Book Your Blog

Impian besar seorang penulis adalah memiliki sebuah buku :). Buku adalah harta yang paling berharga buat seseorang yang berprofesi sebagai seorang penulis. Mereka akan melakukan apa saja agar karya tulis mereka dapat berbentuk menjadi sebuah buku. Banyak penulis yang sangat aktif menulis tapi “miskin” buku. Ini dikarenakan untuk memiliki sebuah buku dibutuhkan juga kreatifitas tertentu. Jadi sangat disayangkan jika seorang penulis yang mempunyai karya tulis bagus tapi belum bisa menerbitkan satu buku pun. Berangkat dari pemikiran ini, maka Leutikaprio berusaha membuka jalan bagi para penulis-penulis kreatif untuk bisa meraih impian mereka dengan memiliki buku hasil karya tulisa mereka dengan mudah dan murah.

Dengan konsep self publishingnya maka penulis akan dibantu untuk bisa menerbitkan bukunya sendiri, tidak perlu lagi direpotkan dengan urusan cover, edit tulisan, ISBN hingga percetakan buku semua ditangani langsung oleh Leutikaprio. Bukan hanya itu para penulis yang sekarang ini banyak memanfaatkan media blog sebagai sarana menulisnya diberi kesempatan untuk mengikuti event yang bertajuk “Book Your Blog”. Event ini merupakan kesempatan bagi para blogger yang mempunyai tulisan-tulisan menarik untuk bisa menjadikan buku tulisan tersebut dengan gratis langsung oleh leutikaprio. Adapun persyaratan blog adalah sebagai berikut:

1. Tulis tentang event ini beserta logo event di blogmu dengan bahasamu sendiri, diberi tag #bookyourblog

2. Kirimkan alamat blog kamu ke eventleutika@hotmail.com

3. Tulis sinopsis blog kamu dalam 250 kata Ms Word. Sertakan nama, nama pena, TTL, alamat, no handphone, alamat e-mail, akun FB, akun twitter. Kemudian attach file ke dalam e-mail.

4. Tulis “Book Your Blog” di judul e-mail.

Adapun blog yang mempunyai peluang menang adalah blog seperti berikut:

1. Inspiratif, berisi cerita-cerita yang dapat menjadi inspirasi bagi orang lain.

2. Tidak mengandung SARA dan pornografi.

3. Berkarakter, konsisten berisi materi-materi yang terkonsep dan orisinil.

Apa Hadiahnya?

Dipilih 3 blog terbaik untuk mendapatkan:

1. Tulisan-tulisan di blog kamu akan diterbitkan GRATIS dalam bentuk buku oleh Leutika Prio

2. Royalti 15% dari harga produksi

3. Paket buku dari Leutika Publisher

Bagi yang belum terpilih tetap mendapatkan diskon paket penerbitan sebesar 20%.

Oke, bagi yang tertarik silakan kirimkan data-data kamu ke email berikut: eventleutika@hotmail.com dan deadlinenya sampai 30 September 2011. Jadi tunggu apalagi segera ikuti lomba Book Your Blog dan raih impianmu untuk bisa segera memiliki buku sendiri. Asyik kan? 🙂

Partai Demokrat di Ujung Tanduk

Kisruh ditubuh partai demokrat ini semakin memanas dan mengarah pada  perpecahan antar kader demokrat sendiri. Kasus M. Nazaruddin, Bendahara Umum PD bahkan telah menyeret nama-nama lain elite partai. Sebagai partai pemenang pemilu, para petinggi partai harus kerja ekstra agar kasus ini tidak berdampak pada perolehan suara nantinya.

Sejak kasus Wisma Atlet mencuat, banyak pihak berharap agar kasus ini secepatnya dituntaskan. Apalagi dikaitkan dengan nama PD serta keberadaan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai yang selama ini mendengung-dengungkan gerakan pemberantasan korupsi. Tak ayal, KPK pun langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan surat  cekal terhadap M. Nazaruddin.

Sikap partai sendiri sudah jelas dengan memberhentikan Nazaruddin sebagai pengurus partai. Walau banyak juga yang menyayangkan karena  tidak diberhentikan sebagai anggota DPR. Tapi setidak-tidaknya langkah ini telah menunjukkan bahwa PD  tidak akan main-main dengan kasus korupsi.

