Seandainya JK Mau Legowo Mundur

Relakah Partai Golkar menjadi oposisi? Pertanyaan ini selalu mengusik perasaan setiap kali melihat sepak terjang para elit partai menyikapi pencalonan presiden.

Sebagai partai yang mempunyai segudang pengalaman tentu sangat riskan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah atau penguasa. Tetapi jika mau realistis dengan perolehan suara partai, maka sudah selayaknya jika para elit PG mengintrospeksi diri bahwa masyarakat menginginkan sesuatu yang different about mission golkar. Sesuatu yang bisa menjelma jadi democracy empowered dan awakening opposition di tanah air tentunya :p

Akh masa iya, ini barangkali cuma mimpi
bagi saya yang ingin melihat sesuatu yang beda dan berarti. Seandainya JK mau legowo, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan masih banyak andai-andai lainnya. Sayang seribu sayang saya cuma bisa berangan-angan. Keputusan akhirnya ada pada mereka yang di “atas”. Wallahu alam.

Sutiyoso Gagal Jadi Capres Independen

Bagi mereka yang ingin maju jadi calon presiden dari jalur independen atau perseorangan terpaksa gigit jari. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Fadjroel Rachman cs atas uji materi UU No.42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Bahkan anggota DPR dari Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi mengatakan di sini, bahkan dia mengajak gerakan pro demokrasi menghimpun dukungan rakyat untuk mengamandemen UUD 1945.

Persoalannya, kenapa harus menunggu sampai tahun 2014? Atau ini hanya sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu.

Putusan ini juga diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion). Dimana 3 orang hakim berpendapat MK seharusnya membuka peluang bagi capres independen.

Sutiyoso yang dimintai komentarnya juga mengaku merasa kecewa dengan putusan tersebut. Komentar selengkapnya bisa dilihat
di Kendari Pos Online

Harapan itu masih ada. Dan kita lihat langkah selanjutnya dari gerakan pro demokrasi di tanah air.

Civil Society

Melihat latar belakang bakal capres yang akan datang sungguh sangat memiriskan. Indonesia yang berpenduduk 200 juta lebih ternyata sangat kering dengan figur-figur pemimpin. Jangankan sekelas presiden pada level paling bawah pun kita masih sering menjumpai wajah yang itu-itu terus. Kalaupun ada yang berani muncul itupun masih dalam posisi ban serep saja.
Demokrasi yang sedang kita bangun ternyata hanya bisa menyentuh golongan berduit saja. Figur yang mempunyai budget iklan milyaran rupiah selalu mendapat porsi lebih sedangkan mereka yang masuk golongan kantong cekak hanya bisa berkoar-koar tanpa ada yang mendengarkan.
Partai pun setali tiga uang. Tidak ada lagi kader yang profesional. Malah kader bermental kerupuk bermoral bejat yang tumbuh bak jamur di musim hujan.
Kekuatan civil society yang selama ini cenderung melemah hendaknya berbenah diri kembali. Sebab lemahnya pilar tersebut pertanda demokrasi sedang sakit. Kalau demokrasi sudah lumpuh maka kekuatan anarki serta tirani akan bangkit dengan suburnya di tanah air. Maukah kita seperti itu?
Pendidikan politik yang intens serta adanya keinginan dari pemerintah untuk menempatkan kekuatan civil society pada tempat yang semestinya adalah langkah yang tepat. Bukan malah meng kerdilkan peranannya. Dengan kata lain aset tersebut harus tetap dijaga demi kelangsungan tumbuhgnya demokrasi yang sehat.

Calon Presiden Independen

Mungkinkah capres independen mewarnai pilpres 2009?
Pertanyaan ini menjadi sangat menarik karena dibeberapa daerah yang menggelar pilkada ada beberapa calon independen yang ikut bertarung. Lantas bagaimana dengan calon presiden? Munculnya desakan kuat akan keberadaan capres yang melalui jalur independen adalah salah satu wujud ketidakpuasan masyarakat selama ini dengan kiprah partai-partai. Dalam pandangan mereka hak eksklusif partai dalam memajukan calon justru menutup jalan bagi munculnya calon pemimpin yang berkualitas. Ini dapat dilihat dari proses awal figur yang penuh dengan intrik politis yang sangat jauh dari esensi kepemimpinan sejati. Dimulai dari ‘pembelian’ tiket bagi bakal calon terhadap partai sampai dengan komitmen calon terhadap partai apabila terpilih kelak. Kesemuanya ini membuat masyarakat muak dan berpaling pada jalur independen.
Bagi partai sendiri nampak jelas bahwa keinginan untuk mengakomodir calon independen masih setengah hati. Hampir sama dengan polemik penentuan caleg suara terbanyak. Yang mana kita lihat banyak partai yang berubah sikap nanti setelah proses pengajuan caleg berlangsung. Apakah soal capres independen akan bernasib sama kita tentu masih menunggu dinamika politik jelang pilpres 2009. Namun yang pasti aspirasi tersebut telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Dan kita tentunya berharap dengan terbukanya akses bagi calon presiden melalui jalur independen bisa mengeleminir kekecewaan rakyat terhadap kualitas kepemimpinan dewasa ini.