qflee

Posts Tagged ‘politik’

Suriah Lepaskan Tapol

In Hak Asasi Manusia on 6 Mei 2012 at 7:38 am

Suriah telah membebaskan 265 tahanan yang “terlibat” dalam pemberontakan rakyat terhadap Presiden Bashar al-Assad, “tapi yang tidak memiliki darah di tangan mereka,” kata kantor berita SANA, Sabtu (5/5).
Melepaskan tahanan merupakan syarat bagi rencana perdamaian enam pasal yang diperantarai oleh utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan bulan lalu, seperti perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 12 April, tetapi telah mengalami pelanggaran sejak itu.

Setidaknya 4.000 tahanan telah dibebaskan sejak November, kata SANA.

Rencana perdamaian Annan juga menyerukan penarikan senjata berat dari perkotaan, gencatan senjata kemanusiaan harian, akses media, proses politik inklusif politik, dan hak untuk berdemonstrasi.

Kantor berita negara pada Sabtu juga mengatakan, penjaga perbatasan telah menggagalkan upaya oleh “satu kelompok teroris bersenjata” untuk menyusup perbatasan dari Turki. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

PNS dan Politik Perselingkuhan

In pns on 5 Mei 2012 at 6:43 am

Birokrasi yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana. Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan intensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan.

”Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat,” tutur peneliti kebijakan publik LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (4/5).

Karena itu, selain pembenahan sistem perekrutan dan memberi pelatihan untuk pembenahan pola pikir, perlu ditingkatkan pengawasan atas kinerja birokrasi. Sistem penghargaan dan hukuman kepada birokrat harus dijalankan secara ketat. Tanpa itu, penyimpangan tetap rentan terjadi. Transparansi juga harus didorong untuk diwujudkan. Ini akan mencegah perilaku korup dan tarikan politik.

Jika ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka perselingkuhan dalam birokrasi harus diakhiri. Penetrasi politik ke birokrasi tak bisa dihentikan bila partai politik juga tidak mereformasi diri.

Masalah pola pikir dan kooptasi politik juga diakui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dalam beberapa kesempatan. Perubahan pola pikir, kata Eko, untuk jangka panjang harus diatasi dengan pola pendidikan yang baik. Harapannya, hasil didik adalah birokrat berakhlak mulia, jujur, tidak mementingkan diri sendiri apalagi merugikan orang lain, beretos kerja tinggi, dan kompeten.

Untuk birokrat yang sudah ada, aturan-aturan dan integritas diharapkan dapat menutup celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. ”Semestinya integritas menjamin celah hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Integritas menjadi kendali diri. Tapi, di Indonesia justru celah hukum dilihat sebagai kesempatan. Untuk menanam integritas, setidaknya diperlukan mental model,” ujar Eko beberapa waktu lalu.

Pengawasan efektif dan disegani, lanjut Siti Zuhro, tidak mudah direalisasikan. Kenyataannya, tingkat disiplin warga negara masih rendah. Masyarakat cenderung permisif dengan ketidakbenaran.

Semestinya masyarakat sipil bisa berperan mendorong perbaikan pola pikir dan perubahan perilaku serta menghentikan kooptasi politik. Apalagi demokrasi memungkinkan peran masyarakat yang lebih besar. Lembaga swadaya masyarakat, misalnya, dapat mengajukan usulan kebijakan untuk perbaikan kualitas birokrasi.

Pemerintah pun menyadari kapasitas birokrasi terutama di daerah perlu dibenahi. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai. ”Pemerintah menyadari, dari 526 kabupaten/kota, masih ada 294 daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen (APBD) untuk belanja pegawai,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Kamis (3/5).

Sejumlah kebijakan diupayakan Presiden untuk membenahi masalah itu. Pertama, membenahi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Presiden menginstruksikan, program pemda harus diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Kedua, mempertajam skenario dan pola alokasi dana yang sesuai dengan sektor-sektor yang produktif. Ketiga, pemerintah pusat berupaya menata kembali struktur organisasi dan jumlah kepegawaian di daerah. Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri mengawal pembahasan akhir rancangan APBD agar alokasinya lebih tepat.
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

JK “dibajak” PD

In parpol on 4 Mei 2012 at 7:22 am

Nama Jusuf Kalla kembali digadang-gadang menjadi capres 2014. Parpol yang menggadang-gadang mantan wapres tersebut kali ini Partai Demokrat. Langkah ini dinilai sebagai cara instan mendongkrak popularitas dengan ‘membajak’ kader partai lain.

“Jika benar Partai Demokrat mengusung Jusuf Kalla, ini menjadi ‘pembajakan’ terhadap kader partai lain untuk memperbaiki popularitas,” ujar pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes, ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (4/5/2012).

Arya mengatakan ‘pembajakan’ yang dilakukan Partai Demokrat terhadap kader partai lain, baik di pilpres maupun di pemilihan gubernur, bupati, atau walikota tentu akan berbahaya bagi masa depan kaderisasi kepemimpinan dan penguatan identitas partai politik. Di beberapa pemilukada Gubernur dan Bupati/walikota, Partai Demokrat berusaha ‘membajak’ kader partai lain.

“Saya kira pembajakan adalah cara instan untuk bisa survive dalam politik Indonesia, dan saya kira tidak elok bagi masa depan partai,” tuturnya.

Menurutnya, pekerjaan rumah serius yang semestinya dilakukan Partai Demokrat adalah perbaikan infrastruktur politik, penanaman nilai-nilai partai, dan pembangunan pemilih loyal. Ini menjadi tantangan Partai Demokrat pasca SBY, yaitu mentransformasikan kekuatan politik citra menjadi politik jaringan.

Sebelumnya, Waketum PD, Max Sopacua menilai Jusuf Kalla (JK) layak diusung kembali menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014. Dia menilai JK yang tetap eksis selepas menjabat sebagai wakil presiden 2004-2009, dapat saja menjadi capres dari PD.

“Semua orang bisa berpikir untuk JK jadi pertimbangan, karena beliau sudah berkarya,” ujar Wakil Ketum PD Max Sopacua saat dihubungi wartawan, Rabu (2/5). Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Politik Upah Murah

In Politik on 3 Mei 2012 at 6:59 am

Pemerintah dan DPR diminta melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia dengan membuat dan merevisi peraturan serta perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh dan pekerja.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, serta Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, politik upah murah yang diterapkan kalangan pengusaha tidak selayaknya diterapkan di Indonesia. Tindakan ini sama saja dengan eksploitasi manusia.

“Tentunya semua pihak tidak sepakat dengan politik yang mengeksploitasi para pekerja. Hal tersebut harus segera dihentikan,” ujar Agung Laksono saat membuka Seminar Nasional tentang “Politik Upah Murah” yang diselenggarakan KSPSI di Jakarta, kemarin.

Bagi pekerja, menurut Agung, upah layak merupakan hak yang harus diperoleh. Apalagi ini terkait sumbangsih yang tidak kecil dari pekerja dalam proses produksi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

ARB sendiri mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional pada Selasa (1/5) yang berlangsung tertib di seluruh daerah. “Kita berterima kasih kepada buruh karena telah melaksanakan demo dengan damai. Pemerintah juga merespons dan memberikan tanggapan positif. Ini bagus sekali,” katanya.

Untuk itu, ARB meminta pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“DPR diharapkan mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Dulu juga disusun merupakan hasil kompromi semua pihak, mulai dari buruh, pengusaha, hingga pemerintah. Sekarang ada kompromi baru lagi antara pemerintah, pengusaha, maupun buruh atau pekerja. Memang harus ada penyesuaian peraturan,” tutur ARB.

Yorrys Raweyai berpendapat, hadiah atau kado yang masih akan diberikan pemerintah, seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), pembangunan rumah sakit pekerja, rumah pekerja, dan lainnya, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya bagi pekerja. Itu bukan kado istimewa untuk pekerja,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Yorrys menambahkan, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja dan buruh. Dengan demikian, kalaupun pemerintah mau menyediakan rumah murah dan fasilitas lainnya, itu menjadi kewajiban yang seharusnya memang dilakukan pemerintah. Justru bila melalaikan kewajibannya kepada pekerja, sama artinya pemerintah melanggar amanat konstitusi.

Dia lantas menyoroti masalah sistem kontrak dan alih daya (outsourcing) yang menjadi persoalan serius bagi kaum pekerja. Kenyataannya sistem kontrak dan outsourcing dilaksanakan layaknya perbudakan di era modern. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Kudeta SBY Tunggu TNI

In demokrasi on 22 Oktober 2010 at 1:56 am

Mencoba mengkudeta SBY dengan memakai pola aksi serupa yang dipakai pada Soeharto bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin saja gerakan massif dewasa ini mendapat simpati dari masyarakat luas, tetapi tanpa keterlibatan elemen tentara berarti sama saja menggali lubang kubur sendiri.

Aksi jalanan apalagi yang dilakukan secara sporadis oleh mahasiswa justru membuat isu melebar dan tidak fokus. Bagi masyarakat internasional hanya memandang sebagai riak-riak kecil dari sebuah demokrasi. Aksi demo kaos merah di Thailand contoh nyata betapa rapuhnya sebuah agenda politik tanpa dukungan penuh dari militer.

Lalu bagaimana dengan sikap TNI? Menarik kita cermati karena pasca jatuhnya rezim Soeharto praktis tentara kehilangan patron politik. Akses utama menuju wilaya abu-abu tertutup sudah.

Bangsa Indonesia tentu sangat beruntung karena memiliki lebih banyak tentara nasionalis dibanding opportunis. Dalam keadaan seperti itu, TNI lebih aman memilih jalur netral. Memilih mundur untuk menang bukan saja meredam tekanan dalam dan luar negeri tetapi memanfaatkannya untuk segera melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh TNI itu sendiri.

Bagi yang anti SBY, ini berarti warning. Bahwasannya timing untuk menjatuhkan pemerintah untuk saat ini belumlah tepat. Mereka masih harus banyak-banyak bersabar dan berdoa agar tentara kita bisa lebih cepat menyelesaikan reformasi sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka masuk dan bertarung di wilayah abu-abu.

Dan sampai saat ini belum ada satupun tokoh-tokoh yang sekarang dianggap berseberangan dengan pemerintah mempunyai kapasitas dan mampu diterima dikalangan internal TNI. Tokoh sipil yang bisa membawa menjaga kepentingan tentara belumlah muncul kepermukaan.

Intinya dalam sebuah negara demokrasi apabila semua kanal aspirasi tersumbat dan pembungkaman terhadap hak sosial, politik dan ekonomi maka sah-sah saja kudeta diberlakukan terhadap rezim yang sudah pasti korup dan diktator. Jadi upaya kudeta yang dihembuskan oleh berbagai kalangan hendaknya dimaknai sebagai upaya untuk membuka kanal-kanal tersebut dan mengembalikan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi kepada pemiliknya. Kalau saja upaya tersebut berhasil, lantas untuk apa lagi kita harus turun ke jalan berpanas-panasan?

Indonesia Kehilangan Ruh

In catatan pendek on 5 Agustus 2010 at 3:00 am

Betulkah Indonesia telah kehilangan ruh? Pertanyaan ini muncul seketika membaca pernyataan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochtar Pabbotingngi dalam sebuah seminar baru-baru ini.

Jangan-jangan selama ini kita sebagai sebuah bangsa yang besar ternyata hanya ibarat tubuh tanpa jiwa. Apakah ada relevansinya dengan berbagai dinamika sosial politik yang menyesakkan dada?

Berbagai macam pertanyaan muncul dalam benak, melihat kondisi bangsa yang sepertinya tidak jelas arah dan tujuannya. Selama ini kita telah menaruh harapan besar terhadap reformasi namun kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Lihat saja disekeliling kita, masyarakat menjadi acuh tak acuh dengan keadaan. Guru-guru tidak lagi ambil pusing dengan anak didik mereka. Yang terpenting adalah bagaimana mengurus dana BOS serta bantuan-bantuan asing lainnya. Para pegawai negeri juga bermalas-malasan bekerja, dalam pikiran, buat apa kerja keras toh yang dapat promosi paling kerabat dekat pejabat dan orang berduit saja.

Para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat memilih diam dan bersembunyi. Mereka takut bersuara ditengah keadaan yang serba tidak pasti ini. Remaja asyik dengan dunianya sendiri. Mereka bingung kepada siapa lagi yang bisa diajak duduk bersama dan berdiskusi.

Pemimpin pun tak mampu berbuat banyak. Kondisi politik membuat mereka memilih jalur yang aman. Sangat susah kita menemukan sosok pemimpin yang tegas dan berpihak pada rakyat banyak. Pemimpin menjadi jauh dengan rakyat. Mereka lebih condong ke kelompok atau organisasinya dan para pemilik modal.

Indonesia telah kehilangan ke Indonesiaannya 😦

Momok Politik Diantara Pragmatisme dan Apatisme

In catatan pendek on 1 April 2010 at 12:32 am

Berpolitik dengan santun dan beretika menjadi sangat langka di negeri ini. Yang paling menonjol adalah saling gontok-gontokan, menelikung satu sama lainnya. Kehidupan politik seperti ini menjadi momok dan entah sampai kapan berakhir.

Wajah politisi tak ubahnya muka seram yang menyeringai dan senantiasa siap menerkam mangsanya. Berbeda paham politik dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan.

Masyarakat yang sebelumya alergi dengan perpolitikan sekarang berubah menjadi euforia. Hal ini makin diperparah dengan sikap pragmatisme dan apatis masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Dalam bahasa gaulnya, mending mentahnya saja, begitu kira-kira.

Apa yang bisa kita harapkan dengan kondisi politik seperti ini? Pemimpin serta orang yang dipimpin acuh tak acuh. Kondisinya ibarat di tengah hutan belantara, dimana yang kuatlah paling berkuasa. Sedangkan yang lemah menjadi santapan atau kalau tidak tiarap sembunyi.

Kembali ke masalah gontok-gontokan, ini semua tidak lepas dari ketidaksiapan kita menyikapi makna sesungguhnya dari kebebasan itu.

Bebas diartikan semaunya, enak sendiri tidak peduli orang lain. Lebih keras menuntut hak tapi menganggap sepele kewajibannya. Toleransi dan gotong royong menjadi sangat mahal harganya.

Coba tengok kehidupan desa, gotong royong antar warga mulai memudar. Semuanya dihargai dengan uang dan materi. Tokoh-tokoh masyarakat (tomas) tak mampu berbuat banyak.

Kalau begini kepada siapa lagi kita mengadu? Saya pilih mengadu di Rumah Sehat Kompasiana saja. Bagaimana dengan Anda?

Qflee
http://www.kompasiana.com/qflee

Sri Mulyani Pasang Badan

In demokrasi on 19 Desember 2009 at 7:16 am

Apes betul nasib Menkeu Sri Mulyani, wanita yang pernah dinobatkan sebagai 100 orang berpengaruh di dunia ini menjadi bulan-bulanan setelah kasus Bank Century mencuat. Apa boleh dikata, proses politik terus menggelinding. Kecaman serta cacian dan terakhir desakan untuk nonaktif sebagai menteri semakin keras gaungnya. Bersama Wapres Boediono, dua publik figur ini telah mendominasi halaman pemberitaan media cetak dan elektronik di penghujung tahun ini.

Wanita yang berpenampilan tegar ini harus menuai banyak kecaman. Lawan-lawan politiknya di Pansus Kasus Bank Century sudah kebelet ingin segera menggantinya. Program reformasi keuangannyalah yang telah mengantarnya menjadi target utama. Semasa menjabat, dia berani mengubah aturan sistim perpajakan agar lebih transparan dan akuntable. Hal mana telah membuat para pengemplang pajak kelas kakap seperti cacing kepanasan. Perseteruan antara Aburizal Bakrie (Ical), pengusaha yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar diyakini banyak pihak bermula dari situ.

Sudah bukan rahasia lagi di republik ini, jika berani menentang arus,kehilangan jabatan adalah resiko yang harus dihadapi. Gus Dur saja harus terpental dari kursi kepresidenan akibat policynya yang dianggap nyeleneh. Masih ingat kan, pembubaran Departemen Agama ? Beliau sadar bahwa apa yang dilakukannya sama dengan mengusik sarang lebah yang sangat besar. Jaringan korupsi yang sudah demikian menggurita melilit bangsa ini dan menghisap habis hingga kering kerontang.

Sekarang, seorang perempuan berani memutus linkaran setan tersebut. Berdiri pasang badan untuk melawan arus tersebut. Mampukah seorang Sri Mulyani menghadapinya? Lantas kenapa beliau lebih banyak tutup mulut. Pertanyaan demi pertanyaan dari publik yang gemes ingin melihat kasus ini segera tuntas. Kita tunggu episode selanjutnya, siapa yang bakal terpental dan menjadi martir dalam perjuangan memberangus korupsi hingga ke akar-akarnya.

Geger Dunia Hukum Kita

In catatan pendek on 11 November 2009 at 6:58 am

Entah kebohongan apa lagi yang bakal muncul dalam kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen. Dalam persidangan yang menghadirkan Williardi Wizard sebagai saksi, terungkap bahwa ada unsur rekayasa dan tekanan pada proses BAP. Kesan yang timbul adalah adanya upayanya rekayasa atas penahanan Antazari Azhar.

Geger dunia hukum kita kembali terjadi. Reaksi beragam pun bermunculan. Opini negatif publik pun langsung mengarah pada institusi kepolisian dan kejaksaan. Entah dosa apa yang telah diperbuat oleh dua institusi hukum tersebut. Yang pasti persepsi publik yang tercover oleh media atas dua lembaga penegak hukum tersebut sudah tidak ada lagi bagusnya.

Prestasi kepolisian membongkar jaringan terorisme seperti tak ada lagi artinya jika dibandingkan dengan reaksi facebookers. Kecaman dan hujatan menjadi menu wajib kepolisian akhir-akhir ini.

Kita tentunya tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi. Karena ini adalah murni masalah hukum tentu sangat tidak baik jika selalu dikait-kaitkan dengan adanya upaya rekayasa politik. Upaya menggiring kasus ini seolah-olah ada aktor besar dibelakang semua ini malah bisa mengaburkan persoalan sesungguhnya. Apalagi dengan menggiring opini publik untuk menyudutkan salah satu pihak.

Biarkan proses hukum berjalan dengan wajar. Dan apapun yang telah menjadi putusan tentunya sebagai warga yang taat hukum kita semua wajib menghormatinya

Budak Uang

In catatan pendek on 30 April 2009 at 7:13 am

Pada saat ini untuk menjadi seorang pemimpin dalam garis struktural amatlah sangat sulit. Pemimpin politis tidak hanya semata-mata mengandalkan kharismanya saja. Tetapi lebih dari itu, harus diback up dengan kekuatan finansial yang kuat.

Era demokrasi terbuka mengharuskan para leaders memperkuat jaringan ekonomi mereka agar bisa tetap survive.

Sebab tanpa itu kecerdasan intelektual tidak akan bisa eksis tanpa dibarengi pula dengan kecerdasan finansial.

Apakah ini berarti kita telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan personal kita masing-masing, atau dengan kata lain kita semua telah menjadi money slaver.