qflee

Posts Tagged ‘sulsel’

Menyongsong Pilgub Sulsel

In incumbent on 25 Februari 2012 at 2:47 am

syahrul yasin limpo Perang pernyataan antara kubu incumbent, Syahrul Yasin Limpo dengan penantang beratnya Ilham Arief Sirajuddin menyongsong pilgub Sulsel semakin intens dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan. Hal ini tentunya lumrah dalam dunia perpolitikan, dimana masing-masing berusaha meraih simpati publik sebanyak-banyaknya. Walau belum bisa diukur keakuratan dari perang pernyataan tersebut, namun banyak yang meyakini bahwa dengan perang pernyataan itu bisa memberikan dampak psikologis bagi para pemilih nantinya.

Karakter pemilih kita yang cenderung menetapkan pilihan pada detik-detik terakhir membuat para tim kandidat berusaha merebut simpati dan mempertahankannya hingga pada masa pencoblosan. Untuk itu metode perang pernyataan ini dianggap cocok untuk saling meruntuhkan integritas calon dimata pemilih dan berusaha mencari celah bagaimana agar simpati tersebut beralih ke calon mereka.

Tagline Don’t Stop Komandan dibalas dengan Please Stop Komandan. Istilah kapal induk juga ditimpali dengan istilah rumah rakyat dan masih banyak lagi yang muncul seiring dengan semakin dekatnya waktu pencoblosan. Kreatifitas dari tim pemenangan memang sangat menentukan keunggulan dalam perang pernyataan seperti ini. Jargon serta propaganda politik bisa dikatakan tepat jika bisa mematikan langkah dan langsung mengarah pada pusat kekuatan lawan.

Dari berbagai sumber lembaga survei, memang keunggulan SYL masih jauh diatas rival utamannya, paket Ilham – Aziz. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan nantinya posisi ini justru berbalik. Ini tentunya sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan kandidat. Berkaca pada pilgub lalu, dimana incumbent Amin Syam yang unggul dimana-mana terpaksa harus keok ditangan penantangnya, Syahrul Yasin Limpo. Dari pengalaman tersebut, tentunya kubu Syahrul Yasin Limpo tidak akan mau gegabah. Terbukti dengan sikap cool namun tetap sigap yang diperlihatkan oleh sosok Syahrul Yasin Limpo. Pengumuman bakal pasangannya pun ditentukan dengan sangat hati-hati dengan melalui banyak pertimbangan sehingga nantinya suara partai tetap solid.

Kesimpulannya, tim kandidat hendaknya selalu menonjolkan kreatifitas-kreatifitas yang bisa membuat publik simpati dan menempatkan kandidatnya dalam posisi yang aman dari serangan-serangan dengan cara menghindari sikap frontal yang memang diharapkan oleh pihak lawan.

Nb: istilah-istilah diatas bukanlah berarti perang sesungguhnya melainkan hanya penggambaran semata.

Real story dibalik kekalahan JK

In demokrasi on 12 Juli 2009 at 10:29 pm

Ada berbagai macam real story dibalik kekalahan Jusuf Kalla. Perasaan sedih, heran dan bangga terdengar dari berbagai sudut-sudut kota. Tulisan ini bukan bermaksud mengungkit atau mencari-cari kesalahan tetapi semata ungkapan perasaan melihat dinamika politik yang terjadi pasca pilpres khususnya di Sulsel.

Pada umumnya mereka tidak menyangka jagoan mereka bisa kalah secepat itu. Kalau dilihat hasil quick count lokal, pasangan nusantara ini memang masih unggul sekitar 60 an persen. Hal inilah sedikit membuat elite partai golkar bangga. Setidaknya mereka masih bisa membuktikan bahwa mesin partai tetap jalan. Tapi kalau dilihat perolehan suara SBY, perasaan heran pun muncul. Bahkan dibeberapa TPS pasangan ini kok bisa unggul? Dari beberapa hasil tanya jawab singkat saya, Why your vote SBY? Jawabnya dapat diklasifikasi sbb:
1. Sebagai balas budi karena telah diangkat jadi PNS.
2. Karena bersyukur ada BLT.
3. Bersyukur dapat RASKIN.
4. Harga BBM turun.
5. Karena SBY gagah dan berwibawa.
PRAGMATIS!

