota yang disiapkan oleh SBY? Pertanyaan ini akan terjawab dengan jelas setelah episode AU berakhir.

Melihat konstelasi politik di internal PD bisa dikatakan bahwa putra mahkota SBY kemungkinan besar bukan berasal dari lingkup demokrat sendiri. Ini juga diperkuat dengan “perkawinan politik” antara anak SBY dengan anak Hatta Rajasa. Bukan mustahil dari hasil perkawinan tersebut bisa merangkul suara kaum Muhammadiyah yang cukup siginifikan. Langkah politik SBY yang sengaja menyembunyikan putra mahkotanya dipandang sangat cerdas oleh berbagai kalangan. Dengan begitu, pertarungan menuju RI 1 akan semakin mengerucut pada kelompok-kelompok besar yakni, SBY dengan putra mahkotanya, Aburizal Bakrie yang telah membidik Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa dan terakhir Megawati bersama kelompok Prabowo serta Surya Paloh. Sedangkan dari kalangan kelompok-kelompok Islam tak ada jalan lain selain bergabung diantara ketiga kelompok besar diatas.

Sondangers

In demokrasi on 14 Desember 2011 at 4:04 am

sondangPemahaman super radikal dari mahasiswa demonstran patut kita kaji lebih dalam. Kasus yang menimpa Sondang yang telah membakar diri sendiri pada aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi didepan Istana Merdeka mengejutkan kita semua. Sudah demikian parahnyakah keadaan negeri ini sehingga seorang anak bangsa rela membakar diri? Seorang psikolog dalam pernyataan ketika diwawancarai stasiun tv swasta tidak menampik bahwa aksi bakar diri seperti ini secara umum mempunyai motif politik yang sangat kuat. Dari beberapa aksi bakar diri, umumnya mereka menyimpulkan bahwa ada muatan politis dibalik aksi tersebut. Kita lantas berpikir, Indonesia yang sekarang diakui sebagai negara demokrasi terbesar didunia, segala bentuk saluran aspirasi terbuka lebar. Toh kenapa masih ada aksi serupa yang dilakukan Sondang. Apakah aspirasi politik di negara yang katanya negara demokrasi sudah tertutup sama sekali? Baca juga Kompas

Presiden SBY sendiri pada saat menyampaikan sambutan memperingati Hari Anti Korupsi tergambar betapa pemerintahan saat ini sangat ingin agar semua bentuk kejahatan korupsi bisa ditindak dengan tegas. Pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat penting terkait juga memperlihatkan betapa besar perhatian akan gerakan membumi hanguskan korupsi di tanah air. Toh kenyataannya, korupsi tetap saja jalan. Sudah berapa pejabat yang tertangkap dan diberi hukuman tidak lantas membuat kasus korupsi hilang sama sekali. Efek jera yang diharapkan membuat para bakal koruptor juga tidak mempan. Usul agar setiap koruptor dihukum seberat-beratnya tinggal menjadi wacana perbincangan serta diskusi debat kusir. Remisi yang diperketat juga tidak memberi arti apa-apa. Jadi sebenarnya dimana letak permasalahannya?

Indonesia dengan segala keunikannya ini membuat masyarakat bisa kehilangan harapan. Proses yang memakan waktu sangat lama sejak era reformasi sudah semakin jauh panggang dari api. Simpati serta penghormatan terhadap pemerintahan juga luntur dengan sendirinya. Yang tersisa adalah rasa saling curiga mencurigai. Pemerintah tidak percaya terhadap rakyatnya begitupun sebaliknya. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dianggap hanya omong kosong belaka oleh para rakyat. Rakyat pun tidak dipercaya lagi, setiap aspirasi maupun keinginan rakyat dianggap ancaman oleh pemerintah. Sampai kapan situasi rumit ini dipertahankan. Berharap pada suksesi kepemimpinan lima tahunan dengan sistim pilkada amburadul sama juga bohong. Yang ada hanya posisi siap siaga menunggu kesempatan untuk saling memusnahkan satu sama lainnya.

