qflee

Posts Tagged ‘reformasi’

Kudeta SBY Tunggu TNI

In demokrasi on 22 Oktober 2010 at 1:56 am

Mencoba mengkudeta SBY dengan memakai pola aksi serupa yang dipakai pada Soeharto bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin saja gerakan massif dewasa ini mendapat simpati dari masyarakat luas, tetapi tanpa keterlibatan elemen tentara berarti sama saja menggali lubang kubur sendiri.

Aksi jalanan apalagi yang dilakukan secara sporadis oleh mahasiswa justru membuat isu melebar dan tidak fokus. Bagi masyarakat internasional hanya memandang sebagai riak-riak kecil dari sebuah demokrasi. Aksi demo kaos merah di Thailand contoh nyata betapa rapuhnya sebuah agenda politik tanpa dukungan penuh dari militer.

Lalu bagaimana dengan sikap TNI? Menarik kita cermati karena pasca jatuhnya rezim Soeharto praktis tentara kehilangan patron politik. Akses utama menuju wilaya abu-abu tertutup sudah.

Bangsa Indonesia tentu sangat beruntung karena memiliki lebih banyak tentara nasionalis dibanding opportunis. Dalam keadaan seperti itu, TNI lebih aman memilih jalur netral. Memilih mundur untuk menang bukan saja meredam tekanan dalam dan luar negeri tetapi memanfaatkannya untuk segera melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh TNI itu sendiri.

Bagi yang anti SBY, ini berarti warning. Bahwasannya timing untuk menjatuhkan pemerintah untuk saat ini belumlah tepat. Mereka masih harus banyak-banyak bersabar dan berdoa agar tentara kita bisa lebih cepat menyelesaikan reformasi sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka masuk dan bertarung di wilayah abu-abu.

Dan sampai saat ini belum ada satupun tokoh-tokoh yang sekarang dianggap berseberangan dengan pemerintah mempunyai kapasitas dan mampu diterima dikalangan internal TNI. Tokoh sipil yang bisa membawa menjaga kepentingan tentara belumlah muncul kepermukaan.

Intinya dalam sebuah negara demokrasi apabila semua kanal aspirasi tersumbat dan pembungkaman terhadap hak sosial, politik dan ekonomi maka sah-sah saja kudeta diberlakukan terhadap rezim yang sudah pasti korup dan diktator. Jadi upaya kudeta yang dihembuskan oleh berbagai kalangan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuka kanal-kanal tersebut dan mengembalikan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi kepada pemiliknya. Kalau saja upaya tersebut berhasil, lantas untuk apa lagi kita harus turun ke jalan berpanas-panasan?

Iklan

Barongsai, Obama dan Sang Bupati

In Hak Asasi Manusia on 27 Januari 2009 at 1:52 am

Pada zaman orde baru adalah sebuah pemandangan langka jika kita dapat melihat BARONGSAI. Begitu pun dengan perayaan hari-hari besar Cina. Semua itu masih dianggap tabu dan hanya bisa dilakukan pada ruang lingkup yang terbatas. Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) ini berlangsung hingga rezim orba berakhir.

Di era reformasi semuanya berbalik seratus delapan puluh derajat. Perayaan Tahun Baru Cina bukan lagi milik etnis Tinghoa lagi melainkan menjadi aset bangsa yang mejadi rebutan para politisi. HAM menjadi primadona dimana-mana.

Ada cerita menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dibalik era reformasi sekarang ini. Seorang bupati yang hobby nongkrong sambil minum kopi di warkop yang kebetulan pemiliknya adalah orang Cina.

Pada suatu hari sang bupati minum kopi dengan para koleganya namun tiba-tiba pemilik warkop dengan percaya diri menghampirinya sambil membawa tagihan hutang yang ternyata belum dibayar. Apa yang terjadi selanjutnya?

Sontak bupati naik pitam karena merasa telah dipermalukan. Bahkan dengan nada setengah mengancam akan mencabut izin usaha warkop tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi reaksi pemilik warkop tersebut justru menantang dan tetap ngotot menagih hutang bupati. Sesuatu yang tentunya sangat diluar dugaan semua orang.

Inilah buah dari reformasi. Tidak ada lagi warga kelas satu atau kelas dua. Semua sama kedudukan dan bebas mengekspresikan diri.Begitu pun yang melanda Amerika dengan fenomena Obama yang membuktikan bahwa warga kulit hitam pun mampu jadi presiden dengan mempermalukan veteran/pahlawan perang Vietnam.

