qflee

Posts Tagged ‘demokrasi’

Monarki Jogja

In demokrasi on 11 Desember 2010 at 3:07 am

Demokrasi di Indonesia kembali harus diuji dengan munculnya keinginan beberapa warga di Jogja agar Sri Sultan sebaiknya langsung ditetapkan saja sebagai Gubernur tanpa harus melalui tahapan pilkada. Silang pendapat ini muncul setelah dalam rapat kabinet Presiden SBY menyinggung masalah sistim pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, yakni monarki.

Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari warga Jogja pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur. Dari bentuk protes hingga munculnya relawan-relawan yang mendesak segera diadakannya referendum bagi warga Jogja.

Ditilik dari sisi demokrasi tentu keinginan agar Gubernur Jogja langsung ditetapkan tentunya bisa mengusik rasa keadilan bagi daerah lainnya. Dimana kita tahu selama ini para gubernur, walikota maupun bupati dipilih secara demokratis melalui pilkada. Apa jadinya jika salah satu daerah diberi keistimewaan dalam pengisian jabatan-jabatan politis.

Keinginan seperti itu tentu saja biasa di alam demokrasi. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, perbedaan pendapat adalah mutlak adanya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa demokrasi juga mempunyai bingkai hukum yang harus ditaati bersama. Sepanjang semua pihak bisa menghormatinya itu sangat berpengaruh bagi eksistensi dari sebuah sistim demokrasi.

Jogjakarta menyimpan banyak kisah sejarah yang tak terpisahkan dengan republik ini. Tetapi sekali lagi, penghormatan terhadap nilai-nilai historis tetap harus selaras dengan asas-asas demokrasi yang kita anut selama ini. Berikanlah penghormatan itu pada tempat yang semestinya tanpa harus mengorbankan bingkai negara kita.

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta adalah batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Semua pihak bisa menjadikan ini sebagai bahan dalam mencari esensi demokrasi yang ideal dan sesuai dengan taste ke-Indonesiaan kita bersama.

Peranan dari Sri Sultan sangat dibutuhkan guna mereduksi adanya pemahaman yang melenceng akan diskursus demokrasi-monarki ini. Dan melihat dinamika persoalan ini, tak menutup kemungkinan isu seperti ini hendak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian agenda politisnya. Wallahu alam bissawab.

Iklan

Mahasiswa Makassar Kasar?

In demokrasi on 28 Oktober 2010 at 11:57 am

Debat kusir mengenai aksi turun jalan mahasiswa, khususnya di Makassar memang tidak terdengar aneh lagi. Demonstrasi telah menjadi panggung para pesohor kampus memainkan lakon mereka. Melihat carut marutnya dunia yang serba demokratis dan ramai dengan kicauan di jalan berlomba-lomba memperdengarkan suara merdunya.

Beragam teori dari pisau analisis para pakar telah dipaparkan di meja-meja diskusi untuk mencoba mengupas tuntas prilaku beringas yang telah menjurus pada vandalisme. Dari debat kusir inilah bahkan melahirkan spirit membela aksi-aksi mahasiswa tersebut. Tameng paling ampuh menghadapi cercaan dan makian apalagi kalau bukan atas nama demokrasi dan HAM.

Kita tentu tidak bisa mengeyampingkan begitu saja peran besar para mahasiswa dalam mendorong lahirnya reformasi. Namun, kita pun tak bisa menutup mata tanpa reaksi apa-apa melihat prilaku mahasiswa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya.

Lantas kemana gerangan akal sehat dari para pemikir, professor, cendekia kita tiarap? Semua diam membisu tak berani bersuara. Trend semangat social media yang efeknya sangat dahsyat dalam menggiring opini publik sudah tak terbendung lagi. Sesuatu yang benar dengan gampangnya dibelokkan demikian pula sebaliknya hal yang keliru dibiarkan berlaku seperti yang terjadi dewasa ini.

Derasnya arus informasi telah merembes dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan sendirinya mengubah budaya serta prilaku masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat berarti dunia tanpa batas, menembus ruang dan waktu.

