qflee

Posts Tagged ‘korupsi’

PNS dan Politik Perselingkuhan

In pns on 5 Mei 2012 at 6:43 am

Birokrasi yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana. Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan intensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan.

”Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat,” tutur peneliti kebijakan publik LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (4/5).

Karena itu, selain pembenahan sistem perekrutan dan memberi pelatihan untuk pembenahan pola pikir, perlu ditingkatkan pengawasan atas kinerja birokrasi. Sistem penghargaan dan hukuman kepada birokrat harus dijalankan secara ketat. Tanpa itu, penyimpangan tetap rentan terjadi. Transparansi juga harus didorong untuk diwujudkan. Ini akan mencegah perilaku korup dan tarikan politik.

Jika ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka perselingkuhan dalam birokrasi harus diakhiri. Penetrasi politik ke birokrasi tak bisa dihentikan bila partai politik juga tidak mereformasi diri.

Masalah pola pikir dan kooptasi politik juga diakui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dalam beberapa kesempatan. Perubahan pola pikir, kata Eko, untuk jangka panjang harus diatasi dengan pola pendidikan yang baik. Harapannya, hasil didik adalah birokrat berakhlak mulia, jujur, tidak mementingkan diri sendiri apalagi merugikan orang lain, beretos kerja tinggi, dan kompeten.

Untuk birokrat yang sudah ada, aturan-aturan dan integritas diharapkan dapat menutup celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. ”Semestinya integritas menjamin celah hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Integritas menjadi kendali diri. Tapi, di Indonesia justru celah hukum dilihat sebagai kesempatan. Untuk menanam integritas, setidaknya diperlukan mental model,” ujar Eko beberapa waktu lalu.

Pengawasan efektif dan disegani, lanjut Siti Zuhro, tidak mudah direalisasikan. Kenyataannya, tingkat disiplin warga negara masih rendah. Masyarakat cenderung permisif dengan ketidakbenaran.

Semestinya masyarakat sipil bisa berperan mendorong perbaikan pola pikir dan perubahan perilaku serta menghentikan kooptasi politik. Apalagi demokrasi memungkinkan peran masyarakat yang lebih besar. Lembaga swadaya masyarakat, misalnya, dapat mengajukan usulan kebijakan untuk perbaikan kualitas birokrasi.

Pemerintah pun menyadari kapasitas birokrasi terutama di daerah perlu dibenahi. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai. ”Pemerintah menyadari, dari 526 kabupaten/kota, masih ada 294 daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen (APBD) untuk belanja pegawai,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Kamis (3/5).

Sejumlah kebijakan diupayakan Presiden untuk membenahi masalah itu. Pertama, membenahi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Presiden menginstruksikan, program pemda harus diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Kedua, mempertajam skenario dan pola alokasi dana yang sesuai dengan sektor-sektor yang produktif. Ketiga, pemerintah pusat berupaya menata kembali struktur organisasi dan jumlah kepegawaian di daerah. Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri mengawal pembahasan akhir rancangan APBD agar alokasinya lebih tepat.
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Anis Matta Tersandung Kasus DPID

In korupsi on 4 Mei 2012 at 9:54 am

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan ada aktor politik yang memainkan kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah. Sang aktor ingin mendeskriditkan PKS.

“Memang ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus ini untuk mendiskreditkan PKS,” kata Mahfudz kepada Metrotvnews.com, Kamis (3/5).

PKS menganggap Wa Ode cuma pion. Ada kekuatan besar yang mendorong Wa Ode berani menyeret nama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan pimpinan Banggar lainnya, seperti Tamsil Linrung. Kebetulan Tamsil juga dari PKS.

“Saya pernah mengingatkan Wa Ode secara tidak langsung via salah seorang pimpinan fraksinya agar hati-hati bicara soal calo anggaran,” cerita Mahfudz.

Namun, Wa Ode terlena dengan cap yang dialamatkan kepadanya sebagai pahlawan anggaran. Ujungnya, ya seperti sekarang, Wa Ode justru dijerat KPK.