Sekarang hanya tinggal menunggu waktu akan efek domino dari demam Obama. Laksana krisis global yang dampaknya pelan tapi pasti melanda seluruh dunia. Kita tentunya sudah mahfum jika kelak bermunculan bupati,gubernur atau bahkan presiden dari keturunan Cina. Haiiyaa…

Reformasi di Tubuh Depag

In catatan pendek on 21 Desember 2008 at 2:20 am

Kisruh per-haji-an ditanah air tidak pernah berhenti. Sepanjang tahun polemik mulai dari pelayanan transport, pemondokan, katering sampai ulah kelompok-kelompok layanan haji yang nakal.

Terakhir muncul suara-suara ketidakpuasan dari gedung parlemen atas pelayanan haji tahun ini. Keinginan untuk menggunakan hak angket tentu sah-sah saja. Karena DPR memang mengemban amanah sebagai pengawas penyelenggara pemerintahan.

Tetapi yang perlu digarisbawahi disini adalah upaya dari Depag sendiri dalam membenahi persoalan internal mereka. Sudah bukan rahasia lagi kalau disana (Depag) merupakan sarang penyamun. Dan ini sudah mengakar sejak dulu. Bahkan di era Gus Dur berkembang wacana untuk membubarkannya saja.

Mereformasi depag merupakan langkah yang patut didukung. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh Menteri Agama sekarang.

Hanya saja ekses dari gerakan reformasi ditubuh Depag telah mengusik mereka-mereka yang selama ini telah menjadi parasit. Sehingga dengan berbagai cara dan rekayasa terus menyudutkan atau bahkan melimpahkan kesalahan kepada pemerintah.

Cara-cara seperti ini menunjukkan kepanikan serta ketakutan kelompok yang merasa terancam dari program reformasi di tubuh Depag.

Untuk itu kita harus lebih bijak dalam menyikapi dinamika dalam tubuh Depag. Dengan adanya keinginan DPR untuk menggunakan hak angketnya kita tentu berharap persoalan akan semakin jelas sehingga publik pun dapat menilai mana yang benar atau hanya sekedar ulah kelompok sakit hati karena tidak bisa seenaknya lagi mempermain-mainkan jamaah haji.

Eureka Reformasi !

In Tak Berkategori on 2 Mei 2008 at 7:45 am

Sandiwara dunia yang tak pernah habis ceritanya. Episode demi episode terus berlanjut dan semakin menyihir pemirsanya. Peran dan tokoh boleh saja berganti namun adegan-adegannya tetap sama, penuh dengan intrik, tipu muslihat, politicking dan tak ketinggalan dengan sang tokoh penyelamat yang berani menentang arus dan memberi harapan serta angan-angan yang serba kamuflase.

Begitulah gambaran sekilias perjalanan bangsa ini dalam menapak tujuan hakiki reformasi. Belum ada satupun adegan yang kita tonton mampu memberi jaminan bahwa makna dari reformasi yang sesungguhnya telah berada pada jalur yang benar.

Kebablasan dalam menyikapi reformasi justru lebih dominan. Euforia ini melanda hampir setiap lini dalam elemen masyarakat. Lihat saja demo-demo di jalan, menjadi beringas dan anarkis.

Apa yang menjadi latar belakang dari munculnya euforia tersebut tidak lain karena pola pikir yang sempit. Konsistensi dalam perjuangan tidak ada dan cenderung cengeng. Lihatlah betapa lemahnya kita sebagai bangsa dalam menghadapi hantaman globalisasi. Dari sekian banyak krisis yang melanda negeri ini tak satupun bisa kita ambil hikmahnya. Kecenderungan untuk saling menyalahkan satu sama lain, mencari kambing hitam. Padahal seyogyanya pelajaran ini menjadi pengalaman berharga bagi kita.

Selain itu, watak dan kepribadian kita yang telah lama dinina bobokkan juga turut mempengaruhi. Isu-isu dari luar yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan bangsa dan negara justru disikapi secara over acting. Bahkan hal ini menjadi semacam permainan baru bagi elite-elite politik untuk mengeruk keuntungan sesaat.

Dua hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam menanganinya. Restrukturisasi pola pikir menjadi wawasan kebangsaan yang luas dan kuat serta canggih. Luas dalam arti semua lapisan mampu mengemban amanah ini, kuat berarti tahan terhadap segala macam ronrongan globalisasi serta canggih berarti tidak lekang oleh zaman. Artinya mampu beradaptasi ditengah-tengah arus perubahan yang semakin cepat dan modern.

Pembentukan watak dan kepribadian bangsa yang tidak lepas dari identitas bangsa. Bukan dengan mengadopsi budaya dan karakter bangsa lain. Tetapi kekayaan budaya dan karakter bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang kita perlu digali terus dan dilestarikan.

