qflee

Prita Mulyasari vs RS Omni

In Tak Berkategori on 3 Juni 2009 at 7:03 am

Kasus penahanan ibu Prita Mulyasari adalah matinya demokrasi. Dalam hal ini kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kita semua terhentak atas tindakan aparat yang telah merampas hak seorang ibu yang nota bene adalah pihak yang jadi korban. Apa karena pihak yang dihadapi adalah kelompok berduit yang tentunya mempunyai akses tanpa batas? Sekali lagi kita semua sangat prihatin dengan kasus ibu Prita.

Kalaupun keluhan yang disampaikan tersebut yang menyangkut pelayanan dari pihak rumah sakit omni, adalah wajar jika setiap orang yang berobat mempertanyakannya. Bahkan ini sangat perlu sebagai bahan introspeksi pihak rs dalam memberikan pelayanan kedepannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pihak rs omni tidak menerima baik laporan tersebut dan balik melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib.

Seyogyanya kasus ini menjadi domain undang-undang perlindungan konsumen bukan malah masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Demikian komentar Kanda Zohra aktivis perlindungan konsumen (YLKI) melalui FB. Bahkan beliau mengaku sangat sedih atas kasus ini.

Sebagai wujud dukungan terhadap kasus yang menimpa ibu Prita Mulyasari, mari kita sama-sama mendesak pihak yang berwajib untuk segera membebaskan beliau agar dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.

Iklan
  1. PERADILAN INDONESIA: PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku
    Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku
    Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap Rp.5,4 jt. (menggunakan uang klaim asuransi milik konsumen) di Polda Jateng
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat,sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Maka benarlah statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan
    rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK). Ini adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen Indonesia yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Sudah tibakah saatnya??

    David
    HP. (0274)9345675

  2. BREAKING NEWS !!!
    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  3. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

  4. Berarti ada PHK massal dong 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: