qflee

Posts Tagged ‘kebebasan’

Sondang, Robin Hoodnya Indonesia

In catatan pendek on 28 Desember 2011 at 3:25 am

Robin Hood bukan lagi sebagai sosok yang membela rakyat miskin dengan cara merampok atau mencuri dari kalangan berada untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan (miskin). Robin Hood berubah menjadi sosok yang tampil kedepan memperjuangkan hak-hak dasar rakyatnya dan menentang pemerintahan tirani serta korup.

robin hood

Rakyat yang tertindas dan tertekan secara ekonomi telah melahirkan pahlawan baru ditengah-tengah mereka. Mereka secara lantang dan terang benderang menentang pemerintahan/raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Kesetiaan kepada pemerintahan harus dibayar mahal dengan mengorbankan harta dan nyawa rakyat sendiri.

Bangsa Indonesia pun terkungkung dengan persoalan yang sama dan bahkan lebih berat. Kemiskinan dan kemelaratan menjadi bagian keseharian rakyat. Pemerintahan pun lupa kewajibannya. Mereka terlena oleh kemewahan dan kekuasaan. Tak peduli dengan nasib rakyatnya sendiri. Persoalan demi persoalan yang muncul belakangan ini adalah buah ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat sendirinya. Maka tak heran, dimana-mana bermunculanlah sosok-sosok pahlawan baru (Robin Hood) yang berontak dan menggalang kekuatan rakyat melawan pemerintahan sendiri.  Semakin banyak korban yang jatuh semakin banyak pula bermunculan pahlawan-pahlawan baru yang semakin keras menentang dan melawan pemerintahannya. Pendekatan kekuasaan dilawan pula dengan kekerasan. Pemerintah juga semakin asyik untuk membela diri sendiri tanpa mau mendengarkan keluh kesah rakyatnya.

Akankah aksi penentangan rakyat ini akan mengakibatkan pemerintahan mau bertobat dan berhenti mempermainkan rakyat sendirinya. Kita menunggu dan melihat bermunculannya Robin Hood baru dengan mengangkat tema perjuangan membela rakyat dari ketertindasan dan kemelaratan yang selama ini  semakin sering kita jumpai dimana-mana.

Pemerintahan ada karena dukungan rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat maka pemerintahan sudah pasti jatuh. Pemerintahan butuh dukungan rakyat dan sebaliknya rakyat membutuhkan perlindungan dari sebuah pemerintahan yang jujur dan bersih. Kenyataan sekarang sangat jauh dari harapan. Pemerintah dan rakyat jalan sendiri-sendiri. Pemerintah sibuk memperkaya diri sendiri atau konco-konconya sedangkan rakyat berjuang keras keluar dari lubang kemiskinan dan kemelaratan.

Kekerasan demi kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan malah akan memperparah keadaan. Rakyat semakin mudah terprovokasi dan menjadi anarkis. Jika semuanya berpegang teguh pada prinsip masing-masing tidak akan bisa tercapai sebuah solusi bijak. Aturan-aturan yang dibuat menjadi tidak berarti apa-apa. Hukum hanya berpihak kepada pemilik modal sedangkan rakyat hanya bisa berteriak tanpa ada yang ada mendengarkannya.

Coba kita lihat betapa tragisnya aksi seorang Sondang dalam aksinya membakar diri sendiri. Tidakkah kita gentar dengan semangat kaum muda yang begitu radikal menentang kezaliman penguasa? Tragedi berdarah di Mesuji juga sangat jelas terpaparkan betapa mengerikannya jika pemegang asli kedaulatan negara ini sudah bertindak. Apa jadinya jika diseluruh Nusantara bermunculan para Sondangers?

Iklan

Pernyataan Sikap Pewarta Warga

In demokrasi on 11 September 2010 at 4:07 am

Tulisan opini dari seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Kolonel (Pnb) Adjie Suradji menimbulkan polemik yang dipandang dapat mematikan kreatifas dalam bentuk penyampaian pendapat serta kebebasan informasi warga dalam mendapatkan informasi.

Untuk itu, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa kebebasan informasi di tanah air. Pernyataan sikap tersebut dapat juga dilihat di sini.

Berikut pernyataan sikap tersebut:

Pewarta-Indonesia, Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Kolonel (Pnb) Adjie Suradji terancam kena sanksi karena mengkritik Presiden SBY melalui tulisannya di kolom Opini Kompas edisi Senin, 6 September 2010. Perdebatan akhirnya mencuat antara pihak yang mendukung dan menolak tindakan mempublikasikan opini yang dilakukan oleh Adjie Suradji tersebut. Sebahagian masyarakat, terutama kalangan sipil melihat hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja dan meminta institusi TNI AU tidak perlu reaktif dalam menyikapinya, sementara sebagian lagi menganggap apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai suatu pelanggaran kode etik internal militer yang perlu mendapatkan ganjaran atau hukuman disiplin dari institusinya.

Menyikapi hal tersebut di atas, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang notabene anggotanya berasal dari berbagai kalangan termasuk militer, berpendapat sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, yang oleh karena itu setiap suara, aspirasi, pendapat, buah pikiran, dan gagasan yang dihasilkan oleh setiap warga negara Indonesia perlu dihargai dan dijamin artikulasinya.

2. Setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi menggunakan media massa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F yang menegaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Oleh karena itu, setiap penyiaran, penayangan, dan penyampaian suara, pendapat, aspirasi, buah pikiran, dan gagasan di media massa harus dihargai dan dijamin keberadaannya.

3. Secara substantif, buah pikiran berbentuk opini pribadi anggota TNI AU, Kolonel (Pnb) Adjie Suradjie dipandang sebagai sesuatu yang baik,faktual, dan mengandung pelajaran berharga bagi pemimpin negara dan masyarakat Indonesia, bukan sesuatu yang bersifat fitnah, kebohongan, membahayakan bangsa dan negara, maupun pembangkangan terhadap institusi yang bersangkutan tetapi justru memuat esensi persoalan bangsa secara makro dan mikro, yang oleh karena itu sudah sepantasnya untuk diapresiasi dan dijadikan bahan perenungan bagi setiap pengambil kebijakan dan rakyat di negeri yang kita cintai bersama ini.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terlepas dari persoalan-persoalan lain yang terkait dengan Adjie Suradjie, maka PPWI berkeyakinan danmenyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak setiap usaha membatasi hak masyarakat, baik sipil maupun militer (TNI) untuk mengeluarkan buah pikiran, pendapat, gagasan dan/atau aspirasinya dan mempublikasikannya di media massa.

2. Menolak setiap usaha membatasi hak masyarakat (publik) untuk mendapatkan informasi berupa buah pikiran, pendapat, gagasan, dan/atau aspirasi yang bersifat membangun dan mencerahkan dari siapa saja termasuk dari anggota militer (TNI) dan Polri.

3. Mendorong dan mendukung penuh setiap aktivitas berpikir dan berkarya dari setiap anggota masyarakat, baik sipil maupun militer, dalam kerangka menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh anggota TNI AU, Kolonel (Pnb) Adjie Suradjie baru-baru ini.

4. Menghimbau kepada institusi TNI AU dan Markas Besar TNI untuk menyikapi fenomena tersebut secara arif, yang tidak menafikan realitas kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia saat ini yang membutuhkan kepemimpinan yang jujur, adil, dan tegas.

5. Menghimbau Pemerintah dengan segala perangkat kebijakannya untuk benar-benar memperhatikan dan merespon dengan semestinya setiap pendapat, aspirasi, gagasan konstruktif, dan harapan dari setiap rakyat Indonesia, baik yang disampaikan melalui surat resmi ke institusi Pemerintah maupun melalui media massa.

Demikian Pernyataan Sikap PPWI ini dibuat dan disampaikan kepada khalayak untuk diketahui dan dimaklumi. Semoga kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkarya serta menyalurkannya melalui media massa di negeri ini akan menjadi modal dasar bagi pembangunan dan kemajuan peradaban bangsa dan negara Indonesia tercinta ke masa depan.

Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 September 2010

DEWAN PENGURUS NASIONAL
PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA

Ketua Umum,
Wilson Lalengke (HP. 081371549165)

Sekretaris Jenderal,
R. Andy Chandra (HP. 081584021244)

Bebas Sebebas Bebasnya

In Hak Asasi Manusia on 6 Desember 2008 at 9:45 am

Penahanan aktivis HAM oleh pemerintah China adalah bentuk ketakutan yang sangat berlebihan dan tidak beralasan sama sekali. Nampaknya phobia terhadap mereka yang menyuarakan hak asasi manusia masih berlaku di sana.

Bagaimana dengan kita di sini (Indonesia) ?
1. Bebas mengeluarkan pendapat
2. Bebas berkumpul dan berserikat
3. Bebas sebebas-bebasnya
4. Sebebas-bebasnya bebas
5. Bebas dan bebas
6. Semaunya bebas
7. Bebas semaunya, dan
8. Dan sebebasnya
9. … (silahkan ditambah sesuai selera) 🙂

Demokrasi ala Indonesia

In Tak Berkategori on 13 April 2008 at 1:25 am

Hakikat dasar demokrasi itu berlaku universal. Artinya diseluruh dunia nilai-nilai tersebut pasti ada. Tidak ada batasan baik antar negara, suku, agama dan ras. Hal inilah yang seringkali menjadi alasan sehingga muncul perbedaan dalam menafsirkan arti sesungguhnya dari demokrasi itu. Multi tafsir yang tidak ada ujung pangkalnya. Berputar-putar tanpa ada kejelasan.

Bukankah hak kebebasan mengeluarkan pendapat, beragama dan hidup adalah hak setiap individu. Jadi atas dasar itulah dirumuskan hak asasi manusia yang oleh masing-masing negara meletakkannya dalam konstitusi negara. Artinya nilai-nilai dasar tersebut telah dijamin eksistensinya.

Adapun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai tersebut yang juga berarti demokrasi tidak bisa berkembang secara sempurna. Disinilah kerap terjadi kebiasaan dalam berdemokrasi teruji. Apakah kita sanggup menjalankan nilai-nilai tersebut tanpa harus terjadi gesekan dalam masyarakat.

Memang nila-nilai dasar tersebut tidaklah harus sama kadarnya dengan negara lain. Kebebasan dalam perspektif barat tentu berbeda dengan kebebasan ala timur. kebebasan tanpa batas tidak relevan dengan budaya timur yang kita anut. Batasan-batasan inilah yang harus diberikan formula serta racikan yang pas sehingga sesuai dengan selera ketimuran kita. Kalau saja nilai-nilai demokrasi ala barat dipaksakan untuk kita “telan” tentu bisa berakibat adanya gelombang ketidakpercayaan akan demokrasi itu sendiri.

Selanjutnya, para elit-elit politik yang mempunyai tugas meramu dan meracik nilai-nilai dasar demokrasi dituntut untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Bukan malah sebaliknnya memaknai demokrasi itu sendiri sesuai dengan selera dan kepentingan masing-masing.

Sebagai negara yang sedang membangun menuju negara demokrasi terbesar didunia. Pengejewantahan nilai-nilai demokrasi yang pas dengan nilai ketimuran kita adalah jalan keluar yang paling tepat. Bukan jamanlah lagi kita menghamba dengan demokrasi ala barat yang jelas-jelas tidak cocok. Dan bahkan kita bisa lihat, efek demokrasi ala barat itu yang sekarang kita alami. Proses rekruitmen kepemimpinan nasional maupun lokal justru menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, money politik dan pelecehan terhadap aspirasi rakyat.

Untuk itu marilah kita kembangkan sendiri demokrasi ala nusantara yang memang sangat mudah diaplikasikan ditengah-tengah masyarakat tanpa harus takut efek sampingnya. Toh hal itu tidak mempengaruhi tumbuhnya demokrasi yang sehat di tanah air tercinta.