qflee

Posts Tagged ‘Sby’

Anas Urbaningrum dan Putra Mahkota SBY

In demokrasi on 18 Februari 2012 at 12:25 am

anas urbaningrumKelincahan berpolitik dari seorang Anas Urbaningrum akhir-akhir ini akan mendapat ujian berat. Tekanan agar AU mundur jadi Ketua Partai Demokrat baik dari kalangan internal maupun eksternal menunjukkan betapa dinamika yang terjadi ditubuh PD sudah begitu kompleks. Tak bisa dipungkiri pula, sosok AU semakin mendapat simpati dari kalangan kader lapisan bawah. Gerakan turun kedaerah-daerah yang selama ini intens dilakukan oleh AU bisa ditafsirkan adanya sikap “pembangkangan” atas kebijakan-kebijakan dari elit PD.

Rumor yang pernah beredar bahwa AU adalah titipan dari partai lain sepertinya akan terjawab dengan sendirinya. Jika betul AU ditinggalkan oleh para elit partai, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi isyarat untuk segera mengganti AU, maka bisa dipastikan pertarungan menuju RI 1 semakin panas. Sebagai kader HMI, AU dipandang sebagai sosok yang “berbahaya” bagi partai dalam menghadapi suksesi kepemimpinan nasional. Celah ini tentunya akan dimanfaatkan oleh kubu Alifian Mallarangeng dan Marzuki Alie untuk kembali merebut kursi ketua umum PD.

Serangan bertubi-tubi terhadap AU juga menunjukkan sinyal bahwa dukungan SBY terhadapnya sudah tidak ada lagi. Terakhir kita lihat dari dari siaran televisi “pengakuan” dosa dari para DPC yang telah menerima uang panas dari kubu AU untuk memuluskan jalan menjadi Ketua PD. Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan elit partai sudah tidak ada lagi, bahkan bisa diprediksi kalau tidak lama lagi AU akan lengser atau dilengserkan oleh teman-temannya sendiri.

Adakah ini menujukkan bahwa putra mahkota SBY yang selama ini masih misteri akan dimunculkan lebih awal kepada publik? Siapakah gerangan putra mahkota yang disiapkan oleh SBY? Pertanyaan ini akan terjawab dengan jelas setelah episode AU berakhir.

Melihat konstelasi politik di internal PD bisa dikatakan bahwa putra mahkota SBY kemungkinan besar bukan berasal dari lingkup demokrat sendiri. Ini juga diperkuat dengan “perkawinan politik” antara anak SBY dengan anak Hatta Rajasa. Bukan mustahil dari hasil perkawinan tersebut bisa merangkul suara kaum Muhammadiyah yang cukup siginifikan. Langkah politik SBY yang sengaja menyembunyikan putra mahkotanya dipandang sangat cerdas oleh berbagai kalangan. Dengan begitu, pertarungan menuju RI 1 akan semakin mengerucut pada kelompok-kelompok besar yakni, SBY dengan putra mahkotanya, Aburizal Bakrie yang telah membidik Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa dan terakhir Megawati bersama kelompok Prabowo serta Surya Paloh. Sedangkan dari kalangan kelompok-kelompok Islam tak ada jalan lain selain bergabung diantara ketiga kelompok besar diatas.

Iklan

Partai Demokrat di Ujung Tanduk

In catatan pendek on 28 Mei 2011 at 3:40 am

Kisruh ditubuh partai demokrat ini semakin memanas dan mengarah pada  perpecahan antar kader demokrat sendiri. Kasus M. Nazaruddin, Bendahara Umum PD bahkan telah menyeret nama-nama lain elite partai. Sebagai partai pemenang pemilu, para petinggi partai harus kerja ekstra agar kasus ini tidak berdampak pada perolehan suara nantinya.

Sejak kasus Wisma Atlet mencuat, banyak pihak berharap agar kasus ini secepatnya dituntaskan. Apalagi dikaitkan dengan nama PD serta keberadaan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai yang selama ini mendengung-dengungkan gerakan pemberantasan korupsi. Tak ayal, KPK pun langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan surat  cekal terhadap M. Nazaruddin.

Sikap partai sendiri sudah jelas dengan memberhentikan Nazaruddin sebagai pengurus partai. Walau banyak juga yang menyayangkan karena  tidak diberhentikan sebagai anggota DPR. Tapi setidak-tidaknya langkah ini telah menunjukkan bahwa PD  tidak akan main-main dengan kasus korupsi.