Hanya saja, menghindarnya M. Nazaruddin ke Singapura  serta pro kontra antara kader dalam menyikapi kasus ini ternyata luput dari pengamatan SBY sebagai pembina partai. Situasi perpecahan di tubuh partai pasca pemecatan M. Nazaruddin nampaknya tak bisa terhindarkan.

Mampukkan  PD keluar dari persoalan ini? Apakah tanda-tanda perlawanan kader terhadap pembinanya menunjukkan PD berada dalam posisi sulit? Tentunya kita harus menunggu lagi langkah-langkah yang akan diambil para elite partai nantinya.

Monarki Jogja

Demokrasi di Indonesia kembali harus diuji dengan munculnya keinginan beberapa warga di Jogja agar Sri Sultan sebaiknya langsung ditetapkan saja sebagai Gubernur tanpa harus melalui tahapan pilkada. Silang pendapat ini muncul setelah dalam rapat kabinet Presiden SBY menyinggung masalah sistim pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, yakni monarki.

Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari warga Jogja pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur. Dari bentuk protes hingga munculnya relawan-relawan yang mendesak segera diadakannya referendum bagi warga Jogja.

Ditilik dari sisi demokrasi tentu keinginan agar Gubernur Jogja langsung ditetapkan tentunya bisa mengusik rasa keadilan bagi daerah lainnya. Dimana kita tahu selama ini para gubernur, walikota maupun bupati dipilih secara demokratis melalui pilkada. Apa jadinya jika salah satu daerah diberi keistimewaan dalam pengisian jabatan-jabatan politis.

Keinginan seperti itu tentu saja biasa di alam demokrasi. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, perbedaan pendapat adalah mutlak adanya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa demokrasi juga mempunyai bingkai hukum yang harus ditaati bersama. Sepanjang semua pihak bisa menghormatinya itu sangat berpengaruh bagi eksistensi dari sebuah sistim demokrasi.

Jogjakarta menyimpan banyak kisah sejarah yang tak terpisahkan dengan republik ini. Tetapi sekali lagi, penghormatan terhadap nilai-nilai historis tetap harus selaras dengan asas-asas demokrasi yang kita anut selama ini. Berikanlah penghormatan itu pada tempat yang semestinya tanpa harus mengorbankan bingkai negara kita.

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta adalah batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Semua pihak bisa menjadikan ini sebagai bahan dalam mencari esensi demokrasi yang ideal dan sesuai dengan taste ke-Indonesiaan kita bersama.

Peranan dari Sri Sultan sangat dibutuhkan guna mereduksi adanya pemahaman yang melenceng akan diskursus demokrasi-monarki ini. Dan melihat dinamika persoalan ini, tak menutup kemungkinan isu seperti ini hendak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian agenda politisnya. Wallahu alam bissawab.

Mbah Maridjan, Bencana dan Korupsi

Mbah Maridjan juru kunci Gunung Merapi menjadi sangat terkenal ketika beliau bersikeras untuk tetap tinggal dirumahnya walau sudah diingatkan bahaya letusan Merapi. Dengan dalih sebagai penjaga merapi, keteguhan serta keyakinan justru harus ditukar dengan nyawanya.

Kematian sosok yang menjadi bintang iklan jamu obat kuat ini menjadi pembicaraan hangat. Selama ini, sikap “bandel” yang. diperlihatkan dianggap sebagai aksi penentangan terhadap pemerintah (penguasa). Walhasil, aksi yang pada jaman Orba sudah pasti diamankan justru mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.

Maridjan dianggap sebagai tokoh yang bisa melindungi mereka dari pengaruh jahat merapi sekaligus tangan-tangan jahat dari penguasa (pemerintah). Masyarakat khususnya disekitar Merapi merasa aman jika Maridjan tetap berada di sekitar mereka.

Meski aksi ini sangat disayangkan oleh pemerintah karena bisa berakibat fatal. Jatuhnya korban yang berada di sekitar rumah Mbah Maridjan menjadi contoh betapa sikap keras berbuah korban yang sia-sia.

