qflee

Archive for the ‘korupsi’ Category

Anis Matta Tersandung Kasus DPID

In korupsi on 4 Mei 2012 at 9:54 am

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan ada aktor politik yang memainkan kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah. Sang aktor ingin mendeskriditkan PKS.

“Memang ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus ini untuk mendiskreditkan PKS,” kata Mahfudz kepada Metrotvnews.com, Kamis (3/5).

PKS menganggap Wa Ode cuma pion. Ada kekuatan besar yang mendorong Wa Ode berani menyeret nama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan pimpinan Banggar lainnya, seperti Tamsil Linrung. Kebetulan Tamsil juga dari PKS.

“Saya pernah mengingatkan Wa Ode secara tidak langsung via salah seorang pimpinan fraksinya agar hati-hati bicara soal calo anggaran,” cerita Mahfudz.

Namun, Wa Ode terlena dengan cap yang dialamatkan kepadanya sebagai pahlawan anggaran. Ujungnya, ya seperti sekarang, Wa Ode justru dijerat KPK.

“Sekarang ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya di DPR,” terang Mahfudz. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

Mbah Maridjan, Bencana dan Korupsi

In korupsi on 6 November 2010 at 12:46 am

Mbah Maridjan juru kunci Gunung Merapi menjadi sangat terkenal ketika beliau bersikeras untuk tetap tinggal dirumahnya walau sudah diingatkan bahaya letusan Merapi. Dengan dalih sebagai penjaga merapi, keteguhan serta keyakinan justru harus ditukar dengan nyawanya.

Kematian sosok yang menjadi bintang iklan jamu obat kuat ini menjadi pembicaraan hangat. Selama ini, sikap “bandel” yang. diperlihatkan dianggap sebagai aksi penentangan terhadap pemerintah (penguasa). Walhasil, aksi yang pada jaman Orba sudah pasti diamankan justru mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.

Maridjan dianggap sebagai tokoh yang bisa melindungi mereka dari pengaruh jahat merapi sekaligus tangan-tangan jahat dari penguasa (pemerintah). Masyarakat khususnya disekitar Merapi merasa aman jika Maridjan tetap berada di sekitar mereka.

Meski aksi ini sangat disayangkan oleh pemerintah karena bisa berakibat fatal. Jatuhnya korban yang berada di sekitar rumah Mbah Maridjan menjadi contoh betapa sikap keras berbuah korban yang sia-sia.

Sebenarnya tidak semua korban adalah pengikut setia Maridjan namun dibalik kejadian ini sebenarnya tersimpan hikmah yang bisa menjadi bahan koreksi buat penguasa. Selama ini masyarakat bukan tidak patuh terhadap pemerintahnya melainkan hilangnya kepercayaan membuat mereka berpaling kepada sosok yang dianggap bisa melawan segala bentuk ketidakadilan dan korupsi yang semakin ganas.

Aksi nekat masyarakat dengan menempuh resiko kembali kerumah-rumah mereka adalah cerminan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah tidak lagi dilandasi dengan kepercayaan.

Korupsi dana bantuan bencana, anggaran relokasi dan pengungsi sudah bukan rahasia lagi di jaman sekarang. Bagi masyarakat mereka hanya bisa pasrah dan menerima nasib. Bencana berarti kiamat. Jadi sangatlah wajar jika mereka berani menempuh resiko sebesar apapun demi untuk menyelamatkan harta bendanya.

Koordinasi bantuan dan relokasi yang amburadul menyebabkan rawan dikorupsi. Makin banyak relawan dengan beragam atribut justru membuat pemerintah semakin lamban dalam mengambil keputusan dan upaya penyelamatan korban. Akhirnya meskipun aliran bantuan datang dari segala penjuru toh masih saja tetap kekurangan.

Intinya adalah, pekerjaan akan menjadi sia-sia jika kita selalu berkoar-koar untuk membela rakyat tetapi prakteknya justru mencekik rakyat. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sekali tidak percaya seumur hidup dicap pembohong. Tugas pemimpin mengembalikan kepercayaan itu.

Aulia Pohan Bukan Koruptor

In korupsi on 23 Agustus 2010 at 10:07 am

Terpidana kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Aulia Pohan, mendapatkan remisi enam bulan dari Pemerintah. Karena remisi itu pula, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa bernapas lega dengan status bebas bersyarat. Itulah berita dari Kompas.com

Sungguh sangat memiriskan membacanya. Kenapa pemerintah begitu mudah memberikan remisi terhadap koruptor? Padahal kita tahu program utama pemerintahan SBY adalah pemberantasan korupsi.

Katanya tidak ada pandang bulu, tetapi kenyataannya AP yang nota bene adalah besan Presiden SBY mendapat perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa ini juga diberikan kepada Syaukani Hasan Rais, yang dengan pertimbangan kesehatan mendapatkan grasi dari Presiden.

Tanggapan dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie, yang mendukung diberikannya remisi tersebut juga mengundang tanda tanya. Menurut beliau, AP bukan koruptor sehingga tidak perlu dipersoalkan dengan pemberian remisi itu, katanya semua sudah dipertimbangkan dengan matang.

