Perlukah Pilkada Dipertahankan?

Tahun 2010 sekitar 300 lebih kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Dewasa ini mekanisme pergantian pimpinan lokal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak baik dari segi efektifitas maupun efisiensi anggarannya. Manisnya buah reformasi yang telah kita nikmati ini perlahan menunjukkan rasa aslinya. Hiruk pikuknya terkadang membuat kita bertanya-tanya. Apakah cita rasa ini telah sesuai dengan selera bangsa Indonesia ?

Lihat saja outputnya. Pemimpin yang tunduk pada partainya. Sibuk urus kepentingan kelompok semata. Memeras rakyat dengan aturan yang mencekik leher. Tidak mempunyai kepekaan sosial. Mabok kekuasaan, maunya dipuja dan disanjung.

Kehidupan demokrasi yang tumbuh subur, tak ada pengekangan terhadap aspirasi politik. Coba bandingkan dengan zaman Orba. Dimana semua saluran politik bermuara pada satu pintu. Era kebebasan ini telah mengubah sikap dan perilaku kita. Terkadang euforia berujung pada pemaksaan kehendak dan anarkis.

Mengharapkan ajang pilkada bisa melahirkan sosok pemimpin berkualitas, ideal dan dekat dengan rakyat yang dipimpinnya masih sebatas tataran ide. Mencuatnya kasus politik uang, jual beli suara serta sengketa pilkada yang berlarut-larut telah membuka mata kita betapa sistim demokrasi yang selama ini dibangun masih sangat rapuh.

Gambaran umum beberapa daerah yang telah melakukan pilkada justru menyisakan pekerjaan yang tidak kalah ruwetnya. Perpecahan kelompok masyarakat, rusaknya hubungan antar rumpun dan benturan negatif sesama pendukung atau kelompok. Situasi ini mengendap tanpa ada solusi sehingga sangat rawan terjadi kekacauan sosial politik. Dalam kondisi seperti ini, sebagus apapun program kerja, secanggih apapun visi misi tidak akan bisa berjalan normal.

Wacana pengembalian kewenangan kepemimpinan daerah melalui mekanisme penunjukan langsung dari pusat patut kita dukung. Dengan harapan tentunya hal ini mampu meredam gesekan-gesekan dalam masyarakat yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berakibat pada instabilitas nasional. Gerakan separatis, anti NKRI yang marak belakangan ini harus diredam secepatnya.

Dan yang terpenting adalah bagaimana sistem yang kita bangun ini bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya menjadi sejahtera. Membangun daerah menjadi lebih maju dan aman. Serta hasil cipta karya monumental yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi tentunya.

Caleg Stress Jelang Pemilihan

Tanda-tanda bakalan banyak orang yang stress pasca pileg mulai nampak. Mendekati hari H, hampir setiap hari ada-ada saja yang kelakuan “aneh” dari para caleg.

Kita tidak usah hitung mereka yang terkadang duduk termenung sambil menatap kosong entah memikirkan apa, sampai dengan bicara mencak-mencak tidak tahu mau marah sama siapa.

Tempat mereka melampiaskan kekesalan atau uneg-unegnya umumnya di warung-warung kopi. Otomatis para pemilik warkop harus extra hati-hati jika ingin melayani caleg seperti ini.

Inilah buah dari demokrasi yang kita bangun bersama. Dimana ruang untuk menyampaikan segala aspirasi terbuka begitu lebar. Namun nampaknya tingkat partisipasi politik masyarakat tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai. Jadilah mereka seperti orang-orang kebingungan tanpa arah dan tujuan yang jelas dalam menyikapi demokratisasi yang sedang berlangsung sekarang

Namun bukan berarti kita harus mundur kebelakang lagi. Sebab dengan demokrasi yang sedang kita jalankan sekarang masih lebih baik dibandingkan dengan sistim otoriter.

Hanya saja kita sebagai elemen pendukung gerakan demokrasi harus tetap waspada dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kebangkitan demokrasi di tanah air.

Salah satunya adalah dengan tetap aktif mengawal serta memberi kontribusi kepada pemerintah sehingga demokrasi tetap berada pada jalur yang semestinya.

