qflee

Posts Tagged ‘nasional’

SBY-JK Pemimpin Amanah atau Munafik?

In demokrasi on 23 Februari 2009 at 7:23 am



Perpisahan pasangan ‘Bersama Kita Bisa’ mengundang pertanyaan serta berbagai tanggapan masyarakat luas.
Sebagian orang tidak menyangka pasangan SBY-JK akan berpisah diakhir perjalanan pemerintahan mereka, yang lainnya beranggapan bahwa hal ini sudah pasti akan terjadi. Dengan kata lain dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan.

Walaupun masih banyak yang meragukan keputusan tersebut, namun faktanya memang sangat susah untuk mempersatukan kembali pasangan tersebut.




Pandangan berbeda juga disampaikan, Saudara Djaja dalam komentarnya di Fakta Seputar Keretakan Hubungan SBY-JK, dimana ia mengaku kecewa dengan keputusan kedua pemimpin nasional tersebut. Keputusan tersebut telah melanggar amanah dan munafik sehingga menyerukan gerakan ABS ditambah juga dengan ABJ.

SBY-JK seharusnya sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat adalah amanah besar. Sehingga amanah dan tanggung jawab tesebut harus diselesaikan sampai tuntas. Bukan hanya kasak-kusuk memikirkan jabatan dan kekuasaan.

Sebagaimana diberitakan Kompas, Ketua Umum NU Hasyim Muzadi juga berpendapat agar kedua pemimpin tersebut tidak saling adu argumen tentang pencalonannya masing-masing.

Disatu sisi desakan kader-kader Golkar untuk mencapreskan Jusuf Kalla juga menunjukkan sifat tidak percaya diri mereka sehingga harus menarik serta menjual figur ketua umum untuk bisa memenangkan pileg (pemilihan legislatif).

PDIP sendiri menyambut gembira rencana ‘perceraian’ kedua pasangan tersebut. Bahkan dengan nada optimis Taufik Kiemas yakin koalisi antara PDIP dengan Golkar akan terwujud secepatnya. Tanda-tanda kearah itu memang sudah terlihat dari begitu gencarnya Megawati menggalang dukungan dari wilayah Timur Indonesia. Apakah ini pertanda memang Megawati Incar JK?

Adapun tanggapan dari SBY dapat dilihat SBY Info

Goodbye SBY-JK!

In Tak Berkategori on 8 Mei 2008 at 9:20 am

Opsi pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) membuat meradang para mahasiswa seluruh Indonesia. Efek penolakan ibarat bola salju yang dampaknya bisa pada tahap stabilitas politik nasional. Dalam sejarah nasional, sejak kepemimpinan Presiden Soekarno isu kenaikan harga BBM sangat potensial menjatuhkan pemerintahan.

Dalam konteks sekarang, dimana kenaikan harga BBM tinggal menghitung hari. Pemerintahan SBY-JK mau tidak mau harus extra hati-hati kalau tidak mau mengikuti jejak pendahulunya. Berbagai action plan telah disiapkan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut. Hanya saja persoalannya tidak selesai sampai disini saja, beban hidup masyarakat yang semakin berat akibat tekanan ekonomi sudah mencapai titik puncak. Kalau hal ini dibiarkan malah bisa berakibat fatal.

Belum lagi agenda politik nasional yang telah di depan mata juga turut memberi andil terjadinya instabilitas. Secara tersirat kita lihat baik melalui media massa maupun pernyataan-pernyataan dari pejabat yang berwenang. Opsi kenaikan BBM sulit sekali untuk dihindarkan, ini karena beban subsidi yang demikian besar terus menggerogoti APBN. Bayangkan dari 900 triliun APBN kita hampir 30 % harus ditanggung oleh subsidi. Ini sangat jelas tidak sehat. Apabila anggaran subsidi yang sebesar itu bisa kita alihkan untuk membackup rumah tangga miskin yang tersebar merata di seluruh tanah air. Faktor inilah yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk tidak mencabut subsidi tersebut.

Apakah semuanya sudah selesai, tunggu dulu. Pertama alasan tersebut sudah sangat klasik, APBN yang selalu menjadi kambing hitam. Kenyataan dilapangan dengan dicabutnya subsidi bagi masyarakat miskin justru tidak memberi perubahan apa-apa. Yang miskin semakin miskin dan yang kaya malah bertambah kekayaannya akibat penimbunan dan selundupan. Dengan sangat gampangnya pemerintah melakukan penyesuaian harga tapi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran justru tidak berkurang. Kebijakan ini justru mendukung kelompok-kelompok berduit yang mempunyai akses terhadap kekuasaan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Kedua, kalau hanya alasan beban APBN kenapa bukan dana-dana BLBI yang diusut untuk dikembalikan agar APBN kita tidak bolong. Berapa banyak dana BLBI yang sampai sekarang statusnya tidak diketahui rimbanya. Inilah yang seharusnya menjadi fokus pemerintah agar tidak membuat sengsara rakyatnya sendiri. Ketiga, kalau pemerintahan SBY-JK mau aman janganlah membuat kebijakan tidak populer apalagi pada masa-masa akhir pemerintahan. Carilah opsi yang pro masyarakat kecil bukan malah mencekik leher. Kalau memang tidak bisa, goodbye SBY-JK!