Penyampaian aspirasi disertai dengan kekerasan fisik maupun pengrusakan fasilitas umum tentu tidak dibenarkan secara akal sehat. Tetapi yang terjadi dilapangan justru berbalik seratus delapan puluh derajat. Mereka diidentikkan sebagai “hero” yang baru pulang dari medan pertempuran. Pujian dan sanjungan datang dari berbagai pihak.

Tanpa bermaksud memihak pihak-pihak tertentu, yang memiriskan justru melihat prilaku para calon pemimpin bangsa ini. Apa gerangan yang terjadi jika semua persoalan harus diselesaikan dengan aksi vandalisme dan kebrutalan? Ada apa sebenarnya dengan dunia kampus sekarang?

Berbagai pertanyaan ini tetap menggantung sambil melihat sajian kekerasan dari para “intelektual muda” di televisi. Nasib bangsa ini berada ditangan mereka.

Melihat fenomena ini justru menguatkan keyakinan bahwa apa yang selama ini telah dinisbahkan sebagai hero tak lain hanyalah sebuah zero.

Momok Politik Diantara Pragmatisme dan Apatisme

In catatan pendek on 1 April 2010 at 12:32 am

Berpolitik dengan santun dan beretika menjadi sangat langka di negeri ini. Yang paling menonjol adalah saling gontok-gontokan, menelikung satu sama lainnya. Kehidupan politik seperti ini menjadi momok dan entah sampai kapan berakhir.

Wajah politisi tak ubahnya muka seram yang menyeringai dan senantiasa siap menerkam mangsanya. Berbeda paham politik dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan.

Masyarakat yang sebelumya alergi dengan perpolitikan sekarang berubah menjadi euforia. Hal ini makin diperparah dengan sikap pragmatisme dan apatis masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Dalam bahasa gaulnya, mending mentahnya saja, begitu kira-kira.

Apa yang bisa kita harapkan dengan kondisi politik seperti ini? Pemimpin serta orang yang dipimpin acuh tak acuh. Kondisinya ibarat di tengah hutan belantara, dimana yang kuatlah paling berkuasa. Sedangkan yang lemah menjadi santapan atau kalau tidak tiarap sembunyi.

Kembali ke masalah gontok-gontokan, ini semua tidak lepas dari ketidaksiapan kita menyikapi makna sesungguhnya dari kebebasan itu.

Bebas diartikan semaunya, enak sendiri tidak peduli orang lain. Lebih keras menuntut hak tapi menganggap sepele kewajibannya. Toleransi dan gotong royong menjadi sangat mahal harganya.

Coba tengok kehidupan desa, gotong royong antar warga mulai memudar. Semuanya dihargai dengan uang dan materi. Tokoh-tokoh masyarakat (tomas) tak mampu berbuat banyak.

Kalau begini kepada siapa lagi kita mengadu? Saya pilih mengadu di Rumah Sehat Kompasiana saja. Bagaimana dengan Anda?

Qflee
http://www.kompasiana.com/qflee

Demo Kaum (Katanya) Intelek

In demokrasi on 4 Februari 2010 at 1:21 pm

Ada-ada saja ulah para demonstran sekarang. Perilaku yang justru tidak membuat masyarakat simpati. Dan yang terpenting, tidak mencerminkan sifat dan adat bangsa kita.

Tindak tanduk seperti itu, dipertontonkan para demonstran yang katanya kaum intelektual, membakar dan merusak fasilitas umum. Dan akhir-akhir ini kelihatan semakin tak terkendali, menyerang pribadi dan kehormatan individu dan keluarga orang-orang tertentu.

Kalau tabiat seperti itu menjalar hingga menjadi contoh bagi anak-anak, hingga sampai di pelosok-pelosok, apa jadinya negeri ini? Apa memang sudah demikian parahnya pendidikan budi pekerti kita?

Ajakan presiden untuk bersama-sama duduk membahas fenomena yang sedang terjadi sekarang patut kita apresiasi. Memang sudah selayaknya kita memberi batas-batas yang jelas arti sesungguhnya dari demokrasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi sah-sah saja sepanjang tetap melalui koridor yang telah kita sepakati.