Peran tokoh, agamawan, budayawan juga setali tiga uang. Banyak yang memilih tiarap dan onani sendiri. Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Sondangers lainnya untuk meraih simpati melalui gerakan-gerakan radikal melawan pemerintahan yang ada. Harapan itu ada walaupun sangat pahit dan perih. Perasaaan geram melihat aksi bakar diri namun tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya.

Kita tidak boleh kehilangan asa apalagi kalau membayangkan republik ini akan bubar. Harapan demi harapan kita gantungkan setinggi langit. Dan di tangan para pemuda-pemudi nasib bangsa ini berada. Tayangan demi tayangan sudah kita tonton bersama-sama. Suka tidak suka harus kita telan bersama pula. Jayalah terus bangsaku, Indonesia Raya.

Baca juga artikel korupsi lainnya disini, Bahaya Laten Korupsi

Monarki Jogja

In demokrasi on 11 Desember 2010 at 3:07 am

Demokrasi di Indonesia kembali harus diuji dengan munculnya keinginan beberapa warga di Jogja agar Sri Sultan sebaiknya langsung ditetapkan saja sebagai Gubernur tanpa harus melalui tahapan pilkada. Silang pendapat ini muncul setelah dalam rapat kabinet Presiden SBY menyinggung masalah sistim pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, yakni monarki.

Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari warga Jogja pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur. Dari bentuk protes hingga munculnya relawan-relawan yang mendesak segera diadakannya referendum bagi warga Jogja.

Ditilik dari sisi demokrasi tentu keinginan agar Gubernur Jogja langsung ditetapkan tentunya bisa mengusik rasa keadilan bagi daerah lainnya. Dimana kita tahu selama ini para gubernur, walikota maupun bupati dipilih secara demokratis melalui pilkada. Apa jadinya jika salah satu daerah diberi keistimewaan dalam pengisian jabatan-jabatan politis.

Keinginan seperti itu tentu saja biasa di alam demokrasi. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, perbedaan pendapat adalah mutlak adanya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa demokrasi juga mempunyai bingkai hukum yang harus ditaati bersama. Sepanjang semua pihak bisa menghormatinya itu sangat berpengaruh bagi eksistensi dari sebuah sistim demokrasi.

Jogjakarta menyimpan banyak kisah sejarah yang tak terpisahkan dengan republik ini. Tetapi sekali lagi, penghormatan terhadap nilai-nilai historis tetap harus selaras dengan asas-asas demokrasi yang kita anut selama ini. Berikanlah penghormatan itu pada tempat yang semestinya tanpa harus mengorbankan bingkai negara kita.

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta adalah batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Semua pihak bisa menjadikan ini sebagai bahan dalam mencari esensi demokrasi yang ideal dan sesuai dengan taste ke-Indonesiaan kita bersama.

Peranan dari Sri Sultan sangat dibutuhkan guna mereduksi adanya pemahaman yang melenceng akan diskursus demokrasi-monarki ini. Dan melihat dinamika persoalan ini, tak menutup kemungkinan isu seperti ini hendak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian agenda politisnya. Wallahu alam bissawab.

Mahasiswa Makassar Kasar?

In demokrasi on 28 Oktober 2010 at 11:57 am

Debat kusir mengenai aksi turun jalan mahasiswa, khususnya di Makassar memang tidak terdengar aneh lagi. Demonstrasi telah menjadi panggung para pesohor kampus memainkan lakon mereka. Melihat carut marutnya dunia yang serba demokratis dan ramai dengan kicauan di jalan berlomba-lomba memperdengarkan suara merdunya.

Beragam teori dari pisau analisis para pakar telah dipaparkan di meja-meja diskusi untuk mencoba mengupas tuntas prilaku beringas yang telah menjurus pada vandalisme. Dari debat kusir inilah bahkan melahirkan spirit membela aksi-aksi mahasiswa tersebut. Tameng paling ampuh menghadapi cercaan dan makian apalagi kalau bukan atas nama demokrasi dan HAM.