Kembali pada soal caleg yang stress, pemerintah selayaknya memberi perhatian serius. Indikasinya adalah begitu minimnya wawasan para caleg tersebut sehingga mereka berlomba-lomba masuk parlemen semata-mata untuk perbaikan perbaikan nasib doang. Sama halnya dalam pola rekrutmen dan penempatan person dalam jabatan-jabatan politis. Hal ini masih sangat kental nuansa euforia dari partai-partai.

Apapun konsekuensinya sepanjang tidak “membahayakan” demokrasi itu sendiri tidaklah menjadi soal. Justru dengan bunga-bunga demokrasi tersebut semakin menambah indah keberagaman bangsa kita tercinta, Indonesia.

MEGAWATI INCAR JK

Tur politik Megawati ke sejumlah daerah khususnya di kawasan timur Indonesia menandakan genderang pesta demokrasi lima tahunan telah ditabuh.

Dari sekian banyak survei telah dilakukan nama ketua umum PDI Perjuangan ini masih tetap bertengger di papan atas bursa capres. Posisi angkanya hanya beda tipis dengan pesaing utamanya Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap memimpin

Mega pantas memiliki rasa percaya diri. Sebagai mantan presiden tentu mempunyai kalkulasi politik tersendiri dalam mengukur elektibilitas pemilih. Alasan ini pula yang memberi keyakinan serta optimisme dari kader-kader partai berlambang banteng gemuk menghadapi pilpres akan datang.

Inilah klimaks dari hasil kongres Bali dimana Mega kembali dipercaya memimpin partai. Keputusan kongres yang pada masa itu dianggap kurang populer ternyata membawa berkah dikemudian hari.

Tapi ini tidak berarti semuanya berjalan sesuai strategi partai. Hal yang paling krusial adalah mandeknya regenerasi di tubuh partai. Dengan majunya Mega sebagai capres tunggal dari partainya secara otomatis menutup peluang bagi munculnya kader muda yang bisa membawa angin segar.

Alhasil kita pun sudah bisa memprediksi peta kekuatan serta konstelasi politik pilpres nanti tak lain adalah arena pertarungan tokoh-tokoh lama alias jadul.

Dari serangkaian tur politik tersebut ada satu yang membuat kita berasumsi tentang pasangan Mega. Tokoh nasional yang selama ini di representasikan sebagai wakil dari Indonesia bagian timur bakal menjadi idola para kandidat.

Civil Society

Melihat latar belakang bakal capres yang akan datang sungguh sangat memiriskan. Indonesia yang berpenduduk 200 juta lebih ternyata sangat kering dengan figur-figur pemimpin. Jangankan sekelas presiden pada level paling bawah pun kita masih sering menjumpai wajah yang itu-itu terus. Kalaupun ada yang berani muncul itupun masih dalam posisi ban serep saja.
Demokrasi yang sedang kita bangun ternyata hanya bisa menyentuh golongan berduit saja. Figur yang mempunyai budget iklan milyaran rupiah selalu mendapat porsi lebih sedangkan mereka yang masuk golongan kantong cekak hanya bisa berkoar-koar tanpa ada yang mendengarkan.
Partai pun setali tiga uang. Tidak ada lagi kader yang profesional. Malah kader bermental kerupuk bermoral bejat yang tumbuh bak jamur di musim hujan.
Kekuatan civil society yang selama ini cenderung melemah hendaknya berbenah diri kembali. Sebab lemahnya pilar tersebut pertanda demokrasi sedang sakit. Kalau demokrasi sudah lumpuh maka kekuatan anarki serta tirani akan bangkit dengan suburnya di tanah air. Maukah kita seperti itu?
Pendidikan politik yang intens serta adanya keinginan dari pemerintah untuk menempatkan kekuatan civil society pada tempat yang semestinya adalah langkah yang tepat. Bukan malah meng kerdilkan peranannya. Dengan kata lain aset tersebut harus tetap dijaga demi kelangsungan tumbuhgnya demokrasi yang sehat.