Sebenarnya tidak semua korban adalah pengikut setia Maridjan namun dibalik kejadian ini sebenarnya tersimpan hikmah yang bisa menjadi bahan koreksi buat penguasa. Selama ini masyarakat bukan tidak patuh terhadap pemerintahnya melainkan hilangnya kepercayaan membuat mereka berpaling kepada sosok yang dianggap bisa melawan segala bentuk ketidakadilan dan korupsi yang semakin ganas.

Aksi nekat masyarakat dengan menempuh resiko kembali kerumah-rumah mereka adalah cerminan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah tidak lagi dilandasi dengan kepercayaan.

Korupsi dana bantuan bencana, anggaran relokasi dan pengungsi sudah bukan rahasia lagi di jaman sekarang. Bagi masyarakat mereka hanya bisa pasrah dan menerima nasib. Bencana berarti kiamat. Jadi sangatlah wajar jika mereka berani menempuh resiko sebesar apapun demi untuk menyelamatkan harta bendanya.

Koordinasi bantuan dan relokasi yang amburadul menyebabkan rawan dikorupsi. Makin banyak relawan dengan beragam atribut justru membuat pemerintah semakin lamban dalam mengambil keputusan dan upaya penyelamatan korban. Akhirnya meskipun aliran bantuan datang dari segala penjuru toh masih saja tetap kekurangan.

Intinya adalah, pekerjaan akan menjadi sia-sia jika kita selalu berkoar-koar untuk membela rakyat tetapi prakteknya justru mencekik rakyat. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sekali tidak percaya seumur hidup dicap pembohong. Tugas pemimpin mengembalikan kepercayaan itu.

Bencana Datang Elit Meradang

Bencana datang silih berganti menimpa bangsa ini. Jeritan anak-anak bangsa yang mencoba bertahan dari terpaan cobaan. Pemerintah dan segenap relawan kemanusiaan diturunkan untuk membantu sesama yang tertimpa musibah.

Tsunami di Mentawai dan Letusan Gunung Merapi membuat kita terhenyak dari kursi santai. Betapa saudara-saudara kita disana berjuang hidup dan mati. Betapa banyak korban jiwa dan harta. Semua serba memilukan dan memiriskan.

Sorotan demi sorotan yang dialamatkan kepada pemerintah. Tudingan atas kelambatan menangani bencana menjadi biang kerok perdebatan dewasa ini. Ujung-ujungnya selalu bermuara pada sikap dan karakteristik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih serunya lagi, semua kejadian alam disertai dengan bencana ini selalu dikaitkan dengan “kesialan” sang pemimpin. Takhayul murahan ini justru lebih rame diperdebatkan dibandingkan dengan aksi langsung turun membantu korban bencana.

Selebihnya kita semua sudah bisa menebak. Membanding-bandingkan sosok JK dengan tagline “lebih cepat lebih baik” dengan karakteristik SBY yang sering diplesetkan Susislow Bimbang Youdontknow.

Sikap para politisi serta elit justru disibukkan dengan persoalan sepele. Masing-masing mengklaim telah melakukan hal yang benar dan tepat dalam menangani bencana. Korban bencana hanya bisa melongo heran melihat para elit sibuk berdebat dan meradang

Lantas kenapa kita masih harus berkutat dengan persoalan siapa benar dan salah. Sedangkan jelas-jelas dilapangan para korban sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Kenapa kita harus bersitegang dengan pernyataan bodoh seorang wakil rakyat. Apakah dengan semua itu persoalan bencana bisa diselesaikan?

Bagi para elit sekarang saatnya membuktikan semua janji-janji manis kepada rakyat. Janji sebagai partainya rakyat kecil buktikan dengan turun langsung membantu para korban. Janji sebagai partai pelindung dan pengayom masyarakat, ayo penuhi dengan bertatap muka langsung dengan para korban. Janganlah energi bangsa ini terbuang percuma dengan mengurus hal yang tidak ada manfaatnya.

Kalau semua energi bangsa kita satupadukan tentu sangat membantu para saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kalaupun belum bisa penuhi janji-janji di atas, mencoba berdiam diri dari mengeyampingkan untuk sementara semua hal yang berbau politis adalah langkah yang sangat bijaksana.

Mahasiswa Makassar Kasar?