Kita tentu tidak bisa mengeyampingkan begitu saja peran besar para mahasiswa dalam mendorong lahirnya reformasi. Namun, kita pun tak bisa menutup mata tanpa reaksi apa-apa melihat prilaku mahasiswa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya.

Lantas kemana gerangan akal sehat dari para pemikir, professor, cendekia kita tiarap? Semua diam membisu tak berani bersuara. Trend semangat social media yang efeknya sangat dahsyat dalam menggiring opini publik sudah tak terbendung lagi. Sesuatu yang benar dengan gampangnya dibelokkan demikian pula sebaliknya hal yang keliru dibiarkan berlaku seperti yang terjadi dewasa ini.

Derasnya arus informasi telah merembes dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan sendirinya mengubah budaya serta prilaku masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat berarti dunia tanpa batas, menembus ruang dan waktu.

Penyampaian aspirasi disertai dengan kekerasan fisik maupun pengrusakan fasilitas umum tentu tidak dibenarkan secara akal sehat. Tetapi yang terjadi dilapangan justru berbalik seratus delapan puluh derajat. Mereka diidentikkan sebagai “hero” yang baru pulang dari medan pertempuran. Pujian dan sanjungan datang dari berbagai pihak.

Tanpa bermaksud memihak pihak-pihak tertentu, yang memiriskan justru melihat prilaku para calon pemimpin bangsa ini. Apa gerangan yang terjadi jika semua persoalan harus diselesaikan dengan aksi vandalisme dan kebrutalan? Ada apa sebenarnya dengan dunia kampus sekarang?

Berbagai pertanyaan ini tetap menggantung sambil melihat sajian kekerasan dari para “intelektual muda” di televisi. Nasib bangsa ini berada ditangan mereka.

Melihat fenomena ini justru menguatkan keyakinan bahwa apa yang selama ini telah dinisbahkan sebagai hero tak lain hanyalah sebuah zero.

Kudeta SBY Tunggu TNI

In demokrasi on 22 Oktober 2010 at 1:56 am

Mencoba mengkudeta SBY dengan memakai pola aksi serupa yang dipakai pada Soeharto bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin saja gerakan massif dewasa ini mendapat simpati dari masyarakat luas, tetapi tanpa keterlibatan elemen tentara berarti sama saja menggali lubang kubur sendiri.

Aksi jalanan apalagi yang dilakukan secara sporadis oleh mahasiswa justru membuat isu melebar dan tidak fokus. Bagi masyarakat internasional hanya memandang sebagai riak-riak kecil dari sebuah demokrasi. Aksi demo kaos merah di Thailand contoh nyata betapa rapuhnya sebuah agenda politik tanpa dukungan penuh dari militer.

Lalu bagaimana dengan sikap TNI? Menarik kita cermati karena pasca jatuhnya rezim Soeharto praktis tentara kehilangan patron politik. Akses utama menuju wilaya abu-abu tertutup sudah.

Bangsa Indonesia tentu sangat beruntung karena memiliki lebih banyak tentara nasionalis dibanding opportunis. Dalam keadaan seperti itu, TNI lebih aman memilih jalur netral. Memilih mundur untuk menang bukan saja meredam tekanan dalam dan luar negeri tetapi memanfaatkannya untuk segera melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh TNI itu sendiri.

Bagi yang anti SBY, ini berarti warning. Bahwasannya timing untuk menjatuhkan pemerintah untuk saat ini belumlah tepat. Mereka masih harus banyak-banyak bersabar dan berdoa agar tentara kita bisa lebih cepat menyelesaikan reformasi sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka masuk dan bertarung di wilayah abu-abu.