Sangat disayangkan jika demokrasi dipakai untuk mencabut akar identitas kita sebagai bangsa. Sebagai generasi pelanjut, tugas dan tanggung jawab ada di pundak masing-masing. Memberi contoh budi pekerti yang baik. Marilah belajar pada hal-hal yang disekitar kita dulu. Menghormati orang tua kita, kakak, guru atau dosen kita. Kalau ada yang ingin disampaikan biasakan dan diusahakan dengan cara-cara yang santun. Kalau toh belum didengar kita tetap harus bersabar dan tetap berusaha untuk mengingatkan.

Saya sendiri kaget ketika pada suatu pertemuan salah satu pembicara mengatakan, kenapa harus takut sama si A atau si B, sekarang sudah era reformasi, Presiden saja dilecehkan tidak ada yang takut. Waduh, kepala saya langsung pusing, ternyata dampak demo-demoan tersebut sudah masuk ke daerah kami.

Saya tidak habis pikir, kok bisa anak-anak yang kalau di kampung terkenal alim dan sopan, tiba-tiba bisa berubah beringas dan anarkis kalau sudah di kota besar. Perangainya berubah total. Dulunya hormat sama orang tua, sekarang merokok sambil angkat kaki di depannya. Kalau dulu bicaranya sopan, giliran sekaran ngomong kasar dan membentak-bentak. Didikan macam apa ini? Harapan kalau sekolah sudah tinggi, ternyata kelakuan seperti orang tak berpendidikan. Sangat jauh dari harapan orang tua…

Perlukah Pilkada Dipertahankan?

In demokrasi on 10 November 2009 at 12:34 am

Tahun 2010 sekitar 300 lebih kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Dewasa ini mekanisme pergantian pimpinan lokal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak baik dari segi efektifitas maupun efisiensi anggarannya. Manisnya buah reformasi yang telah kita nikmati ini perlahan menunjukkan rasa aslinya. Hiruk pikuknya terkadang membuat kita bertanya-tanya. Apakah cita rasa ini telah sesuai dengan selera bangsa Indonesia ?

Lihat saja outputnya. Pemimpin yang tunduk pada partainya. Sibuk urus kepentingan kelompok semata. Memeras rakyat dengan aturan yang mencekik leher. Tidak mempunyai kepekaan sosial. Mabok kekuasaan, maunya dipuja dan disanjung.

Kehidupan demokrasi yang tumbuh subur, tak ada pengekangan terhadap aspirasi politik. Coba bandingkan dengan zaman Orba. Dimana semua saluran politik bermuara pada satu pintu. Era kebebasan ini telah mengubah sikap dan perilaku kita. Terkadang euforia berujung pada pemaksaan kehendak dan anarkis.

Mengharapkan ajang pilkada bisa melahirkan sosok pemimpin berkualitas, ideal dan dekat dengan rakyat yang dipimpinnya masih sebatas tataran ide. Mencuatnya kasus politik uang, jual beli suara serta sengketa pilkada yang berlarut-larut telah membuka mata kita betapa sistim demokrasi yang selama ini dibangun masih sangat rapuh.

Gambaran umum beberapa daerah yang telah melakukan pilkada justru menyisakan pekerjaan yang tidak kalah ruwetnya. Perpecahan kelompok masyarakat, rusaknya hubungan antar rumpun dan benturan negatif sesama pendukung atau kelompok. Situasi ini mengendap tanpa ada solusi sehingga sangat rawan terjadi kekacauan sosial politik. Dalam kondisi seperti ini, sebagus apapun program kerja, secanggih apapun visi misi tidak akan bisa berjalan normal.

Wacana pengembalian kewenangan kepemimpinan daerah melalui mekanisme penunjukan langsung dari pusat patut kita dukung. Dengan harapan tentunya hal ini mampu meredam gesekan-gesekan dalam masyarakat yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berakibat pada instabilitas nasional. Gerakan separatis, anti NKRI yang marak belakangan ini harus diredam secepatnya.

Dan yang terpenting adalah bagaimana sistem yang kita bangun ini bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya menjadi sejahtera. Membangun daerah menjadi lebih maju dan aman. Serta hasil cipta karya monumental yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi tentunya.