“Sekarang ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya di DPR,” terang Mahfudz. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

Sondangers

In demokrasi on 14 Desember 2011 at 4:04 am

sondangPemahaman super radikal dari mahasiswa demonstran patut kita kaji lebih dalam. Kasus yang menimpa Sondang yang telah membakar diri sendiri pada aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi didepan Istana Merdeka mengejutkan kita semua. Sudah demikian parahnyakah keadaan negeri ini sehingga seorang anak bangsa rela membakar diri? Seorang psikolog dalam pernyataan ketika diwawancarai stasiun tv swasta tidak menampik bahwa aksi bakar diri seperti ini secara umum mempunyai motif politik yang sangat kuat. Dari beberapa aksi bakar diri, umumnya mereka menyimpulkan bahwa ada muatan politis dibalik aksi tersebut. Kita lantas berpikir, Indonesia yang sekarang diakui sebagai negara demokrasi terbesar didunia, segala bentuk saluran aspirasi terbuka lebar. Toh kenapa masih ada aksi serupa yang dilakukan Sondang. Apakah aspirasi politik di negara yang katanya negara demokrasi sudah tertutup sama sekali? Baca juga Kompas

Presiden SBY sendiri pada saat menyampaikan sambutan memperingati Hari Anti Korupsi tergambar betapa pemerintahan saat ini sangat ingin agar semua bentuk kejahatan korupsi bisa ditindak dengan tegas. Pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat penting terkait juga memperlihatkan betapa besar perhatian akan gerakan membumi hanguskan korupsi di tanah air. Toh kenyataannya, korupsi tetap saja jalan. Sudah berapa pejabat yang tertangkap dan diberi hukuman tidak lantas membuat kasus korupsi hilang sama sekali. Efek jera yang diharapkan membuat para bakal koruptor juga tidak mempan. Usul agar setiap koruptor dihukum seberat-beratnya tinggal menjadi wacana perbincangan serta diskusi debat kusir. Remisi yang diperketat juga tidak memberi arti apa-apa. Jadi sebenarnya dimana letak permasalahannya?

Indonesia dengan segala keunikannya ini membuat masyarakat bisa kehilangan harapan. Proses yang memakan waktu sangat lama sejak era reformasi sudah semakin jauh panggang dari api. Simpati serta penghormatan terhadap pemerintahan juga luntur dengan sendirinya. Yang tersisa adalah rasa saling curiga mencurigai. Pemerintah tidak percaya terhadap rakyatnya begitupun sebaliknya. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dianggap hanya omong kosong belaka oleh para rakyat. Rakyat pun tidak dipercaya lagi, setiap aspirasi maupun keinginan rakyat dianggap ancaman oleh pemerintah. Sampai kapan situasi rumit ini dipertahankan. Berharap pada suksesi kepemimpinan lima tahunan dengan sistim pilkada amburadul sama juga bohong. Yang ada hanya posisi siap siaga menunggu kesempatan untuk saling memusnahkan satu sama lainnya.

Peran tokoh, agamawan, budayawan juga setali tiga uang. Banyak yang memilih tiarap dan onani sendiri. Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Sondangers lainnya untuk meraih simpati melalui gerakan-gerakan radikal melawan pemerintahan yang ada. Harapan itu ada walaupun sangat pahit dan perih. Perasaaan geram melihat aksi bakar diri namun tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya.

Kita tidak boleh kehilangan asa apalagi kalau membayangkan republik ini akan bubar. Harapan demi harapan kita gantungkan setinggi langit. Dan di tangan para pemuda-pemudi nasib bangsa ini berada. Tayangan demi tayangan sudah kita tonton bersama-sama. Suka tidak suka harus kita telan bersama pula. Jayalah terus bangsaku, Indonesia Raya.

Baca juga artikel korupsi lainnya disini, Bahaya Laten Korupsi

Partai Demokrat di Ujung Tanduk

In catatan pendek on 28 Mei 2011 at 3:40 am

Kisruh ditubuh partai demokrat ini semakin memanas dan mengarah pada  perpecahan antar kader demokrat sendiri. Kasus M. Nazaruddin, Bendahara Umum PD bahkan telah menyeret nama-nama lain elite partai. Sebagai partai pemenang pemilu, para petinggi partai harus kerja ekstra agar kasus ini tidak berdampak pada perolehan suara nantinya.

Sejak kasus Wisma Atlet mencuat, banyak pihak berharap agar kasus ini secepatnya dituntaskan. Apalagi dikaitkan dengan nama PD serta keberadaan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai yang selama ini mendengung-dengungkan gerakan pemberantasan korupsi. Tak ayal, KPK pun langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan surat  cekal terhadap M. Nazaruddin.

Sikap partai sendiri sudah jelas dengan memberhentikan Nazaruddin sebagai pengurus partai. Walau banyak juga yang menyayangkan karena  tidak diberhentikan sebagai anggota DPR. Tapi setidak-tidaknya langkah ini telah menunjukkan bahwa PD  tidak akan main-main dengan kasus korupsi.