Dan sampai saat ini belum ada satupun tokoh-tokoh yang sekarang dianggap berseberangan dengan pemerintah mempunyai kapasitas dan mampu diterima dikalangan internal TNI. Tokoh sipil yang bisa membawa menjaga kepentingan tentara belumlah muncul kepermukaan.

Intinya dalam sebuah negara demokrasi apabila semua kanal aspirasi tersumbat dan pembungkaman terhadap hak sosial, politik dan ekonomi maka sah-sah saja kudeta diberlakukan terhadap rezim yang sudah pasti korup dan diktator. Jadi upaya kudeta yang dihembuskan oleh berbagai kalangan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuka kanal-kanal tersebut dan mengembalikan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi kepada pemiliknya. Kalau saja upaya tersebut berhasil, lantas untuk apa lagi kita harus turun ke jalan berpanas-panasan?

Hukum, Demokrasi dan Suksesi Nasional

In demokrasi on 25 September 2010 at 2:28 pm

Akhirnya sepak terjang Hendarman Supandji harus berakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi, atas gugatan judicial review Yusril Ihza Mahendra. Kejadian “luar biasa” dalam hukum tata negara kita, tetapi sekali lagi keputusan sudah final, kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung illegal.

Episode berikutnya berjalan tanpa kejutan berarti. Presiden SBY langsung mengeluarkan Keppres pemberhentian Hendarman sebagai Jaksa Agung. Dimana keputusan ini pun diamini langsung oleh yang bersangkutan.

Tidak menarik bagi media massa, kenapa? Upaya perlawanan yang dinantikan menjadi sia-sia. Baik dari pihak Hendarman maupun Yusril. Artinya, kasus selesai? Tunggu dulu! Masih ada harapan untuk melihat kejutan baru. Lanjutan kasus korupsi Sisminbakum masih menyimpan sejuta misteri dan menunggu korban-korban baru.

Kalau saja Jaksa Agung baru memperlihatkan gebrakan baru pula, media tentu kegirangan. Bakal ada episode “pertempuran” baru antara para ahli-ahli hukum kenamaan tanah air. Pakar hukum akan turun gunung menengahi perseteruan ini.

Satu hal pokok, sosok Yusril sebagai pakar hukum tata negara juga sebagai politikus ulung. Momentun ini bisa saja menjadi wild card menuju kursi RI 1. Dengan muka ganteng, kayaknya tidak sulit bagi Yusril menjadi magnet guna menyedot simpati rakyat Indonesia.

Lalu bagaimana dengan karir Hendarman? Bukankah selama menjabat sebagai Jaksa Agung banyak koruptor yang ketar-ketir dibuatnya. Apakah dengan modal banyaknya koruptor yang dijerat bisa melenggangkan jalannya menuju kursi panas RI 1?

Atau nasibnya mungkin sama dengan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dengan modal reformasi perpajakan justru “diusir” dari negerinya sendiri.

Jalan menuju suksesi nasional masih panjang, tapi bukankah dengan persiapan yang lebih panjang bisa menciptakan banyak peluang pula. Makanya, tak salah jika para kandidat sudah start lebih awal.

Bagi SBY, isu perpanjangan masa jabatan presiden tidak mendapat respon positif. Artinya, rencana awal tetap jalan. Putra mahkota tetap harus dipersiapkan. Alasan umur serta pengalaman sepertinya harus dikesampingkan demi kelanjutan kekuasaan. Seleksinya tidak sesulit mencari pengganti Kapolri, syaratnya cuma satu, mempunyai karakter yang mirip dengan sang boss.

Pernyataan Sikap Pewarta Warga

In demokrasi on 11 September 2010 at 4:07 am

Tulisan opini dari seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Kolonel (Pnb) Adjie Suradji menimbulkan polemik yang dipandang dapat mematikan kreatifas dalam bentuk penyampaian pendapat serta kebebasan informasi warga dalam mendapatkan informasi.

Untuk itu, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa kebebasan informasi di tanah air. Pernyataan sikap tersebut dapat juga dilihat di sini.