Hanya saja, menghindarnya M. Nazaruddin ke Singapura  serta pro kontra antara kader dalam menyikapi kasus ini ternyata luput dari pengamatan SBY sebagai pembina partai. Situasi perpecahan di tubuh partai pasca pemecatan M. Nazaruddin nampaknya tak bisa terhindarkan.

Mampukkan  PD keluar dari persoalan ini? Apakah tanda-tanda perlawanan kader terhadap pembinanya menunjukkan PD berada dalam posisi sulit? Tentunya kita harus menunggu lagi langkah-langkah yang akan diambil para elite partai nantinya.

Bencana Datang Elit Meradang

In catatan pendek on 2 November 2010 at 8:54 am

Bencana datang silih berganti menimpa bangsa ini. Jeritan anak-anak bangsa yang mencoba bertahan dari terpaan cobaan. Pemerintah dan segenap relawan kemanusiaan diturunkan untuk membantu sesama yang tertimpa musibah.

Tsunami di Mentawai dan Letusan Gunung Merapi membuat kita terhenyak dari kursi santai. Betapa saudara-saudara kita disana berjuang hidup dan mati. Betapa banyak korban jiwa dan harta. Semua serba memilukan dan memiriskan.

Sorotan demi sorotan yang dialamatkan kepada pemerintah. Tudingan atas kelambatan menangani bencana menjadi biang kerok perdebatan dewasa ini. Ujung-ujungnya selalu bermuara pada sikap dan karakteristik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih serunya lagi, semua kejadian alam disertai dengan bencana ini selalu dikaitkan dengan “kesialan” sang pemimpin. Takhayul murahan ini justru lebih rame diperdebatkan dibandingkan dengan aksi langsung turun membantu korban bencana.

Selebihnya kita semua sudah bisa menebak. Membanding-bandingkan sosok JK dengan tagline “lebih cepat lebih baik” dengan karakteristik SBY yang sering diplesetkan Susislow Bimbang Youdontknow.

Sikap para politisi serta elit justru disibukkan dengan persoalan sepele. Masing-masing mengklaim telah melakukan hal yang benar dan tepat dalam menangani bencana. Korban bencana hanya bisa melongo heran melihat para elit sibuk berdebat dan meradang

Lantas kenapa kita masih harus berkutat dengan persoalan siapa benar dan salah. Sedangkan jelas-jelas dilapangan para korban sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Kenapa kita harus bersitegang dengan pernyataan bodoh seorang wakil rakyat. Apakah dengan semua itu persoalan bencana bisa diselesaikan?

Bagi para elit sekarang saatnya membuktikan semua janji-janji manis kepada rakyat. Janji sebagai partainya rakyat kecil buktikan dengan turun langsung membantu para korban. Janji sebagai partai pelindung dan pengayom masyarakat, ayo penuhi dengan bertatap muka langsung dengan para korban. Janganlah energi bangsa ini terbuang percuma dengan mengurus hal yang tidak ada manfaatnya.

Kalau semua energi bangsa kita satupadukan tentu sangat membantu para saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kalaupun belum bisa penuhi janji-janji di atas, mencoba berdiam diri dari mengeyampingkan untuk sementara semua hal yang berbau politis adalah langkah yang sangat bijaksana.

Kudeta SBY Tunggu TNI

In demokrasi on 22 Oktober 2010 at 1:56 am

Mencoba mengkudeta SBY dengan memakai pola aksi serupa yang dipakai pada Soeharto bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin saja gerakan massif dewasa ini mendapat simpati dari masyarakat luas, tetapi tanpa keterlibatan elemen tentara berarti sama saja menggali lubang kubur sendiri.

Aksi jalanan apalagi yang dilakukan secara sporadis oleh mahasiswa justru membuat isu melebar dan tidak fokus. Bagi masyarakat internasional hanya memandang sebagai riak-riak kecil dari sebuah demokrasi. Aksi demo kaos merah di Thailand contoh nyata betapa rapuhnya sebuah agenda politik tanpa dukungan penuh dari militer.

Lalu bagaimana dengan sikap TNI? Menarik kita cermati karena pasca jatuhnya rezim Soeharto praktis tentara kehilangan patron politik. Akses utama menuju wilaya abu-abu tertutup sudah.