G O L P U T

Akhir-akhir ini perdebatan tentang golput atau golongan putih sangat santer diberitakan. Apalagi dengan adanya kisruh di tubuh PKB yang membuat Gus Dur mengajak seluruh warga untuk melakukan gerakan golput pada pilpres yang akan datang. Apa sebenarnya makna atau relevansi dari pernyataan Gus Dur tersebut dengan kisruh ditubuh partainya sendiri? Hemat saya ini adalah bentuk atau ungkapan kekecewaan terhadap sistim perpolitikan tanah air dewasa ini. Atau lebih tepatnya menunjukkan bahwa pondasi-pondasi partai sangat rapuh.

Golput bukanlah sesuatu yang haram tetapi gerakan atau pola yang terstrukur dan mengarah pada sebuah ajakan sistimatis itu sama saja dengan membunuh demokrasi dan telah masuk dalam domain teroris. Untuk itu perlu dibuat semacam aturan tersendiri menyangkut keberadaan golput tersebut. Ini guna menghindari kesimpangsiuran ditengah-tengah masyarakat. Disatu sisi pemerintah pun perlu lebih concern dengan suara-suara masyarakat yang menyerukan golput.

Jadi perdebatan tentang keberadaan golput adalah sesuatu yang positif sepanjang kita mau meletakkan pikiran dalam satu wadah besar yaitu demokrasi. Adalah hak setiap warga untuk tidak memberikan pilihannya dan juga sebaliknya kewajiban bagi institusi demokrasi untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik bagi warga negara. Terbaik dalam arti bisa diterima oleh akal sehat dan akuntabilitas.

Sekali lagi memandang keberadaan warga masyarakat yang golput tidak bisa melalui satu sisi saja. Bahwasannya aspirasi yang dibawakan tidak tersalur maka larinya ke golput. Tetapi golput adalah salah satu bentuk pilihan juga yang bermakna teguran atau sindiran terhadap sistim dan mekanisme yang sedang berjalan. Jadi tidak perlu memberi reaksi yang berlebihan dalam menyikapi sikap warga untuk golput. Hanya saja, adalah tanggung jawab kita semua untuk mendengarkan atau lebih tepatnya mengolah suara-suara kekecewaan tersebut sehingga bisa menjadi bunga-bunga bagi demokrasi sehingga lebih indah dipandang dunia.

Demokrasi Minimalis

Demokrasi apa yang cocok dengan bangsa yang majemuk dan heterogen seperti Indonesia ? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam setiap kesempatan diskusi terbatas. Mencari-cari bentuk demokrasi yang pas dan sesuai dengan keadaan negara kita.

Dari zaman orde lama hingga orde reformasi, Indonesia mengalami dan merasakan sedikitnya 2 (dua) model demokrasi yang sangat menonjol. Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya, dilanjutkan lagi dengan Soeharto yang juga membawa model demokrasi yang menurutnya lebih canggih dari yang sebelumnya dan dinamakan demokrasi Pancasila. Dan di era reformasi, prototipe demokrasi masih dalam tahap menuju penyempurnaan.  Entah sampai kapan kita harus menunggu.

Kembali ke persoalan model demokrasi tadi. Demokrasi Terpimpin yang dipelopori oleh Bung Karno berdasarkan pada catatan-catatan dari para peneliti justru menemukan bahwa pada era tersebut demokrasi bertumbuh dengan baik. Era kebebasan dibingkai sangat bagus dengan semangat negara yang baru saja lepas dari penjajahan (merdeka). Konflik politik yang terjadi tidak terlalu signifikan lagi. Masa keemasan demokrasi ini berlangsung sekian lama sampai blok barat dibuat gerah.  Pada saat itu demokrasi menjadi hal yang sangat istimewa hingga intervensi asing ikut bermain guna mengacaukan stabilitas nasional yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

Pada tahap Demokrasi Pancasila yang dipelopori oleh Pak Harto. Keadaan telah berubah seratus delapan puluh derajat. Dengan jargon stabilitas politik maka benih-benih demokrasi yang sebelumnya sudah mulai mekar terpaksa harus dibonsai. Hal-hal yang berbau orde lama dianggap tidak layak lagi digunakan. Pengkerdilan demokrasi ini berlanjut selama 32 tahun kepemimpinan beliau, dan akhirnya mencapai titik didihnya sekaligus melahirkan orde reformasi.