Debat kusir mengenai aksi turun jalan mahasiswa, khususnya di Makassar memang tidak terdengar aneh lagi. Demonstrasi telah menjadi panggung para pesohor kampus memainkan lakon mereka. Melihat carut marutnya dunia yang serba demokratis dan ramai dengan kicauan di jalan berlomba-lomba memperdengarkan suara merdunya.

Beragam teori dari pisau analisis para pakar telah dipaparkan di meja-meja diskusi untuk mencoba mengupas tuntas prilaku beringas yang telah menjurus pada vandalisme. Dari debat kusir inilah bahkan melahirkan spirit membela aksi-aksi mahasiswa tersebut. Tameng paling ampuh menghadapi cercaan dan makian apalagi kalau bukan atas nama demokrasi dan HAM.

Kita tentu tidak bisa mengeyampingkan begitu saja peran besar para mahasiswa dalam mendorong lahirnya reformasi. Namun, kita pun tak bisa menutup mata tanpa reaksi apa-apa melihat prilaku mahasiswa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya.

Lantas kemana gerangan akal sehat dari para pemikir, professor, cendekia kita tiarap? Semua diam membisu tak berani bersuara. Trend semangat social media yang efeknya sangat dahsyat dalam menggiring opini publik sudah tak terbendung lagi. Sesuatu yang benar dengan gampangnya dibelokkan demikian pula sebaliknya hal yang keliru dibiarkan berlaku seperti yang terjadi dewasa ini.

Derasnya arus informasi telah merembes dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan sendirinya mengubah budaya serta prilaku masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat berarti dunia tanpa batas, menembus ruang dan waktu.

Penyampaian aspirasi disertai dengan kekerasan fisik maupun pengrusakan fasilitas umum tentu tidak dibenarkan secara akal sehat. Tetapi yang terjadi dilapangan justru berbalik seratus delapan puluh derajat. Mereka diidentikkan sebagai “hero” yang baru pulang dari medan pertempuran. Pujian dan sanjungan datang dari berbagai pihak.

Tanpa bermaksud memihak pihak-pihak tertentu, yang memiriskan justru melihat prilaku para calon pemimpin bangsa ini. Apa gerangan yang terjadi jika semua persoalan harus diselesaikan dengan aksi vandalisme dan kebrutalan? Ada apa sebenarnya dengan dunia kampus sekarang?

Berbagai pertanyaan ini tetap menggantung sambil melihat sajian kekerasan dari para “intelektual muda” di televisi. Nasib bangsa ini berada ditangan mereka.

Melihat fenomena ini justru menguatkan keyakinan bahwa apa yang selama ini telah dinisbahkan sebagai hero tak lain hanyalah sebuah zero.

Kudeta SBY Tunggu TNI

Mencoba mengkudeta SBY dengan memakai pola aksi serupa yang dipakai pada Soeharto bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin saja gerakan massif dewasa ini mendapat simpati dari masyarakat luas, tetapi tanpa keterlibatan elemen tentara berarti sama saja menggali lubang kubur sendiri.

Aksi jalanan apalagi yang dilakukan secara sporadis oleh mahasiswa justru membuat isu melebar dan tidak fokus. Bagi masyarakat internasional hanya memandang sebagai riak-riak kecil dari sebuah demokrasi. Aksi demo kaos merah di Thailand contoh nyata betapa rapuhnya sebuah agenda politik tanpa dukungan penuh dari militer.

Lalu bagaimana dengan sikap TNI? Menarik kita cermati karena pasca jatuhnya rezim Soeharto praktis tentara kehilangan patron politik. Akses utama menuju wilaya abu-abu tertutup sudah.

Bangsa Indonesia tentu sangat beruntung karena memiliki lebih banyak tentara nasionalis dibanding opportunis. Dalam keadaan seperti itu, TNI lebih aman memilih jalur netral. Memilih mundur untuk menang bukan saja meredam tekanan dalam dan luar negeri tetapi memanfaatkannya untuk segera melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh TNI itu sendiri.

Bagi yang anti SBY, ini berarti warning. Bahwasannya timing untuk menjatuhkan pemerintah untuk saat ini belumlah tepat. Mereka masih harus banyak-banyak bersabar dan berdoa agar tentara kita bisa lebih cepat menyelesaikan reformasi sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka masuk dan bertarung di wilayah abu-abu.