Dua hal yang krusial tadi bisa menjadi pilar yang tangguh bagi bangsa dan negara dalam menghadapi era yang semakin kompetitif. Euforia reformasi yang maknanya selalu berkonotasi negatif bisa tereleminir. Bahkan arti sesungguhnya dari reformasi tersebut dapat kita pahami, renungkan dan aplikasikan secara utuh dan bertanggung jawab menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, aman dan sentosa. Sehingga kita dapat berteriak lantang mengatakan Eureka Reformasi !

Demokrasi Minimalis

In Tak Berkategori on 23 April 2008 at 8:23 am

Demokrasi apa yang cocok dengan bangsa yang majemuk dan heterogen seperti Indonesia ? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam setiap kesempatan diskusi terbatas. Mencari-cari bentuk demokrasi yang pas dan sesuai dengan keadaan negara kita.

Dari zaman orde lama hingga orde reformasi, Indonesia mengalami dan merasakan sedikitnya 2 (dua) model demokrasi yang sangat menonjol. Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya, dilanjutkan lagi dengan Soeharto yang juga membawa model demokrasi yang menurutnya lebih canggih dari yang sebelumnya dan dinamakan demokrasi Pancasila. Dan di era reformasi, prototipe demokrasi masih dalam tahap menuju penyempurnaan.  Entah sampai kapan kita harus menunggu.

Kembali ke persoalan model demokrasi tadi. Demokrasi Terpimpin yang dipelopori oleh Bung Karno berdasarkan pada catatan-catatan dari para peneliti justru menemukan bahwa pada era tersebut demokrasi bertumbuh dengan baik. Era kebebasan dibingkai sangat bagus dengan semangat negara yang baru saja lepas dari penjajahan (merdeka). Konflik politik yang terjadi tidak terlalu signifikan lagi. Masa keemasan demokrasi ini berlangsung sekian lama sampai blok barat dibuat gerah.  Pada saat itu demokrasi menjadi hal yang sangat istimewa hingga intervensi asing ikut bermain guna mengacaukan stabilitas nasional yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

Pada tahap Demokrasi Pancasila yang dipelopori oleh Pak Harto. Keadaan telah berubah seratus delapan puluh derajat. Dengan jargon stabilitas politik maka benih-benih demokrasi yang sebelumnya sudah mulai mekar terpaksa harus dibonsai. Hal-hal yang berbau orde lama dianggap tidak layak lagi digunakan. Pengkerdilan demokrasi ini berlanjut selama 32 tahun kepemimpinan beliau, dan akhirnya mencapai titik didihnya sekaligus melahirkan orde reformasi.

Pada dua model demokrasi di atas, ada satu persamaan yang mungkin bisa menjadi perdebatan yakni masing-masing melahirkan individu yang sangat kuat dalam setiap lini pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti manusia setengah dewa.  

Kembali pada pertanyaan diatas ? Kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, demokrasi yang sedang bertumbuh di era reformasi kembali ingin menjadi primadona ditengah-tengah masyarakat yang semakin kritis. Namun impian serta harapan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itulah protitipe demokrasi yang layak untuk dikembangakan dalam kondisi global seperti ini adalah demokrasi minimalis. Artinya kita tidak perlu kembali ke masa orde lama atau baru. Demokrasi minimalis bisa meredam model demokrasi barat yang sangat liberal sebaliknya kita tidak perlu mengenyampingkan nilai-nilai universal dari demokrasi itu sendiri.

Kecenderungan kita dalam menerapkan demokrasi adalah berkaca pada demokrasi barat. Salah satu indikatornya adalah proses pergantian kepemimpinan dalam setiap level harus melalui pemilihan langsung. Nah apa yang didapat, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat hancur berantakan. Bahkan ada komunitas-komunitas tertentu yang telah sekian lama hidup berdampingan dengan aman dan rukun sekarang malah menjadi musuh bebuyutan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menjadi “pemadam kebakaran” dari setiap konflik yang terjadi.

Sebaliknya pembukaan kran demokrasi ala barat dengan harapan bisa melahirkan kepemimpinan dalam setiap level pemeritahan yang akuntabel dan kapabel serta tingkat keterwakilan masyarakat yang lebih luas justru tidak terbukti. Kepemimpinan seperti ini malah cenderung kompromistis dan tidak tegas serta wakil rakyat yang sangat jauh dari konstituen. Jangankan menjalankan program pemerintah, urusan politik saja belum stabil. Jangankan mau urus rakyat, terpilih saja belum pasti. Fenomena seperti inilah yang justru terjadi dengan pengembangan demokrasi yang lebih condong ke barat. Selanjutnya terserah anda mau pilih model yang mana ?