Sebaliknya ungkapan rasa kecewa justru lebih banyak mengarah ke Mallarangeng brothers. Barangkali mereka harus membuat persiapan khusus agar kemarahan masyarakat bisa tereleminir.

That is politics! semua hanya permainan. Setidaknya suguhan berbagai macam antraksi politik ini telah menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Bapak Pembangunan Sulsel Ditangkap KPK

In catatan pendek on 8 Maret 2009 at 6:47 am
transit

Kasus korupsi yang menimpa para politisi Senayan yang sebahagian berasal dari Sulsel pertanda apa?

Harian Kompas malah mengangkat tema yang rada-rada menakutkan, Korupsi Telah Membahayakan Demokrasi! Apakah memang sudah seperti itu penyakit korupsi di lembaga terhormat tersebut? Silahkan Anda sendiri yang menjawabnya.

Masih dalam koran yang sama,
reaksi dari para pendukung Abdul Hadi Djamal
dengan menggelar doa bersama sebagai rasa simpati bagi Abdul Hadi yang telah resmi jadi tersangka.

Mereka juga memprotes pemecatan Abdul Hadi, membakar foto Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dan menyerukan para pendukungnya untuk golput.

Padahal boleh dikata Abdul Hadi Djamal cs lah yang selama ini getol memperjuangkan dana-dana pembangunan dari pusat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Sulsel.

Dari materi-materi kampanye yang disebarluaskan, digambarkan beberapa keberhasilan dari mega proyek yang kesemuanya adalah hasil kerja serta lobi-lobi para politisi asal Sulsel di Senayan. Makanya kita tentu tidak heran jika reaksi keras dari masyarakat Sulsel dalam menyikapi kasus ini. Bahkan sebagian mungkin menganggap beliau adalah Bapak Pembangunan Sulsel. Baca juga komentar Gubernur Syahrul Yasin Limpodi sini,yang menganggap sosok Hadi Djamal telah banyak membantu pembangunan di Sulsel.

Lantas bagaimana jika kasus yang menimpa beliau dikaitkan dengan budaya siri atau malu yang dimiliki oleh orang Bugis Makassar? Mungkin perlu rekonstruksi ulang dari para budayawan Sulsel tentang makna hakiki dari budaya siri itu sendiri.

Kembali pada ancaman demokrasi, korupsi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dariI kehidupan kita sehari-hari. Korupsi sudah menjadi bahaya laten bagi bangsa ini.

Untuk kedepannya, pemimpin siapa pun yang terpilih, komitmen teguh terhadap bahaya laten korupsi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komitmen ini pun harus dibuktikan dengan tindakan nyata terhadap para koruptor tersebut. Kita tidak ingin lagi mendengar adanya istilah tebang pilih dalam setiap penanganan kasus korupsi di tanah air.

Inilah tantangan terberat bagi putra-putri terbaik Sulsel untuk tampil sebagai pemimpin nasional akan datang.

Golkar Sulsel Kehilangan Sang Jenderal

In demokrasi on 10 Januari 2009 at 5:28 am

Pengunduran diri Amin Syam dari kursi ketua Golkar Sulsel adalah blunder bagi partai berlambang pohon beringin ini.

Dalam waktu yang sangat kasip jelang pemilu legislatif maupun pilpres sangat riskan memang. Namun barangkali inilah ujian terakhir bagi ketua umum sebelum memutuskan sikap tentang ikut “nyalon” 01 atau 02 saja.

Tak bisa dipungkiri faktor penyebab timbulnya faksi di tubuh Golkar Sulsel adalah pilgub yang menyebabkan kekalahan kontroversial Golkar di daerah yang selama ini terkenal sebagai lumbung suara partai dengan warna kebesarannya kuning.

Terpilihnya Syahrul Yasin Limpo walaupun dengan perolehan suara tipis yang juga nota bene adalah kader Golkar telah menjungkir balikkan fakta. Hal ini juga berimbas pada semangat euforia kader untuk merekonstruksi partai dengan mengganti pucuk pimpinan yang telah dianggap gagal.