Dan sampai saat ini belum ada satupun tokoh-tokoh yang sekarang dianggap berseberangan dengan pemerintah mempunyai kapasitas dan mampu diterima dikalangan internal TNI. Tokoh sipil yang bisa membawa menjaga kepentingan tentara belumlah muncul kepermukaan.

Intinya dalam sebuah negara demokrasi apabila semua kanal aspirasi tersumbat dan pembungkaman terhadap hak sosial, politik dan ekonomi maka sah-sah saja kudeta diberlakukan terhadap rezim yang sudah pasti korup dan diktator. Jadi upaya kudeta yang dihembuskan oleh berbagai kalangan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuka kanal-kanal tersebut dan mengembalikan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi kepada pemiliknya. Kalau saja upaya tersebut berhasil, lantas untuk apa lagi kita harus turun ke jalan berpanas-panasan?

SBY Takut RMS

Presiden SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena takut dengan RMS. Desas desus beredar kalau beliau akan ditangkap setiba di negeri kincir angin tersebut. Serunya! Pembatalan ini justru terjadi ketika iring-iringan rombongan presiden sedang menuju Halim Perdana Kusuma.

Dalam keadaan begini, sontak membangkitkan rasa nasionalis kita. Ada urusan apa Belanda kok tiba-tiba mau menangkap presiden kita. Ini sama saja kalau mereka menginjak-injak harga diri kita sebagai sebuah negara berdaulat. Presiden adalah simbol negara yang harus dijaga, baik itu di negeri sendiri maupun di luar negeri.

Pemerintah Belanda tidak seharusnya memberi peluang kepada gerakan separatis RMS. Apalagi jika sampai membahayakan keselamatan tamu negaranya. Kalau hal seperti ini dibiarkan bisa saja memicu ketegangan hubungan antara kedua negara.

Toh selama ini perlakuan pemerintah terhadap tamu-tamu negara termasuk Belanda sudah sangat baik. Keselamatan tamu negara, baik itu presiden maupun pejabat lainnya selalu menajdi prioritas penting.

Presiden SBY pun seyogyanya tak perlu takut dengan gertakan dari RMS. Sedikit saja kita memperlihatkan rasa “takut” bagi mereka sudah berarti kemenangan besar. Mereka selama ini berusaha memainkan isu di luar negeri karena memang di tanah air sendiri “jualan” tersebut sudah kurang laku lagi. Masyarakat sudah cerdas memilih mana dan tidak gampang lagi dipropaganda.

Masalahnya, sisa-sisa pendukung RMS yang nota bene adalah mantan KNIL tetap menuntut tanah harapan yang telah dijanjikan. Inilah sebenarnya substansial dari munculnya gerakan separatis RMS. Bisa saja pemerintah meninjau kembali tuntutan tanah yang dijanjikan tersebut dengan syarat mutlak tidak mengorbankan NKRI.

Pemerintah Belanda pun tidak punya hak untuk mengatur apalagi mengobok-obok kedaulatan negara kita. Dengan mencoba meminjam kaki tangan RMS di pengasingan bukan berarti mereka leluasa memainkan peran ganda. Indonesia tentuya harus tegas dalam hal kedaulatan negara. Negara manapun yang mencoba mengintervensinya tentu tidak bisa ditolerir.

Pemutusan kerjasama yang terbatas antar kedua negara bisa saja ditempuh guna mengingatkan bahwa kita tidak main-main dengan kedaulatan negara. Hal ini harus dilakukan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa Indonesia tidak suka dengan perlakuan seperti itu.

Timur Pradopo dan Reformasi Kepolisian

Calon Kapolri Timur Pradopo berjanji akan meneruskan reformasi di tubuh kepolisian dan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh para senior-seniornya. Hal ini terungkap pada penyampaian visi misi didepan anggota komisi III DPR RI.

Dibawah kepemimpinan Jendral Bambang Hendarso Danuri, institusi kepolisian selama ini mengalami banyak menerima sorotan miring. Kasus korupsi, isu teroris dan makelar kasus menjadi headline beberapa media. Dan nampaknya sampai berakhir masa jabatan beliau, kasus-kasus tersebut masih menggantung.

Korupsi yang menggerogoti tubuh kepolisian dinilai banyak pihak sudah akut. Dibutuhkan sosok kepemimpinan yang betul-betul kuat untuk membasminya. Kalau beberapa pati ditengarai memiliki rekening gendut, apa mungkin bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Mana mungkin sapu kotor dipakai untuk membersihkan???

