Politik Upah Murah

Pemerintah dan DPR diminta melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia dengan membuat dan merevisi peraturan serta perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh dan pekerja.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, serta Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, politik upah murah yang diterapkan kalangan pengusaha tidak selayaknya diterapkan di Indonesia. Tindakan ini sama saja dengan eksploitasi manusia.

“Tentunya semua pihak tidak sepakat dengan politik yang mengeksploitasi para pekerja. Hal tersebut harus segera dihentikan,” ujar Agung Laksono saat membuka Seminar Nasional tentang “Politik Upah Murah” yang diselenggarakan KSPSI di Jakarta, kemarin.

Bagi pekerja, menurut Agung, upah layak merupakan hak yang harus diperoleh. Apalagi ini terkait sumbangsih yang tidak kecil dari pekerja dalam proses produksi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

ARB sendiri mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional pada Selasa (1/5) yang berlangsung tertib di seluruh daerah. “Kita berterima kasih kepada buruh karena telah melaksanakan demo dengan damai. Pemerintah juga merespons dan memberikan tanggapan positif. Ini bagus sekali,” katanya.

Untuk itu, ARB meminta pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“DPR diharapkan mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Dulu juga disusun merupakan hasil kompromi semua pihak, mulai dari buruh, pengusaha, hingga pemerintah. Sekarang ada kompromi baru lagi antara pemerintah, pengusaha, maupun buruh atau pekerja. Memang harus ada penyesuaian peraturan,” tutur ARB.

Yorrys Raweyai berpendapat, hadiah atau kado yang masih akan diberikan pemerintah, seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), pembangunan rumah sakit pekerja, rumah pekerja, dan lainnya, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya bagi pekerja. Itu bukan kado istimewa untuk pekerja,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Yorrys menambahkan, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja dan buruh. Dengan demikian, kalaupun pemerintah mau menyediakan rumah murah dan fasilitas lainnya, itu menjadi kewajiban yang seharusnya memang dilakukan pemerintah. Justru bila melalaikan kewajibannya kepada pekerja, sama artinya pemerintah melanggar amanat konstitusi.

Dia lantas menyoroti masalah sistem kontrak dan alih daya (outsourcing) yang menjadi persoalan serius bagi kaum pekerja. Kenyataannya sistem kontrak dan outsourcing dilaksanakan layaknya perbudakan di era modern. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Sondang, Robin Hoodnya Indonesia

Robin Hood bukan lagi sebagai sosok yang membela rakyat miskin dengan cara merampok atau mencuri dari kalangan berada untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan (miskin). Robin Hood berubah menjadi sosok yang tampil kedepan memperjuangkan hak-hak dasar rakyatnya dan menentang pemerintahan tirani serta korup.

Rakyat yang tertindas dan tertekan secara ekonomi telah melahirkan pahlawan baru ditengah-tengah mereka. Mereka secara lantang dan terang benderang menentang pemerintahan/raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Kesetiaan kepada pemerintahan harus dibayar mahal dengan mengorbankan harta dan nyawa rakyat sendiri.

Bangsa Indonesia pun terkungkung dengan persoalan yang sama dan bahkan lebih berat. Kemiskinan dan kemelaratan menjadi bagian keseharian rakyat. Pemerintahan pun lupa kewajibannya. Mereka terlena oleh kemewahan dan kekuasaan. Tak peduli dengan nasib rakyatnya sendiri. Persoalan demi persoalan yang muncul belakangan ini adalah buah ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat sendirinya. Maka tak heran, dimana-mana bermunculanlah sosok-sosok pahlawan baru (Robin Hood) yang berontak dan menggalang kekuatan rakyat melawan pemerintahan sendiri.  Semakin banyak korban yang jatuh semakin banyak pula bermunculan pahlawan-pahlawan baru yang semakin keras menentang dan melawan pemerintahannya. Pendekatan kekuasaan dilawan pula dengan kekerasan. Pemerintah juga semakin asyik untuk membela diri sendiri tanpa mau mendengarkan keluh kesah rakyatnya.

Akankah aksi penentangan rakyat ini akan mengakibatkan pemerintahan mau bertobat dan berhenti mempermainkan rakyat sendirinya. Kita menunggu dan melihat bermunculannya Robin Hood baru dengan mengangkat tema perjuangan membela rakyat dari ketertindasan dan kemelaratan yang selama ini  semakin sering kita jumpai dimana-mana.

Pemerintahan ada karena dukungan rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat maka pemerintahan sudah pasti jatuh. Pemerintahan butuh dukungan rakyat dan sebaliknya rakyat membutuhkan perlindungan dari sebuah pemerintahan yang jujur dan bersih. Kenyataan sekarang sangat jauh dari harapan. Pemerintah dan rakyat jalan sendiri-sendiri. Pemerintah sibuk memperkaya diri sendiri atau konco-konconya sedangkan rakyat berjuang keras keluar dari lubang kemiskinan dan kemelaratan.

Kekerasan demi kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan malah akan memperparah keadaan. Rakyat semakin mudah terprovokasi dan menjadi anarkis. Jika semuanya berpegang teguh pada prinsip masing-masing tidak akan bisa tercapai sebuah solusi bijak. Aturan-aturan yang dibuat menjadi tidak berarti apa-apa. Hukum hanya berpihak kepada pemilik modal sedangkan rakyat hanya bisa berteriak tanpa ada yang ada mendengarkannya.

Coba kita lihat betapa tragisnya aksi seorang Sondang dalam aksinya membakar diri sendiri. Tidakkah kita gentar dengan semangat kaum muda yang begitu radikal menentang kezaliman penguasa? Tragedi berdarah di Mesuji juga sangat jelas terpaparkan betapa mengerikannya jika pemegang asli kedaulatan negara ini sudah bertindak. Apa jadinya jika diseluruh Nusantara bermunculan para Sondangers?

Sondangers

Pemahaman super radikal dari mahasiswa demonstran patut kita kaji lebih dalam. Kasus yang menimpa Sondang yang telah membakar diri sendiri pada aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi didepan Istana Merdeka mengejutkan kita semua. Sudah demikian parahnyakah keadaan negeri ini sehingga seorang anak bangsa rela membakar diri? Seorang psikolog dalam pernyataan ketika diwawancarai stasiun tv swasta tidak menampik bahwa aksi bakar diri seperti ini secara umum mempunyai motif politik yang sangat kuat. Dari beberapa aksi bakar diri, umumnya mereka menyimpulkan bahwa ada muatan politis dibalik aksi tersebut. Kita lantas berpikir, Indonesia yang sekarang diakui sebagai negara demokrasi terbesar didunia, segala bentuk saluran aspirasi terbuka lebar. Toh kenapa masih ada aksi serupa yang dilakukan Sondang. Apakah aspirasi politik di negara yang katanya negara demokrasi sudah tertutup sama sekali? Baca juga Kompas

Presiden SBY sendiri pada saat menyampaikan sambutan memperingati Hari Anti Korupsi tergambar betapa pemerintahan saat ini sangat ingin agar semua bentuk kejahatan korupsi bisa ditindak dengan tegas. Pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat penting terkait juga memperlihatkan betapa besar perhatian akan gerakan membumi hanguskan korupsi di tanah air. Toh kenyataannya, korupsi tetap saja jalan. Sudah berapa pejabat yang tertangkap dan diberi hukuman tidak lantas membuat kasus korupsi hilang sama sekali. Efek jera yang diharapkan membuat para bakal koruptor juga tidak mempan. Usul agar setiap koruptor dihukum seberat-beratnya tinggal menjadi wacana perbincangan serta diskusi debat kusir. Remisi yang diperketat juga tidak memberi arti apa-apa. Jadi sebenarnya dimana letak permasalahannya?

Indonesia dengan segala keunikannya ini membuat masyarakat bisa kehilangan harapan. Proses yang memakan waktu sangat lama sejak era reformasi sudah semakin jauh panggang dari api. Simpati serta penghormatan terhadap pemerintahan juga luntur dengan sendirinya. Yang tersisa adalah rasa saling curiga mencurigai. Pemerintah tidak percaya terhadap rakyatnya begitupun sebaliknya. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dianggap hanya omong kosong belaka oleh para rakyat. Rakyat pun tidak dipercaya lagi, setiap aspirasi maupun keinginan rakyat dianggap ancaman oleh pemerintah. Sampai kapan situasi rumit ini dipertahankan. Berharap pada suksesi kepemimpinan lima tahunan dengan sistim pilkada amburadul sama juga bohong. Yang ada hanya posisi siap siaga menunggu kesempatan untuk saling memusnahkan satu sama lainnya.

Peran tokoh, agamawan, budayawan juga setali tiga uang. Banyak yang memilih tiarap dan onani sendiri. Tak ada lagi yang bisa dipercaya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Sondangers lainnya untuk meraih simpati melalui gerakan-gerakan radikal melawan pemerintahan yang ada. Harapan itu ada walaupun sangat pahit dan perih. Perasaaan geram melihat aksi bakar diri namun tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya.

Kita tidak boleh kehilangan asa apalagi kalau membayangkan republik ini akan bubar. Harapan demi harapan kita gantungkan setinggi langit. Dan di tangan para pemuda-pemudi nasib bangsa ini berada. Tayangan demi tayangan sudah kita tonton bersama-sama. Suka tidak suka harus kita telan bersama pula. Jayalah terus bangsaku, Indonesia Raya.

Baca juga artikel korupsi lainnya disini, Bahaya Laten Korupsi

Pemilih Bandel

Lucu rasanya melihat tingkah lalu para calon pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Apalagi dengan sikap yang memaksa untuk ikut pencontrengan. Ada urusan apa kok tiba-tiba mereka begitu memaksa untuk ikut?

Dari segi logika, pemerintah sudah sejak dari awal telah mewanti-wanti agar masyarakat terlibat aktif dalam proses pesta demokrasi ini. Diumumkan dari tempat-tempat ibadah, pusat keramaian dan kantor pemerintahan. Namun masih ada sebahagian masyarakat kita yang bersikap masa bodoh.

Nanti menjelang dekat hari pencontrengan baru kasak-kusuk menyalahkan aparat pemerintahan.

Melihat sikap masyarakat yang tergolong bandel ini. Seharusnya tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Mereka hanya ingin mencari sensasi dengan terlalu banyak menuntut hak tapi tidak mau tahu dengan kewajibannya sebagai warga negara.

Bebas Sebebas Bebasnya

Penahanan aktivis HAM oleh pemerintah China adalah bentuk ketakutan yang sangat berlebihan dan tidak beralasan sama sekali. Nampaknya phobia terhadap mereka yang menyuarakan hak asasi manusia masih berlaku di sana.

Bagaimana dengan kita di sini (Indonesia) ?
1. Bebas mengeluarkan pendapat
2. Bebas berkumpul dan berserikat
3. Bebas sebebas-bebasnya
4. Sebebas-bebasnya bebas
5. Bebas dan bebas
6. Semaunya bebas
7. Bebas semaunya, dan
8. Dan sebebasnya
9. … (silahkan ditambah sesuai selera) 🙂