Bangsa Indonesia tentu sangat beruntung karena memiliki lebih banyak tentara nasionalis dibanding opportunis. Dalam keadaan seperti itu, TNI lebih aman memilih jalur netral. Memilih mundur untuk menang bukan saja meredam tekanan dalam dan luar negeri tetapi memanfaatkannya untuk segera melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh TNI itu sendiri.

Bagi yang anti SBY, ini berarti warning. Bahwasannya timing untuk menjatuhkan pemerintah untuk saat ini belumlah tepat. Mereka masih harus banyak-banyak bersabar dan berdoa agar tentara kita bisa lebih cepat menyelesaikan reformasi sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka masuk dan bertarung di wilayah abu-abu.

Dan sampai saat ini belum ada satupun tokoh-tokoh yang sekarang dianggap berseberangan dengan pemerintah mempunyai kapasitas dan mampu diterima dikalangan internal TNI. Tokoh sipil yang bisa membawa menjaga kepentingan tentara belumlah muncul kepermukaan.

Intinya dalam sebuah negara demokrasi apabila semua kanal aspirasi tersumbat dan pembungkaman terhadap hak sosial, politik dan ekonomi maka sah-sah saja kudeta diberlakukan terhadap rezim yang sudah pasti korup dan diktator. Jadi upaya kudeta yang dihembuskan oleh berbagai kalangan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuka kanal-kanal tersebut dan mengembalikan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi kepada pemiliknya. Kalau saja upaya tersebut berhasil, lantas untuk apa lagi kita harus turun ke jalan berpanas-panasan?

Hukum, Demokrasi dan Suksesi Nasional

In demokrasi on 25 September 2010 at 2:28 pm

Akhirnya sepak terjang Hendarman Supandji harus berakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi, atas gugatan judicial review Yusril Ihza Mahendra. Kejadian “luar biasa” dalam hukum tata negara kita, tetapi sekali lagi keputusan sudah final, kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung illegal.

Episode berikutnya berjalan tanpa kejutan berarti. Presiden SBY langsung mengeluarkan Keppres pemberhentian Hendarman sebagai Jaksa Agung. Dimana keputusan ini pun diamini langsung oleh yang bersangkutan.

Tidak menarik bagi media massa, kenapa? Upaya perlawanan yang dinantikan menjadi sia-sia. Baik dari pihak Hendarman maupun Yusril. Artinya, kasus selesai? Tunggu dulu! Masih ada harapan untuk melihat kejutan baru. Lanjutan kasus korupsi Sisminbakum masih menyimpan sejuta misteri dan menunggu korban-korban baru.

Kalau saja Jaksa Agung baru memperlihatkan gebrakan baru pula, media tentu kegirangan. Bakal ada episode “pertempuran” baru antara para ahli-ahli hukum kenamaan tanah air. Pakar hukum akan turun gunung menengahi perseteruan ini.

Satu hal pokok, sosok Yusril sebagai pakar hukum tata negara juga sebagai politikus ulung. Momentun ini bisa saja menjadi wild card menuju kursi RI 1. Dengan muka ganteng, kayaknya tidak sulit bagi Yusril menjadi magnet guna menyedot simpati rakyat Indonesia.

Lalu bagaimana dengan karir Hendarman? Bukankah selama menjabat sebagai Jaksa Agung banyak koruptor yang ketar-ketir dibuatnya. Apakah dengan modal banyaknya koruptor yang dijerat bisa melenggangkan jalannya menuju kursi panas RI 1?

Atau nasibnya mungkin sama dengan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dengan modal reformasi perpajakan justru “diusir” dari negerinya sendiri.

Jalan menuju suksesi nasional masih panjang, tapi bukankah dengan persiapan yang lebih panjang bisa menciptakan banyak peluang pula. Makanya, tak salah jika para kandidat sudah start lebih awal.

Bagi SBY, isu perpanjangan masa jabatan presiden tidak mendapat respon positif. Artinya, rencana awal tetap jalan. Putra mahkota tetap harus dipersiapkan. Alasan umur serta pengalaman sepertinya harus dikesampingkan demi kelanjutan kekuasaan. Seleksinya tidak sesulit mencari pengganti Kapolri, syaratnya cuma satu, mempunyai karakter yang mirip dengan sang boss.