Pada dua model demokrasi di atas, ada satu persamaan yang mungkin bisa menjadi perdebatan yakni masing-masing melahirkan individu yang sangat kuat dalam setiap lini pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti manusia setengah dewa.  

Kembali pada pertanyaan diatas ? Kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, demokrasi yang sedang bertumbuh di era reformasi kembali ingin menjadi primadona ditengah-tengah masyarakat yang semakin kritis. Namun impian serta harapan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itulah protitipe demokrasi yang layak untuk dikembangakan dalam kondisi global seperti ini adalah demokrasi minimalis. Artinya kita tidak perlu kembali ke masa orde lama atau baru. Demokrasi minimalis bisa meredam model demokrasi barat yang sangat liberal sebaliknya kita tidak perlu mengenyampingkan nilai-nilai universal dari demokrasi itu sendiri.

Kecenderungan kita dalam menerapkan demokrasi adalah berkaca pada demokrasi barat. Salah satu indikatornya adalah proses pergantian kepemimpinan dalam setiap level harus melalui pemilihan langsung. Nah apa yang didapat, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat hancur berantakan. Bahkan ada komunitas-komunitas tertentu yang telah sekian lama hidup berdampingan dengan aman dan rukun sekarang malah menjadi musuh bebuyutan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menjadi “pemadam kebakaran” dari setiap konflik yang terjadi.

Sebaliknya pembukaan kran demokrasi ala barat dengan harapan bisa melahirkan kepemimpinan dalam setiap level pemeritahan yang akuntabel dan kapabel serta tingkat keterwakilan masyarakat yang lebih luas justru tidak terbukti. Kepemimpinan seperti ini malah cenderung kompromistis dan tidak tegas serta wakil rakyat yang sangat jauh dari konstituen. Jangankan menjalankan program pemerintah, urusan politik saja belum stabil. Jangankan mau urus rakyat, terpilih saja belum pasti. Fenomena seperti inilah yang justru terjadi dengan pengembangan demokrasi yang lebih condong ke barat. Selanjutnya terserah anda mau pilih model yang mana ?

 

Seputar Ahmadiyah

Kontroversi tentang aliran ahmadiyah masih saja terus berlanjut. Silang pendapat antara yang menentang dan mendukung keberadaan aliran ini untuk bisa berkembang dan bertumbuh di tanah air. Bahkan tak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa ini sudah menjadi komoditas politik, entah benar atau tidak, wallahu alam. Tapi dalam diskusi akademik yang banyak digelar, ternyata masalah aliran ahmadiyah ini lebih di titikberatkan pada sisi kemanusiaannya (HAM). Sebagai nilai dasar dari demokrasi tentu beragam penafsiran yang muncul. Inilah celah yang didapat oleh mereka yang pro untuk membela keberadaan aliran sesat dan menyesatkan tersebut.

Bagi pandangan barat, pengekangan terhadap hak memeluk agama adalah sesuatu (absolut) yang melanggar HAM (demokrasi). Tapi sebaliknya kita (Indonesia) tidak bisa langsung begitu saja menerima pandangan tersebut. Sebab ada hal yang masih perlu diluruskan menyangkut pengakuan hak kemanusiaan tersebut. Apabila hak kemanusiaan tersebut tidak dibarengi dengan kewajiban (mutlak) menjaga tatanan atau kaidah-kaidah umum yang berlaku, itu berarti melecehkan demokrasi atau melanggar HAM

Iklim demokrasi di Indonesia yang sedang berkembang memang memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara khususnya dalam hal beribadah. Namun terkadang di salah artikan dan di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini dikarenakan mereka memberi nilai-nilai dasar demokrasi tersebut sesuai dengan selera dan kepentingannya sendiri. Kondisi seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus berlanjut. Janganlah kita mengagung-agungkan demokrasi sementara disisi lain kita justru menginjak-injak nilai universal tersebut.

Kembali kepada persoalan aliran ahmadiyah, mengapa masih terkatung-katung ? Padahal sudah jelas bahwa aliran ini telah keluar dari akidah islam itu sendiri. Sebagai muslim, syahadat itu adalah kaidah yang paling pokok (krusial) diantara kaidah-kaidah lainnya. Mengakui dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir adalah fakta. Bila ada pribadi, golongan atau atas nama agama yang memberi penafsiran yang berbeda dengan arti sesungguhnya kalimat tauhid tersebut ini tentu sudah melampaui batas atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai demokrasi agama yang diyakininya.

