qflee

Posts Tagged ‘pemerintahan’

PNS dan Politik Perselingkuhan

In pns on 5 Mei 2012 at 6:43 am

Birokrasi yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana. Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan intensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan.

”Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat,” tutur peneliti kebijakan publik LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (4/5).

Karena itu, selain pembenahan sistem perekrutan dan memberi pelatihan untuk pembenahan pola pikir, perlu ditingkatkan pengawasan atas kinerja birokrasi. Sistem penghargaan dan hukuman kepada birokrat harus dijalankan secara ketat. Tanpa itu, penyimpangan tetap rentan terjadi. Transparansi juga harus didorong untuk diwujudkan. Ini akan mencegah perilaku korup dan tarikan politik.

Jika ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka perselingkuhan dalam birokrasi harus diakhiri. Penetrasi politik ke birokrasi tak bisa dihentikan bila partai politik juga tidak mereformasi diri.

Masalah pola pikir dan kooptasi politik juga diakui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dalam beberapa kesempatan. Perubahan pola pikir, kata Eko, untuk jangka panjang harus diatasi dengan pola pendidikan yang baik. Harapannya, hasil didik adalah birokrat berakhlak mulia, jujur, tidak mementingkan diri sendiri apalagi merugikan orang lain, beretos kerja tinggi, dan kompeten.

Untuk birokrat yang sudah ada, aturan-aturan dan integritas diharapkan dapat menutup celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. ”Semestinya integritas menjamin celah hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Integritas menjadi kendali diri. Tapi, di Indonesia justru celah hukum dilihat sebagai kesempatan. Untuk menanam integritas, setidaknya diperlukan mental model,” ujar Eko beberapa waktu lalu.

Pengawasan efektif dan disegani, lanjut Siti Zuhro, tidak mudah direalisasikan. Kenyataannya, tingkat disiplin warga negara masih rendah. Masyarakat cenderung permisif dengan ketidakbenaran.

Semestinya masyarakat sipil bisa berperan mendorong perbaikan pola pikir dan perubahan perilaku serta menghentikan kooptasi politik. Apalagi demokrasi memungkinkan peran masyarakat yang lebih besar. Lembaga swadaya masyarakat, misalnya, dapat mengajukan usulan kebijakan untuk perbaikan kualitas birokrasi.

Pemerintah pun menyadari kapasitas birokrasi terutama di daerah perlu dibenahi. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai. ”Pemerintah menyadari, dari 526 kabupaten/kota, masih ada 294 daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen (APBD) untuk belanja pegawai,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Kamis (3/5).

Sejumlah kebijakan diupayakan Presiden untuk membenahi masalah itu. Pertama, membenahi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Presiden menginstruksikan, program pemda harus diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Kedua, mempertajam skenario dan pola alokasi dana yang sesuai dengan sektor-sektor yang produktif. Ketiga, pemerintah pusat berupaya menata kembali struktur organisasi dan jumlah kepegawaian di daerah. Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri mengawal pembahasan akhir rancangan APBD agar alokasinya lebih tepat.
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Iklan

Goodbye SBY-JK!

In Tak Berkategori on 8 Mei 2008 at 9:20 am

Opsi pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) membuat meradang para mahasiswa seluruh Indonesia. Efek penolakan ibarat bola salju yang dampaknya bisa pada tahap stabilitas politik nasional. Dalam sejarah nasional, sejak kepemimpinan Presiden Soekarno isu kenaikan harga BBM sangat potensial menjatuhkan pemerintahan.

Dalam konteks sekarang, dimana kenaikan harga BBM tinggal menghitung hari. Pemerintahan SBY-JK mau tidak mau harus extra hati-hati kalau tidak mau mengikuti jejak pendahulunya. Berbagai action plan telah disiapkan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut. Hanya saja persoalannya tidak selesai sampai disini saja, beban hidup masyarakat yang semakin berat akibat tekanan ekonomi sudah mencapai titik puncak. Kalau hal ini dibiarkan malah bisa berakibat fatal.

Belum lagi agenda politik nasional yang telah di depan mata juga turut memberi andil terjadinya instabilitas. Secara tersirat kita lihat baik melalui media massa maupun pernyataan-pernyataan dari pejabat yang berwenang. Opsi kenaikan BBM sulit sekali untuk dihindarkan, ini karena beban subsidi yang demikian besar terus menggerogoti APBN. Bayangkan dari 900 triliun APBN kita hampir 30 % harus ditanggung oleh subsidi. Ini sangat jelas tidak sehat. Apabila anggaran subsidi yang sebesar itu bisa kita alihkan untuk membackup rumah tangga miskin yang tersebar merata di seluruh tanah air. Faktor inilah yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk tidak mencabut subsidi tersebut.

Apakah semuanya sudah selesai, tunggu dulu. Pertama alasan tersebut sudah sangat klasik, APBN yang selalu menjadi kambing hitam. Kenyataan dilapangan dengan dicabutnya subsidi bagi masyarakat miskin justru tidak memberi perubahan apa-apa. Yang miskin semakin miskin dan yang kaya malah bertambah kekayaannya akibat penimbunan dan selundupan. Dengan sangat gampangnya pemerintah melakukan penyesuaian harga tapi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran justru tidak berkurang. Kebijakan ini justru mendukung kelompok-kelompok berduit yang mempunyai akses terhadap kekuasaan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Kedua, kalau hanya alasan beban APBN kenapa bukan dana-dana BLBI yang diusut untuk dikembalikan agar APBN kita tidak bolong. Berapa banyak dana BLBI yang sampai sekarang statusnya tidak diketahui rimbanya. Inilah yang seharusnya menjadi fokus pemerintah agar tidak membuat sengsara rakyatnya sendiri. Ketiga, kalau pemerintahan SBY-JK mau aman janganlah membuat kebijakan tidak populer apalagi pada masa-masa akhir pemerintahan. Carilah opsi yang pro masyarakat kecil bukan malah mencekik leher. Kalau memang tidak bisa, goodbye SBY-JK!