Hanya saja, menghindarnya M. Nazaruddin ke Singapura  serta pro kontra antara kader dalam menyikapi kasus ini ternyata luput dari pengamatan SBY sebagai pembina partai. Situasi perpecahan di tubuh partai pasca pemecatan M. Nazaruddin nampaknya tak bisa terhindarkan.

Mampukkan  PD keluar dari persoalan ini? Apakah tanda-tanda perlawanan kader terhadap pembinanya menunjukkan PD berada dalam posisi sulit? Tentunya kita harus menunggu lagi langkah-langkah yang akan diambil para elite partai nantinya.

Mbah Maridjan, Bencana dan Korupsi

In korupsi on 6 November 2010 at 12:46 am

Mbah Maridjan juru kunci Gunung Merapi menjadi sangat terkenal ketika beliau bersikeras untuk tetap tinggal dirumahnya walau sudah diingatkan bahaya letusan Merapi. Dengan dalih sebagai penjaga merapi, keteguhan serta keyakinan justru harus ditukar dengan nyawanya.

Kematian sosok yang menjadi bintang iklan jamu obat kuat ini menjadi pembicaraan hangat. Selama ini, sikap “bandel” yang. diperlihatkan dianggap sebagai aksi penentangan terhadap pemerintah (penguasa). Walhasil, aksi yang pada jaman Orba sudah pasti diamankan justru mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.

Maridjan dianggap sebagai tokoh yang bisa melindungi mereka dari pengaruh jahat merapi sekaligus tangan-tangan jahat dari penguasa (pemerintah). Masyarakat khususnya disekitar Merapi merasa aman jika Maridjan tetap berada di sekitar mereka.

Meski aksi ini sangat disayangkan oleh pemerintah karena bisa berakibat fatal. Jatuhnya korban yang berada di sekitar rumah Mbah Maridjan menjadi contoh betapa sikap keras berbuah korban yang sia-sia.

Sebenarnya tidak semua korban adalah pengikut setia Maridjan namun dibalik kejadian ini sebenarnya tersimpan hikmah yang bisa menjadi bahan koreksi buat penguasa. Selama ini masyarakat bukan tidak patuh terhadap pemerintahnya melainkan hilangnya kepercayaan membuat mereka berpaling kepada sosok yang dianggap bisa melawan segala bentuk ketidakadilan dan korupsi yang semakin ganas.

Aksi nekat masyarakat dengan menempuh resiko kembali kerumah-rumah mereka adalah cerminan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah tidak lagi dilandasi dengan kepercayaan.

Korupsi dana bantuan bencana, anggaran relokasi dan pengungsi sudah bukan rahasia lagi di jaman sekarang. Bagi masyarakat mereka hanya bisa pasrah dan menerima nasib. Bencana berarti kiamat. Jadi sangatlah wajar jika mereka berani menempuh resiko sebesar apapun demi untuk menyelamatkan harta bendanya.

Koordinasi bantuan dan relokasi yang amburadul menyebabkan rawan dikorupsi. Makin banyak relawan dengan beragam atribut justru membuat pemerintah semakin lamban dalam mengambil keputusan dan upaya penyelamatan korban. Akhirnya meskipun aliran bantuan datang dari segala penjuru toh masih saja tetap kekurangan.

Intinya adalah, pekerjaan akan menjadi sia-sia jika kita selalu berkoar-koar untuk membela rakyat tetapi prakteknya justru mencekik rakyat. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sekali tidak percaya seumur hidup dicap pembohong. Tugas pemimpin mengembalikan kepercayaan itu.

Timur Pradopo dan Reformasi Kepolisian

In reformasi on 15 Oktober 2010 at 1:10 pm

Calon Kapolri Timur Pradopo berjanji akan meneruskan reformasi di tubuh kepolisian dan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh para senior-seniornya. Hal ini terungkap pada penyampaian visi misi didepan anggota komisi III DPR RI.

Dibawah kepemimpinan Jendral Bambang Hendarso Danuri, institusi kepolisian selama ini mengalami banyak menerima sorotan miring. Kasus korupsi, isu teroris dan makelar kasus menjadi headline beberapa media. Dan nampaknya sampai berakhir masa jabatan beliau, kasus-kasus tersebut masih menggantung.

Korupsi yang menggerogoti tubuh kepolisian dinilai banyak pihak sudah akut. Dibutuhkan sosok kepemimpinan yang betul-betul kuat untuk membasminya. Kalau beberapa pati ditengarai memiliki rekening gendut, apa mungkin bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Mana mungkin sapu kotor dipakai untuk membersihkan???

