Golkar Sulsel Kehilangan Sang Jenderal

Pengunduran diri Amin Syam dari kursi ketua Golkar Sulsel adalah blunder bagi partai berlambang pohon beringin ini.

Dalam waktu yang sangat kasip jelang pemilu legislatif maupun pilpres sangat riskan memang. Namun barangkali inilah ujian terakhir bagi ketua umum sebelum memutuskan sikap tentang ikut “nyalon” 01 atau 02 saja.

Tak bisa dipungkiri faktor penyebab timbulnya faksi di tubuh Golkar Sulsel adalah pilgub yang menyebabkan kekalahan kontroversial Golkar di daerah yang selama ini terkenal sebagai lumbung suara partai dengan warna kebesarannya kuning.

Terpilihnya Syahrul Yasin Limpo walaupun dengan perolehan suara tipis yang juga nota bene adalah kader Golkar telah menjungkir balikkan fakta. Hal ini juga berimbas pada semangat euforia kader untuk merekonstruksi partai dengan mengganti pucuk pimpinan yang telah dianggap gagal.

Bagaimanapun juga kedewasaan para elit lokal Partai Golkar dalam menyikapi persoalan ini adalah solusi paling smart guna menghindari partai dari perpecahan dan berimplikasi sangat luas. Dan yang lebih urgent adalah menyelamatkan muka sang ketua umum.

Pertarungan di internal partai yang pernah berkuasa pada zaman orde baru ini bisa dikatakan tahap pemanasan mesin partai jelang pilpres nanti. Hal ini juga menjadi warning bagi partai-partai lain sekaligus sinyal kuat akan kesiapan Partai Golkar untuk kembali berkuasa.

Iklan Politik

Belanja iklan politik dari parpol sangat fantastis dilihat dari jumlah angkanya. Untuk mengangkat citra partai bersama elitnya tak tanggung-tanggung mereka merogoh kocek sampai milyaran. Inilah realitas yang terjadi.

Disaat bangsa dan bahkan dunia mengalami krisis namun disisi lain ada sekelompok orang yang begitu mudahnya menghambur-hamburkan uang demi sebuah prestise.

Apa relevansinya mendongkrak citra partai melalui belanja iklan secara jor-joran dengan perbaikan nasib rakyat yang semakin terjepit dengan krisis global?

Partai sebagai pilar utama demokrasi menjadi rapuh serta sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan sesaat dari elit. Partai tidak bisa lagi berfungsi sebagai pembela kepentingan rakyat tetapi justru menjadi alat bagi orang berduit untuk memoles citra di depan publik sehingga bisa tampil layaknya socialita yang bergelimang harta dan kemewahan.

Demokrasi ala Indonesia

Hakikat dasar demokrasi itu berlaku universal. Artinya diseluruh dunia nilai-nilai tersebut pasti ada. Tidak ada batasan baik antar negara, suku, agama dan ras. Hal inilah yang seringkali menjadi alasan sehingga muncul perbedaan dalam menafsirkan arti sesungguhnya dari demokrasi itu. Multi tafsir yang tidak ada ujung pangkalnya. Berputar-putar tanpa ada kejelasan.

Bukankah hak kebebasan mengeluarkan pendapat, beragama dan hidup adalah hak setiap individu. Jadi atas dasar itulah dirumuskan hak asasi manusia yang oleh masing-masing negara meletakkannya dalam konstitusi negara. Artinya nilai-nilai dasar tersebut telah dijamin eksistensinya.

Adapun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai tersebut yang juga berarti demokrasi tidak bisa berkembang secara sempurna. Disinilah kerap terjadi kebiasaan dalam berdemokrasi teruji. Apakah kita sanggup menjalankan nilai-nilai tersebut tanpa harus terjadi gesekan dalam masyarakat.

Memang nila-nilai dasar tersebut tidaklah harus sama kadarnya dengan negara lain. Kebebasan dalam perspektif barat tentu berbeda dengan kebebasan ala timur. kebebasan tanpa batas tidak relevan dengan budaya timur yang kita anut. Batasan-batasan inilah yang harus diberikan formula serta racikan yang pas sehingga sesuai dengan selera ketimuran kita. Kalau saja nilai-nilai demokrasi ala barat dipaksakan untuk kita “telan” tentu bisa berakibat adanya gelombang ketidakpercayaan akan demokrasi itu sendiri.

Selanjutnya, para elit-elit politik yang mempunyai tugas meramu dan meracik nilai-nilai dasar demokrasi dituntut untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Bukan malah sebaliknnya memaknai demokrasi itu sendiri sesuai dengan selera dan kepentingan masing-masing.

Sebagai negara yang sedang membangun menuju negara demokrasi terbesar didunia. Pengejewantahan nilai-nilai demokrasi yang pas dengan nilai ketimuran kita adalah jalan keluar yang paling tepat. Bukan jamanlah lagi kita menghamba dengan demokrasi ala barat yang jelas-jelas tidak cocok. Dan bahkan kita bisa lihat, efek demokrasi ala barat itu yang sekarang kita alami. Proses rekruitmen kepemimpinan nasional maupun lokal justru menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, money politik dan pelecehan terhadap aspirasi rakyat.

Untuk itu marilah kita kembangkan sendiri demokrasi ala nusantara yang memang sangat mudah diaplikasikan ditengah-tengah masyarakat tanpa harus takut efek sampingnya. Toh hal itu tidak mempengaruhi tumbuhnya demokrasi yang sehat di tanah air tercinta.