qflee

Posts Tagged ‘pilkada’

Monarki Jogja

In demokrasi on 11 Desember 2010 at 3:07 am

Demokrasi di Indonesia kembali harus diuji dengan munculnya keinginan beberapa warga di Jogja agar Sri Sultan sebaiknya langsung ditetapkan saja sebagai Gubernur tanpa harus melalui tahapan pilkada. Silang pendapat ini muncul setelah dalam rapat kabinet Presiden SBY menyinggung masalah sistim pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, yakni monarki.

Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari warga Jogja pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur. Dari bentuk protes hingga munculnya relawan-relawan yang mendesak segera diadakannya referendum bagi warga Jogja.

Ditilik dari sisi demokrasi tentu keinginan agar Gubernur Jogja langsung ditetapkan tentunya bisa mengusik rasa keadilan bagi daerah lainnya. Dimana kita tahu selama ini para gubernur, walikota maupun bupati dipilih secara demokratis melalui pilkada. Apa jadinya jika salah satu daerah diberi keistimewaan dalam pengisian jabatan-jabatan politis.

Keinginan seperti itu tentu saja biasa di alam demokrasi. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, perbedaan pendapat adalah mutlak adanya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa demokrasi juga mempunyai bingkai hukum yang harus ditaati bersama. Sepanjang semua pihak bisa menghormatinya itu sangat berpengaruh bagi eksistensi dari sebuah sistim demokrasi.

Jogjakarta menyimpan banyak kisah sejarah yang tak terpisahkan dengan republik ini. Tetapi sekali lagi, penghormatan terhadap nilai-nilai historis tetap harus selaras dengan asas-asas demokrasi yang kita anut selama ini. Berikanlah penghormatan itu pada tempat yang semestinya tanpa harus mengorbankan bingkai negara kita.

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta adalah batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Semua pihak bisa menjadikan ini sebagai bahan dalam mencari esensi demokrasi yang ideal dan sesuai dengan taste ke-Indonesiaan kita bersama.

Peranan dari Sri Sultan sangat dibutuhkan guna mereduksi adanya pemahaman yang melenceng akan diskursus demokrasi-monarki ini. Dan melihat dinamika persoalan ini, tak menutup kemungkinan isu seperti ini hendak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian agenda politisnya. Wallahu alam bissawab.

Iklan

Perlukah Pilkada Dipertahankan?

In demokrasi on 10 November 2009 at 12:34 am

Tahun 2010 sekitar 300 lebih kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Dewasa ini mekanisme pergantian pimpinan lokal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak baik dari segi efektifitas maupun efisiensi anggarannya. Manisnya buah reformasi yang telah kita nikmati ini perlahan menunjukkan rasa aslinya. Hiruk pikuknya terkadang membuat kita bertanya-tanya. Apakah cita rasa ini telah sesuai dengan selera bangsa Indonesia ?

Lihat saja outputnya. Pemimpin yang tunduk pada partainya. Sibuk urus kepentingan kelompok semata. Memeras rakyat dengan aturan yang mencekik leher. Tidak mempunyai kepekaan sosial. Mabok kekuasaan, maunya dipuja dan disanjung.

Kehidupan demokrasi yang tumbuh subur, tak ada pengekangan terhadap aspirasi politik. Coba bandingkan dengan zaman Orba. Dimana semua saluran politik bermuara pada satu pintu. Era kebebasan ini telah mengubah sikap dan perilaku kita. Terkadang euforia berujung pada pemaksaan kehendak dan anarkis.

Mengharapkan ajang pilkada bisa melahirkan sosok pemimpin berkualitas, ideal dan dekat dengan rakyat yang dipimpinnya masih sebatas tataran ide. Mencuatnya kasus politik uang, jual beli suara serta sengketa pilkada yang berlarut-larut telah membuka mata kita betapa sistim demokrasi yang selama ini dibangun masih sangat rapuh.