Jadi mengapa kita masih terus terperosok dalam lingkaran diskusi yang tidak ada akhirnya. Debat akademis yang selalu mengkaitkan nilai kemanusiaan hanya kedok untuk menghindar dari celaan dan hujatan maupun label aliran sesat dan menyesatkan.  Apa kita masih bisa memberi toleransi terhadap aliran yang meyakini akan keberadaan seorang nabi setelah Muhammad ? Alasan apa lagi yang bisa memberikan pertimbangan kemanusiaan jika ada aliran yang merusak-rusak aqidah agama lain (Islam) Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang seharusnya dijawab bahwa tidak ada tempat bagi aliran-aliran sesat yang ingin mengobok-obok Islam baik di tanah air maupun di seluruh dunia.

Rebutan Kursi Parlemen

Rebutan kursi bukan berarti rebutan kursi bagi anak-anak TK. Kalau sudah dapat satu kursi masih belum puas dan menangis meminta kursi temannya yang lain. Begitupun temannya, tidak mau mengalah dan tetap mempertahankan kursinya. Selang berikutnya nuasa persaingan kembali memudar. Kejar-kejaran, main petak umpet dan canda tawa muncul kembali. Begitulah dunia anak-anak, mereka menjalani proses kehidupan tanpa beban. Dunia yang begitu indah. 

Tapi rebutan kursi kursi yang satu ini lain lagi. Untuk satu kursi, tak peduli harta bahkan moralitas dipertaruhkan. Sikut sana sini, tendang kiri kanan menjadi halal. Tingkat kepuasannya tergantung sampai sejauh mana pihak lawan menderita sampai mampus. Makin menderita pihak lawan, semakin tinggi tingkat kepuasan pemenang. Menghalalkan segala cara menjadi hal yang lumrah.

Jelang pentas politik nasional, antusias masyarakat juga semakin tinggi. Untuk tes awal barangkalai perebutan kursi parlemen merupakan ajang tontonan menarik lainnya. Layaknya anak-anak TK berebut tempat duduk atau coklat favorintnya. Animo yang begitu tinggi dan menggebu-gebu berbanding terbalik dengan ketersediaan kursi. Dengan kata lain semakin banyak yang mau duduk tapi tempat duduknya terbatas.

Adakah ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita semakin melek politik ? Atau justru sebaliknya, asal main seruduk saja karena alasan perut (ekonomi) ! Memang tidak mudah untuk menjelaskannya. Era keterbukaan serta akses publik yang terbuka lebar tetapi tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai menjadi lahan empuk bagi para politikus untuk mengeruk keuntungan pribadinya.

Masyarakat hanya menjadi kelinci percobaan, apa yang dipertontonkan hanya menjadi candu bagi mereka. Bukan merupakan solusi dari permasalahan yang selama ini melilit mereka. Kepuasan semu yang dampaknya bisa berakibat buruk. Salah satu indikasinya adalah tingkat apatisme masyarakat yang meningkat. Mereka tidak mau ambil pusing dengan permasalahan sekitarnya. Emang Gue Pikirin dengan semua yang terjadi, toh tidak akan berpengaruh pada diri mereka.

Bagi mereka yang jeli menyikapi fenomena demam caleg ini. Ada unsur bisnis besar dibaliknya. Terutama sekali dalam hal operasionaldan pengadaan logistik masing-masing kandidat. Bisa dibayangkan betapa besar alokasi dana yang berputar menyambut hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Namun sayangnya peluang ini justru lebih banyak diambil dari kalangan Tionghoa. Stiker, pamflet, spanduk, baliho, baju kaos bertebaran dimana-mana. Bahkan kendaraan milik sang kandidat pun dipermak dengan berbagai macam aksesoris yang menarik.

Lantas kenapa kita tidak mampu menangkap peluang tersebut ? Apakah karena watak atau mental kita yang memang masih seperti anak TK ? Wallahu alam bissawab.