Geger Dunia Hukum Kita

Entah kebohongan apa lagi yang bakal muncul dalam kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen. Dalam persidangan yang menghadirkan Williardi Wizard sebagai saksi, terungkap bahwa ada unsur rekayasa dan tekanan pada proses BAP. Kesan yang timbul adalah adanya upayanya rekayasa atas penahanan Antazari Azhar.

Geger dunia hukum kita kembali terjadi. Reaksi beragam pun bermunculan. Opini negatif publik pun langsung mengarah pada institusi kepolisian dan kejaksaan. Entah dosa apa yang telah diperbuat oleh dua institusi hukum tersebut. Yang pasti persepsi publik yang tercover oleh media atas dua lembaga penegak hukum tersebut sudah tidak ada lagi bagusnya.

Prestasi kepolisian membongkar jaringan terorisme seperti tak ada lagi artinya jika dibandingkan dengan reaksi facebookers. Kecaman dan hujatan menjadi menu wajib kepolisian akhir-akhir ini.

Kita tentunya tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi. Karena ini adalah murni masalah hukum tentu sangat tidak baik jika selalu dikait-kaitkan dengan adanya upaya rekayasa politik. Upaya menggiring kasus ini seolah-olah ada aktor besar dibelakang semua ini malah bisa mengaburkan persoalan sesungguhnya. Apalagi dengan menggiring opini publik untuk menyudutkan salah satu pihak.

Biarkan proses hukum berjalan dengan wajar. Dan apapun yang telah menjadi putusan tentunya sebagai warga yang taat hukum kita semua wajib menghormatinya

Mental Korup Aparatur Negara

Potret hukum kita tercoreng dengan tingkah laku aparat penegak hukum yang memalukan. Terbayang kira-kira mau jadi apa bangsa ini dengan mental aparat yang bobrok. Mempermainkan hukum sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Hukum hanya berpihak pada kalangan berpunya (the haves).

Dari rekaman hasil sadapan KPK terungkap mafia hukum sudah demikian mengakar. Ibarat penyakit kanker tak mempan lagi jika hanya melalui obat resep. Jalan satu-satunya adalah melalui “amputasi” sebelum menjalar kemana-mana.

Ketua MK Mahfud, MD dalam wawancara TV One, tidak mempersoalkan upaya Anggodo Wijaya cs melobi kiri kanan atas kasusnya. Yang jadi persoalan menurutnya terletak pada mental korup para penegak hukum sehingga demikian mudahnya “dibeli” oleh para makelar kasus.

Inilah yang harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Presiden SBY seharusnya bertindak tegas dengan mengganti para pucuk pimpinan yang tidak becus mengawal jalannya refomasi penegakan hukum.
Reformasi birokrasi khususnya dilembaga kepolisian dan kejaksaan adalah agenda penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu jika kita ingin melihat supremasi hukum ditegakkan. Citra pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum belum menggembirakan. Bahkan kalau mau jujur, hampir semua departemen mempunyai penyakit yang sama, korupsi. Bukan hanya dipusat tapi menjalar sampai ketingkat provinsi dan kabupaten.

Penyebabnya karena fungsi pengawasan internal tidak berjalan maksimal. Untuk itu pengawasan external serta ditunjang peraturan perundang-undangan yang jelas sangat dibutuhkan. Dengan sendirinya menciptakan sebuah pemerintahan yang betul-betul bebas dari korupsi dan berpihak pada rakyat.

Saat ini lembaga pengawas aparatur negara (Komnas Waspan) yang diberikan wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tetap berkoordinasi dengan lembaga atau komisi lainnya misalkan KPK, Komnas HAM, KPA dan lain-lain. Masyarakat berharap dengan keberadaan komisi ini bisa mengerem prilaku korup dalam diri aparatur negara.

Catatan Pendek Akhir Tahun

Sepanjang tahun 2008 ini fokus pemerintah pada penegakan supremasi hukum terutama pada kasus-kasus korupsi patut diacungi jempol.

Kasus korupsi baik yang skala kecil maupun kelas kakap dimana melibatkan tokoh-tokoh penting nasional menjadi sorotan bukan hanya dari segi kerugian negara tetapi lebih dari itu. Perlakuan yang sama di mata hukum tanpa pandang status dan kedudukan adalah hal yang paling utama dalam penegakan hukum.

Apresiasi patut kita berikan kepada lembaga-lembaga pemberantas kasus korupsi. Independensi serta komitmen yang kuat telah membawa angin segar bagi penegakan hukum di tanah air tercinta.