Caleg Stress Jelang Pemilihan

In Caleg on 2 April 2009 at 1:30 pm
Stress

Tanda-tanda bakalan banyak orang yang stress pasca pileg mulai nampak. Mendekati hari H, hampir setiap hari ada-ada saja yang kelakuan “aneh” dari para caleg.

Kita tidak usah hitung mereka yang terkadang duduk termenung sambil menatap kosong entah memikirkan apa, sampai dengan bicara mencak-mencak tidak tahu mau marah sama siapa.

Tempat mereka melampiaskan kekesalan atau uneg-unegnya umumnya di warung-warung kopi. Otomatis para pemilik warkop harus extra hati-hati jika ingin melayani caleg seperti ini.

Inilah buah dari demokrasi yang kita bangun bersama. Dimana ruang untuk menyampaikan segala aspirasi terbuka begitu lebar. Namun nampaknya tingkat partisipasi politik masyarakat tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai. Jadilah mereka seperti orang-orang kebingungan tanpa arah dan tujuan yang jelas dalam menyikapi demokratisasi yang sedang berlangsung sekarang

Namun bukan berarti kita harus mundur kebelakang lagi. Sebab dengan demokrasi yang sedang kita jalankan sekarang masih lebih baik dibandingkan dengan sistim otoriter.

Hanya saja kita sebagai elemen pendukung gerakan demokrasi harus tetap waspada dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kebangkitan demokrasi di tanah air.

Salah satunya adalah dengan tetap aktif mengawal serta memberi kontribusi kepada pemerintah sehingga demokrasi tetap berada pada jalur yang semestinya.

Kembali pada soal caleg yang stress, pemerintah selayaknya memberi perhatian serius. Indikasinya adalah begitu minimnya wawasan para caleg tersebut sehingga mereka berlomba-lomba masuk parlemen semata-mata untuk perbaikan perbaikan nasib doang. Sama halnya dalam pola rekrutmen dan penempatan person dalam jabatan-jabatan politis. Hal ini masih sangat kental nuansa euforia dari partai-partai.

Apapun konsekuensinya sepanjang tidak “membahayakan” demokrasi itu sendiri tidaklah menjadi soal. Justru dengan bunga-bunga demokrasi tersebut semakin menambah indah keberagaman bangsa kita tercinta, Indonesia.

MEGAWATI INCAR JK

In demokrasi on 12 Januari 2009 at 1:08 am



Tur politik Megawati ke sejumlah daerah khususnya di kawasan timur Indonesia menandakan genderang pesta demokrasi lima tahunan telah ditabuh.

Dari sekian banyak survei telah dilakukan nama ketua umum PDI Perjuangan ini masih tetap bertengger di papan atas bursa capres. Posisi angkanya hanya beda tipis dengan pesaing utamanya Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap memimpin

Mega pantas memiliki rasa percaya diri. Sebagai mantan presiden tentu mempunyai kalkulasi politik tersendiri dalam mengukur elektibilitas pemilih. Alasan ini pula yang memberi keyakinan serta optimisme dari kader-kader partai berlambang banteng gemuk menghadapi pilpres akan datang.

Inilah klimaks dari hasil kongres Bali dimana Mega kembali dipercaya memimpin partai. Keputusan kongres yang pada masa itu dianggap kurang populer ternyata membawa berkah dikemudian hari.

Tapi ini tidak berarti semuanya berjalan sesuai strategi partai. Hal yang paling krusial adalah mandeknya regenerasi di tubuh partai. Dengan majunya Mega sebagai capres tunggal dari partainya secara otomatis menutup peluang bagi munculnya kader muda yang bisa membawa angin segar.

Alhasil kita pun sudah bisa memprediksi peta kekuatan serta konstelasi politik pilpres nanti tak lain adalah arena pertarungan tokoh-tokoh lama alias jadul.

Dari serangkaian tur politik tersebut ada satu yang membuat kita berasumsi tentang pasangan Mega. Tokoh nasional yang selama ini di representasikan sebagai wakil dari Indonesia bagian timur bakal menjadi idola para kandidat.

Civil Society

In civil society on 24 Oktober 2008 at 2:20 pm

Melihat latar belakang bakal capres yang akan datang sungguh sangat memiriskan. Indonesia yang berpenduduk 200 juta lebih ternyata sangat kering dengan figur-figur pemimpin. Jangankan sekelas presiden pada level paling bawah pun kita masih sering menjumpai wajah yang itu-itu terus. Kalaupun ada yang berani muncul itupun masih dalam posisi ban serep saja.
Demokrasi yang sedang kita bangun ternyata hanya bisa menyentuh golongan berduit saja. Figur yang mempunyai budget iklan milyaran rupiah selalu mendapat porsi lebih sedangkan mereka yang masuk golongan kantong cekak hanya bisa berkoar-koar tanpa ada yang mendengarkan.
Partai pun setali tiga uang. Tidak ada lagi kader yang profesional. Malah kader bermental kerupuk bermoral bejat yang tumbuh bak jamur di musim hujan.
Kekuatan civil society yang selama ini cenderung melemah hendaknya berbenah diri kembali. Sebab lemahnya pilar tersebut pertanda demokrasi sedang sakit. Kalau demokrasi sudah lumpuh maka kekuatan anarki serta tirani akan bangkit dengan suburnya di tanah air. Maukah kita seperti itu?
Pendidikan politik yang intens serta adanya keinginan dari pemerintah untuk menempatkan kekuatan civil society pada tempat yang semestinya adalah langkah yang tepat. Bukan malah meng kerdilkan peranannya. Dengan kata lain aset tersebut harus tetap dijaga demi kelangsungan tumbuhgnya demokrasi yang sehat.

G O L P U T

In parpol on 23 Juli 2008 at 10:23 pm

Akhir-akhir ini perdebatan tentang golput atau golongan putih sangat santer diberitakan. Apalagi dengan adanya kisruh di tubuh PKB yang membuat Gus Dur mengajak seluruh warga untuk melakukan gerakan golput pada pilpres yang akan datang. Apa sebenarnya makna atau relevansi dari pernyataan Gus Dur tersebut dengan kisruh ditubuh partainya sendiri? Hemat saya ini adalah bentuk atau ungkapan kekecewaan terhadap sistim perpolitikan tanah air dewasa ini. Atau lebih tepatnya menunjukkan bahwa pondasi-pondasi partai sangat rapuh.

Golput bukanlah sesuatu yang haram tetapi gerakan atau pola yang terstrukur dan mengarah pada sebuah ajakan sistimatis itu sama saja dengan membunuh demokrasi dan telah masuk dalam domain teroris. Untuk itu perlu dibuat semacam aturan tersendiri menyangkut keberadaan golput tersebut. Ini guna menghindari kesimpangsiuran ditengah-tengah masyarakat. Disatu sisi pemerintah pun perlu lebih concern dengan suara-suara masyarakat yang menyerukan golput.

Jadi perdebatan tentang keberadaan golput adalah sesuatu yang positif sepanjang kita mau meletakkan pikiran dalam satu wadah besar yaitu demokrasi. Adalah hak setiap warga untuk tidak memberikan pilihannya dan juga sebaliknya kewajiban bagi institusi demokrasi untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik bagi warga negara. Terbaik dalam arti bisa diterima oleh akal sehat dan akuntabilitas.

Sekali lagi memandang keberadaan warga masyarakat yang golput tidak bisa melalui satu sisi saja. Bahwasannya aspirasi yang dibawakan tidak tersalur maka larinya ke golput. Tetapi golput adalah salah satu bentuk pilihan juga yang bermakna teguran atau sindiran terhadap sistim dan mekanisme yang sedang berjalan. Jadi tidak perlu memberi reaksi yang berlebihan dalam menyikapi sikap warga untuk golput. Hanya saja, adalah tanggung jawab kita semua untuk mendengarkan atau lebih tepatnya mengolah suara-suara kekecewaan tersebut sehingga bisa menjadi bunga-bunga bagi demokrasi sehingga lebih indah dipandang dunia.