Berikut pernyataan sikap tersebut:

Pewarta-Indonesia, Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Kolonel (Pnb) Adjie Suradji terancam kena sanksi karena mengkritik Presiden SBY melalui tulisannya di kolom Opini Kompas edisi Senin, 6 September 2010. Perdebatan akhirnya mencuat antara pihak yang mendukung dan menolak tindakan mempublikasikan opini yang dilakukan oleh Adjie Suradji tersebut. Sebahagian masyarakat, terutama kalangan sipil melihat hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja dan meminta institusi TNI AU tidak perlu reaktif dalam menyikapinya, sementara sebagian lagi menganggap apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai suatu pelanggaran kode etik internal militer yang perlu mendapatkan ganjaran atau hukuman disiplin dari institusinya.

Menyikapi hal tersebut di atas, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang notabene anggotanya berasal dari berbagai kalangan termasuk militer, berpendapat sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, yang oleh karena itu setiap suara, aspirasi, pendapat, buah pikiran, dan gagasan yang dihasilkan oleh setiap warga negara Indonesia perlu dihargai dan dijamin artikulasinya.

2. Setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi menggunakan media massa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F yang menegaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Oleh karena itu, setiap penyiaran, penayangan, dan penyampaian suara, pendapat, aspirasi, buah pikiran, dan gagasan di media massa harus dihargai dan dijamin keberadaannya.

3. Secara substantif, buah pikiran berbentuk opini pribadi anggota TNI AU, Kolonel (Pnb) Adjie Suradjie dipandang sebagai sesuatu yang baik,faktual, dan mengandung pelajaran berharga bagi pemimpin negara dan masyarakat Indonesia, bukan sesuatu yang bersifat fitnah, kebohongan, membahayakan bangsa dan negara, maupun pembangkangan terhadap institusi yang bersangkutan tetapi justru memuat esensi persoalan bangsa secara makro dan mikro, yang oleh karena itu sudah sepantasnya untuk diapresiasi dan dijadikan bahan perenungan bagi setiap pengambil kebijakan dan rakyat di negeri yang kita cintai bersama ini.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terlepas dari persoalan-persoalan lain yang terkait dengan Adjie Suradjie, maka PPWI berkeyakinan danmenyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak setiap usaha membatasi hak masyarakat, baik sipil maupun militer (TNI) untuk mengeluarkan buah pikiran, pendapat, gagasan dan/atau aspirasinya dan mempublikasikannya di media massa.

2. Menolak setiap usaha membatasi hak masyarakat (publik) untuk mendapatkan informasi berupa buah pikiran, pendapat, gagasan, dan/atau aspirasi yang bersifat membangun dan mencerahkan dari siapa saja termasuk dari anggota militer (TNI) dan Polri.

3. Mendorong dan mendukung penuh setiap aktivitas berpikir dan berkarya dari setiap anggota masyarakat, baik sipil maupun militer, dalam kerangka menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh anggota TNI AU, Kolonel (Pnb) Adjie Suradjie baru-baru ini.

4. Menghimbau kepada institusi TNI AU dan Markas Besar TNI untuk menyikapi fenomena tersebut secara arif, yang tidak menafikan realitas kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia saat ini yang membutuhkan kepemimpinan yang jujur, adil, dan tegas.

5. Menghimbau Pemerintah dengan segala perangkat kebijakannya untuk benar-benar memperhatikan dan merespon dengan semestinya setiap pendapat, aspirasi, gagasan konstruktif, dan harapan dari setiap rakyat Indonesia, baik yang disampaikan melalui surat resmi ke institusi Pemerintah maupun melalui media massa.

Demikian Pernyataan Sikap PPWI ini dibuat dan disampaikan kepada khalayak untuk diketahui dan dimaklumi. Semoga kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkarya serta menyalurkannya melalui media massa di negeri ini akan menjadi modal dasar bagi pembangunan dan kemajuan peradaban bangsa dan negara Indonesia tercinta ke masa depan.

Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 September 2010

DEWAN PENGURUS NASIONAL
PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA

Ketua Umum,
Wilson Lalengke (HP. 081371549165)

Sekretaris Jenderal,
R. Andy Chandra (HP. 081584021244)

Demo Kaum (Katanya) Intelek

In demokrasi on 4 Februari 2010 at 1:21 pm

Ada-ada saja ulah para demonstran sekarang. Perilaku yang justru tidak membuat masyarakat simpati. Dan yang terpenting, tidak mencerminkan sifat dan adat bangsa kita.

Tindak tanduk seperti itu, dipertontonkan para demonstran yang katanya kaum intelektual, membakar dan merusak fasilitas umum. Dan akhir-akhir ini kelihatan semakin tak terkendali, menyerang pribadi dan kehormatan individu dan keluarga orang-orang tertentu.

Kalau tabiat seperti itu menjalar hingga menjadi contoh bagi anak-anak, hingga sampai di pelosok-pelosok, apa jadinya negeri ini? Apa memang sudah demikian parahnya pendidikan budi pekerti kita?

Ajakan presiden untuk bersama-sama duduk membahas fenomena yang sedang terjadi sekarang patut kita apresiasi. Memang sudah selayaknya kita memberi batas-batas yang jelas arti sesungguhnya dari demokrasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi sah-sah saja sepanjang tetap melalui koridor yang telah kita sepakati.

Sangat disayangkan jika demokrasi dipakai untuk mencabut akar identitas kita sebagai bangsa. Sebagai generasi pelanjut, tugas dan tanggung jawab ada di pundak masing-masing. Memberi contoh budi pekerti yang baik. Marilah belajar pada hal-hal yang disekitar kita dulu. Menghormati orang tua kita, kakak, guru atau dosen kita. Kalau ada yang ingin disampaikan biasakan dan diusahakan dengan cara-cara yang santun. Kalau toh belum didengar kita tetap harus bersabar dan tetap berusaha untuk mengingatkan.

Saya sendiri kaget ketika pada suatu pertemuan salah satu pembicara mengatakan, kenapa harus takut sama si A atau si B, sekarang sudah era reformasi, Presiden saja dilecehkan tidak ada yang takut. Waduh, kepala saya langsung pusing, ternyata dampak demo-demoan tersebut sudah masuk ke daerah kami.

Saya tidak habis pikir, kok bisa anak-anak yang kalau di kampung terkenal alim dan sopan, tiba-tiba bisa berubah beringas dan anarkis kalau sudah di kota besar. Perangainya berubah total. Dulunya hormat sama orang tua, sekarang merokok sambil angkat kaki di depannya. Kalau dulu bicaranya sopan, giliran sekaran ngomong kasar dan membentak-bentak. Didikan macam apa ini? Harapan kalau sekolah sudah tinggi, ternyata kelakuan seperti orang tak berpendidikan. Sangat jauh dari harapan orang tua…

Sri Mulyani Pasang Badan

In demokrasi on 19 Desember 2009 at 7:16 am

Apes betul nasib Menkeu Sri Mulyani, wanita yang pernah dinobatkan sebagai 100 orang berpengaruh di dunia ini menjadi bulan-bulanan setelah kasus Bank Century mencuat. Apa boleh dikata, proses politik terus menggelinding. Kecaman serta cacian dan terakhir desakan untuk nonaktif sebagai menteri semakin keras gaungnya. Bersama Wapres Boediono, dua publik figur ini telah mendominasi halaman pemberitaan media cetak dan elektronik di penghujung tahun ini.

Wanita yang berpenampilan tegar ini harus menuai banyak kecaman. Lawan-lawan politiknya di Pansus Kasus Bank Century sudah kebelet ingin segera menggantinya. Program reformasi keuangannyalah yang telah mengantarnya menjadi target utama. Semasa menjabat, dia berani mengubah aturan sistim perpajakan agar lebih transparan dan akuntable. Hal mana telah membuat para pengemplang pajak kelas kakap seperti cacing kepanasan. Perseteruan antara Aburizal Bakrie (Ical), pengusaha yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar diyakini banyak pihak bermula dari situ.