Gambaran umum beberapa daerah yang telah melakukan pilkada justru menyisakan pekerjaan yang tidak kalah ruwetnya. Perpecahan kelompok masyarakat, rusaknya hubungan antar rumpun dan benturan negatif sesama pendukung atau kelompok. Situasi ini mengendap tanpa ada solusi sehingga sangat rawan terjadi kekacauan sosial politik. Dalam kondisi seperti ini, sebagus apapun program kerja, secanggih apapun visi misi tidak akan bisa berjalan normal.

Wacana pengembalian kewenangan kepemimpinan daerah melalui mekanisme penunjukan langsung dari pusat patut kita dukung. Dengan harapan tentunya hal ini mampu meredam gesekan-gesekan dalam masyarakat yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berakibat pada instabilitas nasional. Gerakan separatis, anti NKRI yang marak belakangan ini harus diredam secepatnya.

Dan yang terpenting adalah bagaimana sistem yang kita bangun ini bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya menjadi sejahtera. Membangun daerah menjadi lebih maju dan aman. Serta hasil cipta karya monumental yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi tentunya.

Fenomena Runtuhnya Hegemoni Partai

In catatan pendek on 29 Juni 2008 at 12:56 pm

Mencermati perkembangan partai-partai politik jelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden sangat menarik. Mulai dari konstelasi politik di tingkat paling bawah hingga ke atas terkadang membuat kejutan-kejutan. Dan yang paling banyak menyita perhatian kita adalah kekalahan partai-partai besar yang nota bene telah lama berkiprah oleh partai yang relatif masih kurang jam terbangnya. Dalam beberapa pilkada yang digelar, partai sebesar golkar bahkan harus rela mengakui kekalahannya dari partai-partai kecil.

Tarik menarik di internal partai yang terkadang lebih banyak membuang-buang energi membuat partai ngos-ngosan pada detik-detik terakhir. Konsolidasi ditingkat bawah juga sangat rentan dengan semakin kritisnya para konstituen yang didukung dengan perangkat perundang-undangangan politik. Salah satu contoh nyata adalah mekanisme perekrutan calon oleh partai-partai yang berputar hanya pada isu siapa yang diusung. Padahal seyogyanya lebih arif dan bijaksana kalau seandainya model perekrutan calon lebih dominan mengangkat materi atau dengan kata lain apa yang akan dijual oleh sang kandidat tersebut. 

Kondisi ini sebenarnya sangat merugikan partai-partai yang sudah lama alias mempunyai dukungan massa jelas dan ideologi kuat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa produk perundang-perundangan yang dibuat sendiri akan menjadi bumerang. Fenomena kekalahan partai-partai besar tersebut adalah indikasi akan adanya degradasi kepercayaan konstituen terhadap kemandirian partai. Runtuhnya hegemoni partai diikuti pula dengan ideologi partai yang tidak jelas. Orientasi elit hanya sebatas kebutuhan jangka pendek saja. Kader sebagai elemen utama partai kehilangan rohnya dan beralih menjadi kader spekulan yang semata-mata berorientasi ekonomi.

Lihatlah pola rekruitmen partai untuk calon legislatif mendatang. Belum satupun partai yang mampu menerapkan pola rekruitmen yang berdasar pada penguatan kader dan partai itu sendiri. Kenapa misalnya, seorang kader partai karena hanya persoalan nomor urut tiba-tiba saja memutuskan untuk pindah partai. Dan bukan sesuatu yang aneh jika seseorang yang begitu menggebu-gebu membela partainya tiba-tiba berubah menjadi musuh utama partainya sendiri.

Pengeroposan partai membuka peluang berkembangnya parasit-parasit yang menganggu pertumbuhan demokrasi. Untuk itu partai sebagai pilar utama demokrasi harus segera berbenah diri. Penguatan kader, militansi kader serta orientasi kader adalah hal penting. Jangan menjadikan kader sebagai lahan eksploitasi tapi bentuklah kader partai yang mampu membawa perubahan serta harapan yang lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang.