qflee

Posts Tagged ‘DPR’

Politik Upah Murah

In Politik on 3 Mei 2012 at 6:59 am

Pemerintah dan DPR diminta melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia dengan membuat dan merevisi peraturan serta perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh dan pekerja.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, serta Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, politik upah murah yang diterapkan kalangan pengusaha tidak selayaknya diterapkan di Indonesia. Tindakan ini sama saja dengan eksploitasi manusia.

“Tentunya semua pihak tidak sepakat dengan politik yang mengeksploitasi para pekerja. Hal tersebut harus segera dihentikan,” ujar Agung Laksono saat membuka Seminar Nasional tentang “Politik Upah Murah” yang diselenggarakan KSPSI di Jakarta, kemarin.

Bagi pekerja, menurut Agung, upah layak merupakan hak yang harus diperoleh. Apalagi ini terkait sumbangsih yang tidak kecil dari pekerja dalam proses produksi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

ARB sendiri mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional pada Selasa (1/5) yang berlangsung tertib di seluruh daerah. “Kita berterima kasih kepada buruh karena telah melaksanakan demo dengan damai. Pemerintah juga merespons dan memberikan tanggapan positif. Ini bagus sekali,” katanya.

Untuk itu, ARB meminta pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“DPR diharapkan mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Dulu juga disusun merupakan hasil kompromi semua pihak, mulai dari buruh, pengusaha, hingga pemerintah. Sekarang ada kompromi baru lagi antara pemerintah, pengusaha, maupun buruh atau pekerja. Memang harus ada penyesuaian peraturan,” tutur ARB.

Yorrys Raweyai berpendapat, hadiah atau kado yang masih akan diberikan pemerintah, seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), pembangunan rumah sakit pekerja, rumah pekerja, dan lainnya, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya bagi pekerja. Itu bukan kado istimewa untuk pekerja,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Yorrys menambahkan, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja dan buruh. Dengan demikian, kalaupun pemerintah mau menyediakan rumah murah dan fasilitas lainnya, itu menjadi kewajiban yang seharusnya memang dilakukan pemerintah. Justru bila melalaikan kewajibannya kepada pekerja, sama artinya pemerintah melanggar amanat konstitusi.

Dia lantas menyoroti masalah sistem kontrak dan alih daya (outsourcing) yang menjadi persoalan serius bagi kaum pekerja. Kenyataannya sistem kontrak dan outsourcing dilaksanakan layaknya perbudakan di era modern. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Centurygate

In korupsi on 2 Desember 2009 at 1:53 pm

Bergulirnya hak angket mengenai kasus Bank Century menjadi menarik karena efek bola panas ini sepertinya akan bergulir menjadi keinginan kuat akan penggantian kepemimpinan nasional. Pertarungan antara the winner dengan the loser pada pilpres lalu akan kembali terjadi.

Yang menjadi sasaran tembak kali ini adalah Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Dua pembantu Presiden SBY. Akankah SBY rela mengorbankan orang kepercayaannya ini guna menyelamatkan diri?

Gus Dur sendiri menganggap tuntutan bagi kedua tokoh penting tersebut tidak cukup hanya dengan mundur. “Itu (penonaktifan) gak cukup. Ya, orang nyolong ayam aja berbulan-bulan, masak ini nyolong duit negara. Saya itu percaya betul kepada kedaulatan hukum. Dengan adanya kedaulatan hukum maka pengadilan menjadi bebas. Maka orang yang bersalah ya harus ditindak. Ini yang harus diperhatikan,” ujar Gus Dur dikutip Kompas.com

Publik tentu menunggu reaksi kedua orang penting tersebut. Namun sejauh ini kita lihat mereka masih teguh dengan argumen bahwa tindakan memberi talangan pada Bank Century sudah sesuai aturan. Hal ini juga diperkuat atas sikap Sang Boss yang menganggap persoalan Bank Century merupakan efek krisis ekonomi global dan sangat situasional.

Manuver demi manuver terus saja berlangsung. Lebaran kemarin kita dikagetkan dengan kunjungan trio Mallarangeng ke kediaman JK. Walau dengan dalih silaturahmi biasa namun nuansa politis tak terhindarkan. Betulkah kunjungan ini membawa pesan khusus SBY?

Gerakan sipil sepertinya menemukan moment tepatnya. Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember nanti bisa menjadi start yang baik bagi kampanye pemberantasan korupsi. Sebahagian kalangan penggiat LSM Anti Korupsi bahkan sudah memperingatkan potensi akan timbulnya kekuatan rakyat (people power). “Masyarakat sipil akan terus mengawal. Semakin ditahan semakin mengeraskan stamina perlawanan,” kata Yudi Latief, salah satu aktivis Kompak yang dilansir Kompas.com

Bahaya Laten Korupsi

In korupsi on 11 September 2008 at 2:15 pm

Indikasi adanya permainan uang dalam proses pemilihan Gubernur BI Miranda S Gultom tampaknya memasuki tahap menentukan. Dalam rapat terbuka DPR dengan KPK terungkap adanya aliran dana melalui traveler cek atau uang perjalanan yang beredar ke anggota Komisi IX DPR . Bahkan tak tanggung-tanggung jumlahnya miliaran rupiah. Indikasi semakin menguatkan asumsi masyarakat selama ini bahwa di lembaga terhormat tersebut memang masih menyimpan banyak kasus penyalahgunaan uang rakyat.
Memang sangat memilukan jika lembaga seperti DPR dimana yang duduk adalah wakil rakyat kita yang terhormat justru menjadi lahan korupsi. Sudah sepantasnya memang kita menyatakan perang terhadap korupsi. Karena penyakit tersebut memang sudah menggurita yang kalau diibaratkan sama dengan penyakit kanker ganas.
Kita tidak mau bangsa ini terpuruk hanya karena masalah korupsi yang tidak ada habis-habisnya. Harapan terbesar berada pada lembaga super body KPK. Sebagai benteng terakhir penegakan hukum yang belum terkontaminasi. Apresiasi tinggi kita patut berikan namun tentunya tetap harus kita kawal.
Gebrakan demi gebrakan yang telah dilakukan oleh KPK adalah bukti keseriusan dalam memberantas bahaya laten korupsi. Mudah-mudahan langkah ini bisa diikuti oleh seluruh lembaga penegakan hukum sehingga yang namanya korupsi tidak akan ada tempat lagi di tanah air tercinta ini.

KPK vs DPR

In Lingkungan Hidup on 27 April 2008 at 8:01 am

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan, tak tanggung-tanggung dan membuat ciut nyali utamanya bagi mereka yang selama ini mempermain-mainkan uang rakyat. Membuat terobosan dalam hal ini berani masuk ke dalam lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang selama ini bak menara gading, tempat para wakil rakyat yang terhormat berkumpul. Tentunya tekad KPK untuk masuk menggeledah ruangan-ruangan di DPR yang dianggap sebagai tempat melakukan transaksi-transaksi yang merugikan keuangan negara. Kasus anggota DPR suami pedangdut Kristina dari fraksi PPP, Al Amin Nasution seakan menjadi alasan pembenar bagi lembaga super body itu untuk tetap kukuh pada pendirian bahwa di gedung/ruangan tersebut masih tersimpan bukti-bukti kuat terjadinya korupsi.

Seperti kita telah duga sebelumnya, reaksi keras muncul dari internal DPR sendiri. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua DPR Agung Laksono bahwa para anggota dewan tidak setuju/keberatan dengan tindakan KPK yang akan menggeledah ruangan. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan yang begitu luas, tentunya kita bisa maklum dengan penolakan tersebut. Kita tentu hanya bisa menduga-duga ada apa gerangan yang disembunyikan oleh para anggota dewan yang terhormat tersebut.

Sebagaimana prinsip hukum kita, asas praduga tak bersalah tetap kita kedepankan dalam polemik antara KPK dengan DPR. Hanya sebagai sebagai negara hukum tentu kita harus menempatkan hukum sebagai panglima. Tidak ada satupun orang atau atas nama lembaga di negara ini yang kebal terhadap hukum. Inilah prinsip utama yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai jika rakyat kecil atau lemah yang berbuat salah hukum ditegakkan tetapi sebaliknya jika orang yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, hukum menjadi tak bertaring lagi. 

Dalam hal kasus-kasus korupsi di tanah air, para koruptor kelas kakap jarang sekali bisa disentuh oleh hukum. Dan ini sudah lazim terjadi. Kasus-kasus tersebut di-petieskan. Apakah karena koruptor kelas kakap tersebut mempunyai akses dengan kekuasaan sehingga mendapatkan perlakuan berbeda dengan kasus-kasus lain yang menimpa rakyat kecil yang tak berdosa.

Jadi seadainya pihak DPR ingin memperlihatkan keseriusan dalam hal pemberantasan korupsi di tanah air tentunya mereka harus membuka pintu lebar-lebar terhadap KPK maupun lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Sehingga jelas menjadi cermin bagi masyarakat luas bahwa mereka mempunyai keseriusan dalam menuntaskan semua masalah korupsi. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, menutup diri dan bahkan terkesan membela diri ini tentu menjadi indikasi bahwa lembaga tersebut kurang serius menangani kasus-kasus korupsi utamanya yang bersumber di Senayan.

Dan bagi KPK sendiri, tantangan dari DPR bukan berarti mengurangi semangat dari lembaga itu sendiri. Sebagai lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan penuh maka hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berhenti menuntaskan kasus-kasus korupsi. Bahkan inilah moment yang tepat untuk membuktikan bahwasannya lembaga tersebut tidak tebang pilih.