Demokrasi Minimalis

In Tak Berkategori on 23 April 2008 at 8:23 am

Demokrasi apa yang cocok dengan bangsa yang majemuk dan heterogen seperti Indonesia ? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam setiap kesempatan diskusi terbatas. Mencari-cari bentuk demokrasi yang pas dan sesuai dengan keadaan negara kita.

Dari zaman orde lama hingga orde reformasi, Indonesia mengalami dan merasakan sedikitnya 2 (dua) model demokrasi yang sangat menonjol. Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya, dilanjutkan lagi dengan Soeharto yang juga membawa model demokrasi yang menurutnya lebih canggih dari yang sebelumnya dan dinamakan demokrasi Pancasila. Dan di era reformasi, prototipe demokrasi masih dalam tahap menuju penyempurnaan.  Entah sampai kapan kita harus menunggu.

Kembali ke persoalan model demokrasi tadi. Demokrasi Terpimpin yang dipelopori oleh Bung Karno berdasarkan pada catatan-catatan dari para peneliti justru menemukan bahwa pada era tersebut demokrasi bertumbuh dengan baik. Era kebebasan dibingkai sangat bagus dengan semangat negara yang baru saja lepas dari penjajahan (merdeka). Konflik politik yang terjadi tidak terlalu signifikan lagi. Masa keemasan demokrasi ini berlangsung sekian lama sampai blok barat dibuat gerah.  Pada saat itu demokrasi menjadi hal yang sangat istimewa hingga intervensi asing ikut bermain guna mengacaukan stabilitas nasional yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

Pada tahap Demokrasi Pancasila yang dipelopori oleh Pak Harto. Keadaan telah berubah seratus delapan puluh derajat. Dengan jargon stabilitas politik maka benih-benih demokrasi yang sebelumnya sudah mulai mekar terpaksa harus dibonsai. Hal-hal yang berbau orde lama dianggap tidak layak lagi digunakan. Pengkerdilan demokrasi ini berlanjut selama 32 tahun kepemimpinan beliau, dan akhirnya mencapai titik didihnya sekaligus melahirkan orde reformasi.

Pada dua model demokrasi di atas, ada satu persamaan yang mungkin bisa menjadi perdebatan yakni masing-masing melahirkan individu yang sangat kuat dalam setiap lini pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti manusia setengah dewa.  

Kembali pada pertanyaan diatas ? Kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, demokrasi yang sedang bertumbuh di era reformasi kembali ingin menjadi primadona ditengah-tengah masyarakat yang semakin kritis. Namun impian serta harapan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itulah protitipe demokrasi yang layak untuk dikembangakan dalam kondisi global seperti ini adalah demokrasi minimalis. Artinya kita tidak perlu kembali ke masa orde lama atau baru. Demokrasi minimalis bisa meredam model demokrasi barat yang sangat liberal sebaliknya kita tidak perlu mengenyampingkan nilai-nilai universal dari demokrasi itu sendiri.

Kecenderungan kita dalam menerapkan demokrasi adalah berkaca pada demokrasi barat. Salah satu indikatornya adalah proses pergantian kepemimpinan dalam setiap level harus melalui pemilihan langsung. Nah apa yang didapat, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat hancur berantakan. Bahkan ada komunitas-komunitas tertentu yang telah sekian lama hidup berdampingan dengan aman dan rukun sekarang malah menjadi musuh bebuyutan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menjadi “pemadam kebakaran” dari setiap konflik yang terjadi.

Sebaliknya pembukaan kran demokrasi ala barat dengan harapan bisa melahirkan kepemimpinan dalam setiap level pemeritahan yang akuntabel dan kapabel serta tingkat keterwakilan masyarakat yang lebih luas justru tidak terbukti. Kepemimpinan seperti ini malah cenderung kompromistis dan tidak tegas serta wakil rakyat yang sangat jauh dari konstituen. Jangankan menjalankan program pemerintah, urusan politik saja belum stabil. Jangankan mau urus rakyat, terpilih saja belum pasti. Fenomena seperti inilah yang justru terjadi dengan pengembangan demokrasi yang lebih condong ke barat. Selanjutnya terserah anda mau pilih model yang mana ?