Sudah bukan rahasia lagi di republik ini, jika berani menentang arus,kehilangan jabatan adalah resiko yang harus dihadapi. Gus Dur saja harus terpental dari kursi kepresidenan akibat policynya yang dianggap nyeleneh. Masih ingat kan, pembubaran Departemen Agama ? Beliau sadar bahwa apa yang dilakukannya sama dengan mengusik sarang lebah yang sangat besar. Jaringan korupsi yang sudah demikian menggurita melilit bangsa ini dan menghisap habis hingga kering kerontang.

Sekarang, seorang perempuan berani memutus linkaran setan tersebut. Berdiri pasang badan untuk melawan arus tersebut. Mampukah seorang Sri Mulyani menghadapinya? Lantas kenapa beliau lebih banyak tutup mulut. Pertanyaan demi pertanyaan dari publik yang gemes ingin melihat kasus ini segera tuntas. Kita tunggu episode selanjutnya, siapa yang bakal terpental dan menjadi martir dalam perjuangan memberangus korupsi hingga ke akar-akarnya.

Perlukah Pilkada Dipertahankan?

In demokrasi on 10 November 2009 at 12:34 am

Tahun 2010 sekitar 300 lebih kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Dewasa ini mekanisme pergantian pimpinan lokal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak baik dari segi efektifitas maupun efisiensi anggarannya. Manisnya buah reformasi yang telah kita nikmati ini perlahan menunjukkan rasa aslinya. Hiruk pikuknya terkadang membuat kita bertanya-tanya. Apakah cita rasa ini telah sesuai dengan selera bangsa Indonesia ?

Lihat saja outputnya. Pemimpin yang tunduk pada partainya. Sibuk urus kepentingan kelompok semata. Memeras rakyat dengan aturan yang mencekik leher. Tidak mempunyai kepekaan sosial. Mabok kekuasaan, maunya dipuja dan disanjung.

Kehidupan demokrasi yang tumbuh subur, tak ada pengekangan terhadap aspirasi politik. Coba bandingkan dengan zaman Orba. Dimana semua saluran politik bermuara pada satu pintu. Era kebebasan ini telah mengubah sikap dan perilaku kita. Terkadang euforia berujung pada pemaksaan kehendak dan anarkis.

Mengharapkan ajang pilkada bisa melahirkan sosok pemimpin berkualitas, ideal dan dekat dengan rakyat yang dipimpinnya masih sebatas tataran ide. Mencuatnya kasus politik uang, jual beli suara serta sengketa pilkada yang berlarut-larut telah membuka mata kita betapa sistim demokrasi yang selama ini dibangun masih sangat rapuh.

Gambaran umum beberapa daerah yang telah melakukan pilkada justru menyisakan pekerjaan yang tidak kalah ruwetnya. Perpecahan kelompok masyarakat, rusaknya hubungan antar rumpun dan benturan negatif sesama pendukung atau kelompok. Situasi ini mengendap tanpa ada solusi sehingga sangat rawan terjadi kekacauan sosial politik. Dalam kondisi seperti ini, sebagus apapun program kerja, secanggih apapun visi misi tidak akan bisa berjalan normal.

Wacana pengembalian kewenangan kepemimpinan daerah melalui mekanisme penunjukan langsung dari pusat patut kita dukung. Dengan harapan tentunya hal ini mampu meredam gesekan-gesekan dalam masyarakat yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berakibat pada instabilitas nasional. Gerakan separatis, anti NKRI yang marak belakangan ini harus diredam secepatnya.

Dan yang terpenting adalah bagaimana sistem yang kita bangun ini bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya menjadi sejahtera. Membangun daerah menjadi lebih maju dan aman. Serta hasil cipta karya monumental yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi tentunya.