Bagaimanapun juga kedewasaan para elit lokal Partai Golkar dalam menyikapi persoalan ini adalah solusi paling smart guna menghindari partai dari perpecahan dan berimplikasi sangat luas. Dan yang lebih urgent adalah menyelamatkan muka sang ketua umum.

Pertarungan di internal partai yang pernah berkuasa pada zaman orde baru ini bisa dikatakan tahap pemanasan mesin partai jelang pilpres nanti. Hal ini juga menjadi warning bagi partai-partai lain sekaligus sinyal kuat akan kesiapan Partai Golkar untuk kembali berkuasa.

Peran Kesultanan Dalam Pengolahan Lingkungan

In Tak Berkategori on 16 April 2008 at 12:35 pm

Baru-baru ini saya berkesempatan menghadiri seminar sehari yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemkab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang mengangkat Tema Peran Kesultanan Dalam Pengolahan Lingkungan. Pertama kali membaca undangan panitia saya sangat salut dan bangga atas kreatifitasnya. Dalam hal ini, kejelian Kantor Kementerian Lingkungan Hidup patut diacungi jempol. Mengapa saya katakan demikian ?

Pertama-tama tentu adalah primordialisme masyarakat yang masih sangat kental. Pada tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah, sultan/raja atau bangsawan masih memiliki otoritas yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam masyarakat itu sendiri sudah berlaku semacam kontrak tertulis maupun tak tertulis antara raja dan rakyatnya. Traktat ini dipegan teguh oleh masyarakat setempat. Bahkan berdasarkan adat istiadat daerah setempat, pelanggaran atau pembangkangan terhadap traktat ini bisa berakibat buruk (kematian) bagi pelanggarnya. Dan yang lebih menariknya lagi, terkadang dalam isi traktat atau perjanjian tersebut dijumpai banyak aturan-aturan yang pro lingkungan hidup.

Kewenangan raja dan perangkat-perangkat kerajaan inilah yang bila dimanfaatkan semaksimal mungkin bisa menjadi pelopor dalam usaha penyelamatan lingkungan di daerah masing-masing. Efektifitasnya pun tidak diragukan lagi.

Disinilah dituntut kejelian dari lembaga kementerian lingkungan hidup maupun instansi yang berkompeten dalam memanfaatkan keberadaan raja-raja lokal yang nota bene adalah aset budaya nasional kita. Komitmen-komitmen pro lingkungan harus terus dibangun dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat luas arti dan kegunaan menjaga kesimbangan ekosistem kita. Sinergitas antar pemerintah daerah setempat juga  harus tetap dijaga dan bahkan dalam pengimplementasiannya sudah dipandang perlu dibuatkan semacam konsep payung hukum (perda) pro lingkungan yang tetap bermuatan lokal tapi mampu menjadi motivator secara nasional.

Berikutnya, sebagai publik figur lokal seyogyanya raja/sultan atau pewaris kerajaan juga diposisikan sebagai publik relation. Membuka akses yang luas dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat tentu sangat diharapkan. Sebagaimana kita ketahui, para raja/sultan maupun pewaris kerajaan setempat sebahagian besarnya mempunyai kendala-kendala utamanya kendala finansial maupun sumber daya . Ini disebabkan karena kekuasaan maupun kewenangan mereka dalam pengelolahan aset mereka  beralih ke pemerintah setempat. Usaha pelesetarian aset mereka pun otomatis bersandar pada good will pemerintah setempat.

Terakhir, mencermati hal tersebut maka perlu diberi sentuhan (regulasi) guna mengembalikan fungsi dan peranan kerajaan tanpa harus keluar dari bingkai NKRI. Salah satunya adalah pemberian otonomi terbatas dan pelibatan aktif dan kontinui dari perangkat-perangkat kerajaan dalam event-event resmi pemerintahan. Dengan terciptanya kondisi seperti ini maka peran dan keikutsertaan para raja/sultan dan pewarisnya tidak hanya sebagi simbol seremonial belaka tetapi lebih dari itu mampu menjadi ikon-ikon lingkungan yang membumi.