SBY Berhentilah Mengeluh

In civil society on 29 Juli 2010 at 5:47 am

Presiden SBY dengan enteng mengatakan ada gerakan yang sengaja mendiskreditkan pemerintah, seolah-olah Indonesia akan hancur. Pernyataan ini sontak membuat banyak pihak bertanya-tanya, siapa gerangan mereka yang dituduh oleh presiden?

Di era komunikasi yang super cepat ini, apa saja bisa di blow up oleh media. Rentetan peristiwa dibelahan dunia manapun semakin mudah diakses. Yang hebatnya lagi, semua bisa ikut nimbrung beri komentar, terserah apa saja.

Kembali ke pernyataan RI 01, sinyal tersebut didapatkan beliau melalui sms, telepon dan bahkan bisa dari mana saja. Kenapa tidak? Sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Teknologi memungkinkan kita semua mengakses beragam konten yang paling rahasia sekalipun. Jadi, apa betul ada semacam gerakan yang ingin membuat masyarakat takut? Sudah pasti betul, buktinya media sendiri selalu mengabarkan beberapa kelemahan pemerintahan SBY selama ini.

Persoalannya, kenapa harus takut dengan gerakan semacam itu? Toh masyarakat sendiri sudah pandai memilah-milah mana yang gerakan betul atau cuma ngawur. Biarkan saja mereka bergelut dengan segala macam info-info tersebut, bukankah semakin banyak yang pikirkan hasilnya bisa lebih bagus.

Semua pihak bebas berpendapat, jadi tugas pemerintah tidak usahlah melayani info-info seperti itu. Cukup hanya bekerja melayani masyarakat. Biarkan saja isu seperti itu bergulir, toh masyarakat juga sudah cerdas dalam melihat dan mencerna segala macam bentuk informasi.

SBY “Cuci Piring” Sendiri

In catatan pendek on 22 November 2009 at 8:41 am

Bagaimana sikap presiden terhadap rekomendasi tim 8 akan terjawab besok (23/11). Banyak pihak berharap apapun sikap presiden nantinya mampu “mendinginkan” suasana atas kisruh antara KPK-Polri-Kejaksaan.

Selama ini kita mengenal gaya kepemimpinan SBY yang ragu dan lamban dalam mengambil sikap. Pada waktu JK (Jusuf Kalla) mendampingi beliau, hal ini bisa ditutupi dengan gayanya yang serba cepat dan tidak terlalu birokratis. Dalam berbagai persoalan negara tak jarang kita lihat dominasi Pak JK dalam mengambil sebuah keputusan.

Wapres Boediono tidak memiliki karakter seperti itu. Bahkan dalam berbagai kesempatan beliau terus terang mengakuinya bahwa tak mungkin mengikuti gaya dan karakter JK.

Terkait kisruh ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Presiden tidak mempunyai “orang” lagi yang bisa mengimbangi dinamisasi persoalan yang muncul. Media pun harus gigit jari. Tidak ada lagi kejutan-kejutan yang bakal muncul. Posisi seperti ini tentu sangat tidak nyaman bagi SBY. Selama periode pertama pemerintahannya praktis beliau tidak pernah menemui “lawan tanding” karena sebelumnya sudah “KO” duluan.

Apa boleh buat urusan rumah tangga yang selama ini dibebankan pada pembantu terpaksa dikerjakan sendiri. Maklum pembantunya pulang kampung. Jadi kita lihat saja bagaimana tuan rumah sendiri yang turun langsung membersihkan dapur dan cuci piring.

Real story dibalik kekalahan JK

In demokrasi on 12 Juli 2009 at 10:29 pm

Ada berbagai macam real story dibalik kekalahan Jusuf Kalla. Perasaan sedih, heran dan bangga terdengar dari berbagai sudut-sudut kota. Tulisan ini bukan bermaksud mengungkit atau mencari-cari kesalahan tetapi semata ungkapan perasaan melihat dinamika politik yang terjadi pasca pilpres khususnya di Sulsel.

