qflee

Suriah Lepaskan Tapol

In Hak Asasi Manusia on 6 Mei 2012 at 7:38 am

Suriah telah membebaskan 265 tahanan yang “terlibat” dalam pemberontakan rakyat terhadap Presiden Bashar al-Assad, “tapi yang tidak memiliki darah di tangan mereka,” kata kantor berita SANA, Sabtu (5/5).
Melepaskan tahanan merupakan syarat bagi rencana perdamaian enam pasal yang diperantarai oleh utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan bulan lalu, seperti perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 12 April, tetapi telah mengalami pelanggaran sejak itu.

Setidaknya 4.000 tahanan telah dibebaskan sejak November, kata SANA.

Rencana perdamaian Annan juga menyerukan penarikan senjata berat dari perkotaan, gencatan senjata kemanusiaan harian, akses media, proses politik inklusif politik, dan hak untuk berdemonstrasi.

Kantor berita negara pada Sabtu juga mengatakan, penjaga perbatasan telah menggagalkan upaya oleh “satu kelompok teroris bersenjata” untuk menyusup perbatasan dari Turki. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

PNS dan Politik Perselingkuhan

In pns on 5 Mei 2012 at 6:43 am

Birokrasi yang kronis terlihat dari membudayanya perilaku korup dan rendahnya pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya sebatas wacana. Untuk mengatasi kondisi birokrasi seperti itu, maka pola pikir pegawai negeri sipil harus diubah, dan intensifkan pengawasan serta transparansi agar tidak terus terjadi pembusukan.

”Birokrasi mengalami pembusukan dari dalam ketika intervensi politik berlangsung intensif serta perselingkuhan politik dan birokrasi meningkat,” tutur peneliti kebijakan publik LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (4/5).

Karena itu, selain pembenahan sistem perekrutan dan memberi pelatihan untuk pembenahan pola pikir, perlu ditingkatkan pengawasan atas kinerja birokrasi. Sistem penghargaan dan hukuman kepada birokrat harus dijalankan secara ketat. Tanpa itu, penyimpangan tetap rentan terjadi. Transparansi juga harus didorong untuk diwujudkan. Ini akan mencegah perilaku korup dan tarikan politik.

Jika ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka perselingkuhan dalam birokrasi harus diakhiri. Penetrasi politik ke birokrasi tak bisa dihentikan bila partai politik juga tidak mereformasi diri.

Masalah pola pikir dan kooptasi politik juga diakui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dalam beberapa kesempatan. Perubahan pola pikir, kata Eko, untuk jangka panjang harus diatasi dengan pola pendidikan yang baik. Harapannya, hasil didik adalah birokrat berakhlak mulia, jujur, tidak mementingkan diri sendiri apalagi merugikan orang lain, beretos kerja tinggi, dan kompeten.

Untuk birokrat yang sudah ada, aturan-aturan dan integritas diharapkan dapat menutup celah yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. ”Semestinya integritas menjamin celah hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Integritas menjadi kendali diri. Tapi, di Indonesia justru celah hukum dilihat sebagai kesempatan. Untuk menanam integritas, setidaknya diperlukan mental model,” ujar Eko beberapa waktu lalu.

Pengawasan efektif dan disegani, lanjut Siti Zuhro, tidak mudah direalisasikan. Kenyataannya, tingkat disiplin warga negara masih rendah. Masyarakat cenderung permisif dengan ketidakbenaran.

Semestinya masyarakat sipil bisa berperan mendorong perbaikan pola pikir dan perubahan perilaku serta menghentikan kooptasi politik. Apalagi demokrasi memungkinkan peran masyarakat yang lebih besar. Lembaga swadaya masyarakat, misalnya, dapat mengajukan usulan kebijakan untuk perbaikan kualitas birokrasi.

Pemerintah pun menyadari kapasitas birokrasi terutama di daerah perlu dibenahi. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai. ”Pemerintah menyadari, dari 526 kabupaten/kota, masih ada 294 daerah yang mengalokasikan lebih dari 50 persen (APBD) untuk belanja pegawai,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Kamis (3/5).

Sejumlah kebijakan diupayakan Presiden untuk membenahi masalah itu. Pertama, membenahi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Presiden menginstruksikan, program pemda harus diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Kedua, mempertajam skenario dan pola alokasi dana yang sesuai dengan sektor-sektor yang produktif. Ketiga, pemerintah pusat berupaya menata kembali struktur organisasi dan jumlah kepegawaian di daerah. Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri mengawal pembahasan akhir rancangan APBD agar alokasinya lebih tepat.
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Anis Matta Tersandung Kasus DPID

In korupsi on 4 Mei 2012 at 9:54 am

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan ada aktor politik yang memainkan kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah. Sang aktor ingin mendeskriditkan PKS.

“Memang ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus ini untuk mendiskreditkan PKS,” kata Mahfudz kepada Metrotvnews.com, Kamis (3/5).

PKS menganggap Wa Ode cuma pion. Ada kekuatan besar yang mendorong Wa Ode berani menyeret nama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan pimpinan Banggar lainnya, seperti Tamsil Linrung. Kebetulan Tamsil juga dari PKS.

“Saya pernah mengingatkan Wa Ode secara tidak langsung via salah seorang pimpinan fraksinya agar hati-hati bicara soal calo anggaran,” cerita Mahfudz.

Namun, Wa Ode terlena dengan cap yang dialamatkan kepadanya sebagai pahlawan anggaran. Ujungnya, ya seperti sekarang, Wa Ode justru dijerat KPK.

“Sekarang ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya di DPR,” terang Mahfudz. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.