Isu teroris, sampai sejauh ini kita belum bisa melihat seterang-terangnya ada apa dibalik aksi teror di tanah air selama ini. Alih-alih mengungkap kasus, semua yang “diduga” teroris malah sudah di dor lebih dulu.

Masyarakat hanya bisa menyaksikan kumpulan senjata dan peluru tanpa jelas kepemilikannya. Dan yang sering menjadi pertanyaan, kok tiba-tiba setiap ada periitiwa besar selalu didahului dengan aksi serta ancaman teror.

Teroris menjadi alat untuk pengalihan isu yang lebih besar. Membesar-besarkan aksi teroris ternyata memang ampuh untuk meredam isu-isu lain yang dianggap membahayakan.

Bahkan aksi tembak dulu urusan belakangan menjadi persoalan serius dari sisi hak asasi para korban tersebut. Eksekusi langsung tanpa melalui proses peradilan yang fair dan transparan malah membuat masyarakat semakin mencibir.

Makelar kasus juga lebih banyak mengarah pada pelaku lapis kedua ketiga. The Big Boss masih saja enak menikmati hasil jarahan mereka tanpa bisa tersentuh hukum. Kalau saja rekening gendut para pati itu diungkap ke publik tentu akan berbeda ceritanya.

Bahkan lembaga yang mempunyai kapasitas memantau aliran dana tersebut sudah jelas mengatakan ada keganjalan dari beberapa rekening itu.

Inilah PR terbesar bagi sosok TP dalam memimpin institusi kepolisian nantinya. Reformasi total berarti menutup jalan bagi oknum polisi yang nakal untuk leluasa melakukan kejahatannya. Sebaliknya, jalan terbuka lebar bagi para polisi yang masih memiliki integritas dan moralitas.

Korupsi dan Anarkisme Mahasiswa

In korupsi on 11 Desember 2009 at 2:45 am

Gerakan Anti Korupsi di Indonesia tergolong meriah. Pemicunya apalagi kalau bukan rentetan peristiwa dari kasus Cicak vs Buaya hingga kasus Bank Century. Kita tentu tidak berharap gaung gerakan sipil ini hanya berkutat pada dua kasus di atas. Padahal masih banyak kasus-kasus lain yang selama ini masih diselimuti kabut tebal. Diantaranya, dana kampanye partai pada pilpres 2004, yang hingga sekarang gaungnya hilang seiring berjalannya waktu.

Gonjang-ganjing kasus aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah partai dan tokoh politik peserta Pemilu 2004, terjadi karena menteri ingin membangun relasi politik, dikutip dari Antara News.

Di Makassar malah lebih heboh, aksi anarkis mahasiswa tak terhindarkan. Aksi ini dipicu kekecewaan mahasiswa yang tidak dapat bertemu dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Kita semua kaget, ada apa dengan adik-adik mahasiswa Makassar? Akibat tindakan brutal ini, Presiden SBY batal berkunjung ke Sulawesi Selatan.

Sebaliknya, di Jakarta aksi berlangsung damai. Kekhawatiran dari berbagai pihak akan adanya penyusup yang sengaja mengambil untung tidak terbukti. Apresiasi patut diberikan kepada mereka sebagai penggagas aksi damai tersebut.

Apakah karena konsentrasi petugas hanya pada satu titik sehingga aksi di daerah luput dari pengawasan aparat. Kalau begitu, para penyusup sungguh jeli dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan.

Aksi demo berbalut anarki dalam setiap gerakan mahasiswa menjadi trend. Lihat saja ekspresi beringas layaknya mereka telah membantai musuh-musuhnya. Dalam hal memperjuangkan kepentingan masyarakat, seyogyanya melalui cara-cara santun. Dengan sendirinya berbuah simpati dari masyarakat itu sendiri. Merusak berbagai fasilitas umum hanya mempertegas gambaran sosok preman dalam diri mahasiswa.

Bapak Pembangunan Sulsel Ditangkap KPK

In catatan pendek on 8 Maret 2009 at 6:47 am
transit

Kasus korupsi yang menimpa para politisi Senayan yang sebahagian berasal dari Sulsel pertanda apa?

Harian Kompas malah mengangkat tema yang rada-rada menakutkan, Korupsi Telah Membahayakan Demokrasi! Apakah memang sudah seperti itu penyakit korupsi di lembaga terhormat tersebut? Silahkan Anda sendiri yang menjawabnya.