Pada umumnya mereka tidak menyangka jagoan mereka bisa kalah secepat itu. Kalau dilihat hasil quick count lokal, pasangan nusantara ini memang masih unggul sekitar 60 an persen. Hal inilah sedikit membuat elite partai golkar bangga. Setidaknya mereka masih bisa membuktikan bahwa mesin partai tetap jalan. Tapi kalau dilihat perolehan suara SBY, perasaan heran pun muncul. Bahkan dibeberapa TPS pasangan ini kok bisa unggul? Dari beberapa hasil tanya jawab singkat saya, Why your vote SBY? Jawabnya dapat diklasifikasi sbb:
1. Sebagai balas budi karena telah diangkat jadi PNS.
2. Karena bersyukur ada BLT.
3. Bersyukur dapat RASKIN.
4. Harga BBM turun.
5. Karena SBY gagah dan berwibawa.
PRAGMATIS!

Sebaliknya ungkapan rasa kecewa justru lebih banyak mengarah ke Mallarangeng brothers. Barangkali mereka harus membuat persiapan khusus agar kemarahan masyarakat bisa tereleminir.

That is politics! semua hanya permainan. Setidaknya suguhan berbagai macam antraksi politik ini telah menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Koalisi Besar Diujung Tanduk

In Tak Berkategori on 12 Mei 2009 at 9:48 am

Koalisi besar yang digagas oleh partai-partai besar non partai demokrat nampaknya sudah berada diujung tanduk.

Sinyal dari PDIP telah menguatkan dugaan tersebut. Ditambah lagi pengakuan SBY pada pidato kemenangan partai demokrat. Nasib koalisi besar hanya tinggal masa lalu.

Kalau kita merujuk pada konsistensi Megawati selama ini, tentu bertolak belakang dengan karakter sebenarnya. Keteguhan ini malah telah dibuktikan selama 5 tahun dengan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah.

Namun yang sering menjadi ganjalan selama ini adalah, peranan dari suami Mega sendiri. (Taufik Keimas). TK selama ini sangat dikenal mampu mengambil alih kemudi partai pada saat menghadapi situasi genting seperti saat ini.

Kalau pun alur ceritanya seperti ini, maka sebenarnya di internal PDIP itu sendiri telah terjadi blok atau faksi. Lebih sederhananya, faksi itu dapat dilihat pada tiga kelompok besar.

Yang pertama tentunya gerbong yang dibawa oleh TK, didalamnya ada Cahyo Kumolo, gerbong kedua adalah Pramono Anung dengan beberapa fungsionaris yang tetap komit dengan pencapresan Mega, sedangkan gerbong terakhir adalah Megawati sendiri yang tentunya lebih condong menyatu dengan gerbong pertama.

Sekarang mari kita menunggu siapa diantara ketiga faksi tersebut yang keluar sebagai jawara. Yang pasti koalisi besar berada pada posisi yang sangat dilematis. Antara komitmen perjuangkan rakyat dengan iming-iming kue kekuasaan.

Koalisi Jilat Ludah

In demokrasi on 18 April 2009 at 1:09 am
Lawatan sambil belajar - "Mengenali Durian Perak"

Rencana membangun kembali koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar dalam pilpres menuai banyak kecaman di internal Partai Golkar sendiri.

Ini berarti langkah Jusuf Kalla belum mulus. Bakal pecahnya suara yang menjurus pada pro maupun kontra soal pencalonan JK sebenarnya sudah terlihat dari awal sebelum pemilihan. Dihapuskannya sistim konvensi menjadikan sebahagian kader merasa tidak nyaman. Hal ini berimbas pada sikap politik Sultan untuk tetap ngotot maju jadi capres.

Keengganan JK juga nampak pada saat beliau menerima desakan DPD-DPD untuk maju jadi capres. Hasilnya pun mudah ditebak. Keinginan untuk kembali bersanding dengan SBY lebih besar. Hal ini juga didukung pada realitas pemilu dimana Partai Golkar hanya mampu meraup suara 14%.

Disinilah muncul kegamangan pada diri JK. Jika menerima kembali pinangan SBY maka dia dicap sebagai pemimpin yang tidak memegang teguh kata-katanya. Dimana sikap seperti ini sangat pantang bagi suku bugis-makassar. Sebaliknya, jika menolak, kredibilitas dan harga diri partai tetap terjaga. Dan yang pasti tidak terkesan menjilat kembali ludahnya sendiri.

Bagaimana cara JK keluar dari polemik ini ? Tentunya kita masih harus menunggu lagi hasil dari loby-loby partai lain yang tak bisa lepas dari kesan “jilat ludah”. Dan yang pasti, bukan politik namanya jika tidak selalu memunculkan kejutan-kejutan.