Isu teroris, sampai sejauh ini kita belum bisa melihat seterang-terangnya ada apa dibalik aksi teror di tanah air selama ini. Alih-alih mengungkap kasus, semua yang “diduga” teroris malah sudah di dor lebih dulu.

Masyarakat hanya bisa menyaksikan kumpulan senjata dan peluru tanpa jelas kepemilikannya. Dan yang sering menjadi pertanyaan, kok tiba-tiba setiap ada periitiwa besar selalu didahului dengan aksi serta ancaman teror.

Teroris menjadi alat untuk pengalihan isu yang lebih besar. Membesar-besarkan aksi teroris ternyata memang ampuh untuk meredam isu-isu lain yang dianggap membahayakan.

Bahkan aksi tembak dulu urusan belakangan menjadi persoalan serius dari sisi hak asasi para korban tersebut. Eksekusi langsung tanpa melalui proses peradilan yang fair dan transparan malah membuat masyarakat semakin mencibir.

Makelar kasus juga lebih banyak mengarah pada pelaku lapis kedua ketiga. The Big Boss masih saja enak menikmati hasil jarahan mereka tanpa bisa tersentuh hukum. Kalau saja rekening gendut para pati itu diungkap ke publik tentu akan berbeda ceritanya.

Bahkan lembaga yang mempunyai kapasitas memantau aliran dana tersebut sudah jelas mengatakan ada keganjalan dari beberapa rekening itu.

Inilah PR terbesar bagi sosok TP dalam memimpin institusi kepolisian nantinya. Reformasi total berarti menutup jalan bagi oknum polisi yang nakal untuk leluasa melakukan kejahatannya. Sebaliknya, jalan terbuka lebar bagi para polisi yang masih memiliki integritas dan moralitas.

Tes Keperawanan Memperkosa HAM

Ide “gila” dari seorang anggota DPR terhormat membuat banyak kalangan resah, terutama para siswi yang diharuskan mengikuti tes keperawanan agar bisa diterima di sekolah bersangkutan. Tak sedikit yang mempertanyakan latar belakang munculnya gagasan ini, apa relevansinya antara perawan atau tidak dalam menentukan anak ini layak meneruskan jenjang pendidikannya?

Merampas hak seseorang dengan dalih kesucian dan moralitas sebenarnya bukan hal yang baru di negeri ini. Waktu kasus video mesum Aril-Luna merebak, tak sedikit dari mereka yang mengaku-ngaku pejuang moralitas berteriak lantang. Mereka merasa mendapatkan alasan pembenar untuk “menghukum” para pelaku serta menggeneralisasikan setiap kasus asusila. Bahkan hebatnya, video tersebut dituding sebagai penyebab meningkatnya kasus pemerkosaan.

Dengan bertindak demikian, sepertinya semua persoalan sudah terselesaikan. Tidak perlu lagi susah payah mengexplore beratnya himpitan ekonomi sosial para “pendosa” tersebut. Semua kesalahan langsung ditimpakan kepada kedua sejoli yang kebetulan mengabadikan hubungan mesum mereka. Gampang kan?

Kompleksitas masalah membutuhkan analisa yang mendalam pula. Bukan hanya saling menimpakan kesalahan lantas semua persoalan selesai. Apalagi jika menyangkut wilayah privat seseorang. Jika semua siswi yang hendak melanjutkan studi bukan perawan lagi, apakah kita dengan serta merta menuding mereka semua bejat dan nista?

Dalam kasus ini, pihak perempuanlah yang selalu menjadi korban. Mereka diperhadapkan pada situasi serba menuntut. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka mereka dicap abnormal dan tidak layak diterima lagi dalam kehidupan sosial.

Tak heran jika sekarang kita melihat kuatnya hasrat publik menentang ide tersebut. Hak warga untuk melindungi wilayah privacy mereka dan itu dijamin oleh undang-undang. Terlepas dari latar belakang munculnya ide tersebut.

Pengusung moralitas yang sok suci hendaknya berkaca diri dulu. Masih banyak persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan dan bukan terpaku pada urusan perawan atau perjaka tulen.