Masih dalam koran yang sama,
reaksi dari para pendukung Abdul Hadi Djamal
dengan menggelar doa bersama sebagai rasa simpati bagi Abdul Hadi yang telah resmi jadi tersangka.

Mereka juga memprotes pemecatan Abdul Hadi, membakar foto Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dan menyerukan para pendukungnya untuk golput.

Padahal boleh dikata Abdul Hadi Djamal cs lah yang selama ini getol memperjuangkan dana-dana pembangunan dari pusat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Sulsel.

Dari materi-materi kampanye yang disebarluaskan, digambarkan beberapa keberhasilan dari mega proyek yang kesemuanya adalah hasil kerja serta lobi-lobi para politisi asal Sulsel di Senayan. Makanya kita tentu tidak heran jika reaksi keras dari masyarakat Sulsel dalam menyikapi kasus ini. Bahkan sebagian mungkin menganggap beliau adalah Bapak Pembangunan Sulsel. Baca juga komentar Gubernur Syahrul Yasin Limpodi sini,yang menganggap sosok Hadi Djamal telah banyak membantu pembangunan di Sulsel.

Lantas bagaimana jika kasus yang menimpa beliau dikaitkan dengan budaya siri atau malu yang dimiliki oleh orang Bugis Makassar? Mungkin perlu rekonstruksi ulang dari para budayawan Sulsel tentang makna hakiki dari budaya siri itu sendiri.

Kembali pada ancaman demokrasi, korupsi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dariI kehidupan kita sehari-hari. Korupsi sudah menjadi bahaya laten bagi bangsa ini.

Untuk kedepannya, pemimpin siapa pun yang terpilih, komitmen teguh terhadap bahaya laten korupsi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komitmen ini pun harus dibuktikan dengan tindakan nyata terhadap para koruptor tersebut. Kita tidak ingin lagi mendengar adanya istilah tebang pilih dalam setiap penanganan kasus korupsi di tanah air.

Inilah tantangan terberat bagi putra-putri terbaik Sulsel untuk tampil sebagai pemimpin nasional akan datang.

Selingkuh Eksekutif Legislatif Mencuri Uang Rakyat

In catatan pendek on 31 Januari 2009 at 5:06 am

Tarik ulur pembahasan APBD antara eksekutif dengan legislatif sarat dengan kepentingan politis dan opportunis. Hal ini semakin diperparah lagi dengan masa bakti para anggota dewan yang segera akan berakhir. Kondisi seperti ini membuka lebar peluang terjadinya praktek “jual beli anggaran” yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat.

Penjarahan uang rakyat ini berlangsung secara meluas dan sistimatis. Tetapi karena modus operandinya sangat canggih maka sangat riskan bagi rakyat awam untuk mengetahuinya. Bahkan seringkali kita mendengar rapat pembahasan mengenai anggaran dilakukan di hotel mewah dan tertutup.

Gagasan untuk menghadirkan pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam setiap proses pembahasan anggaran di DPRD patut diacungi jempol. Namun sayang seribu sayang gaungnya tidak sampai ke daerah-daerah. Padahal dengan semangat otonomi distribusi anggaran dari pusat ke daerah tiap tahun bertambah jumlahnya. Inilah yang sangat rawan disalahgunakan jika tidak ada regulasi yang melindunginya.

Gerakan penyelamatan APBD sehingga lebih pro rakyat yang dimotori oleh LSM-LSM lokal (belum tercemar!) menunjukkan indikasi perselingkuhan antara eksekutif dengan legislatif di daerah berlangsung marak. Pola pengawasan yang sangat lemah ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang tidak profesional membuat praktek ini berlangsung terus.

Mampukah kita menghentikan pencurian uang rakyat ini? Atau kita hanya bisa menonton mereka berpesta pora diatas penderitaan rakyat. Aukh ah gelap…

Catatan Pendek Akhir Tahun

In catatan pendek on 14 Desember 2008 at 2:52 am

Sepanjang tahun 2008 ini fokus pemerintah pada penegakan supremasi hukum terutama pada kasus-kasus korupsi patut diacungi jempol.

Kasus korupsi baik yang skala kecil maupun kelas kakap dimana melibatkan tokoh-tokoh penting nasional menjadi sorotan bukan hanya dari segi kerugian negara tetapi lebih dari itu. Perlakuan yang sama di mata hukum tanpa pandang status dan kedudukan adalah hal yang paling utama dalam penegakan hukum.

Apresiasi patut kita berikan kepada lembaga-lembaga pemberantas kasus korupsi. Independensi serta komitmen yang kuat telah membawa angin segar bagi penegakan hukum di tanah air tercinta.