Apa karena AP besan bosnya Marzuki Alie sehingga beliau memberikan pernyataan seperti itu. Barangkali beliau segan sehingga membela keputusan remisi atas diri AP.

Setali tiga uang, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar kukuh dengan keputusan remisi tersebut.

Itulah ironi penegakan hukum di tanah air. Hukum harus tunduk pada penguasa. Membela yang banyak uang dan kekuasaan. Kebenaran hanya dilihat dari seberapa banyaknya tumpukan rupiah.

Drama Politik Bank Century

In korupsi on 22 Januari 2010 at 1:02 am

Susno Duadji, Mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri dalam kesaksiannya di depan Pansus Hak Angket Bank Century semakin mempertegas keyakinan berbagai pihak akan adanya modus perampokan pada talangan Bank Century. Dugaan adanya penerima dana yang fiktif terungkap saat anggota pansus, A. Rahmat (F.PKS) menanyakan keberadaan nasabah Makassar (pengusaha bengkel) dan Ciputat (supir taksi).

Dalam jawabannya, SD mengakui bahwa ada modus penerima dana tersebut dengan memberi perumpamaan, orang miskin pura-pura kaya, atau orang kaya pura-pura miskin. Kalau memang hal ini terbukti benar adanya, berarti betul apa yang disampaikan oleh Jusuf Kalla bahwa kasus Bank Century adalah murni perampokan oleh pemiliknya sendiri, dalam hal ini Robert Tantular.

Bisakah celah ini digunakan oleh pansus dalam merekonstruksi adanya unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan milyar? Sebab kalau dilihat dari segi efisiensi waktu, tenaga dan biaya, pansus telah bekerja dengan maksimal. Dan ini telah dibuktikan dengan menghadirkan berbagai saksi dengan latar belakang serta ilmu yang berbeda. Hal ini tentu harus ditindaklanjuti pula dengan mengeluarkan rekomendasi terbatas guna menjaga tidak melebarnya masalah sehingga semakin jauh dari tugas utama pansus,dan yang paling penting memuaskan rasa dahaga masyarakat akan keadilan di negeri ini.

Drama politik yang tak kunjung berakhir membawa kita pada titik jenuh. Masyarakat ingin segera tahu ada apa dibalik pencairan dana talangan tersebut. Bukan malah berputar terus dengan retorika-retorika politik.

Sudah menjadi kebiasaan kita dalam setiap atau hendak mengambil keputusan dalam rapat, terkadang malah berputar pada soal yang sepele. Panggil sana-sini, hadirkan ini atau itu, yang gilirannya tidak ada sama sekali action.

Padahal persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan dan tidak bisa menunggu lama lagi. Masih banyak persoalan bangsa yang belum tersentuh akibat begitu besarnya perhatian tersedot pada satu persoalan saja. Pengangguran, kemiskinan, pendidikan dan perumahan adalah beberapa persoalan urgen yang harus segera diatasi.

Korupsi dan Anarkisme Mahasiswa

In korupsi on 11 Desember 2009 at 2:45 am

Gerakan Anti Korupsi di Indonesia tergolong meriah. Pemicunya apalagi kalau bukan rentetan peristiwa dari kasus Cicak vs Buaya hingga kasus Bank Century. Kita tentu tidak berharap gaung gerakan sipil ini hanya berkutat pada dua kasus di atas. Padahal masih banyak kasus-kasus lain yang selama ini masih diselimuti kabut tebal. Diantaranya, dana kampanye partai pada pilpres 2004, yang hingga sekarang gaungnya hilang seiring berjalannya waktu.

Gonjang-ganjing kasus aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah partai dan tokoh politik peserta Pemilu 2004, terjadi karena menteri ingin membangun relasi politik, dikutip dari Antara News.

Di Makassar malah lebih heboh, aksi anarkis mahasiswa tak terhindarkan. Aksi ini dipicu kekecewaan mahasiswa yang tidak dapat bertemu dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Kita semua kaget, ada apa dengan adik-adik mahasiswa Makassar? Akibat tindakan brutal ini, Presiden SBY batal berkunjung ke Sulawesi Selatan.

Sebaliknya, di Jakarta aksi berlangsung damai. Kekhawatiran dari berbagai pihak akan adanya penyusup yang sengaja mengambil untung tidak terbukti. Apresiasi patut diberikan kepada mereka sebagai penggagas aksi damai tersebut.

Apakah karena konsentrasi petugas hanya pada satu titik sehingga aksi di daerah luput dari pengawasan aparat. Kalau begitu, para penyusup sungguh jeli dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan.

Aksi demo berbalut anarki dalam setiap gerakan mahasiswa menjadi trend. Lihat saja ekspresi beringas layaknya mereka telah membantai musuh-musuhnya. Dalam hal memperjuangkan kepentingan masyarakat, seyogyanya melalui cara-cara santun. Dengan sendirinya berbuah simpati dari masyarakat itu sendiri. Merusak berbagai fasilitas umum hanya mempertegas gambaran sosok preman dalam diri mahasiswa.

Centurygate

In korupsi on 2 Desember 2009 at 1:53 pm

Bergulirnya hak angket mengenai kasus Bank Century menjadi menarik karena efek bola panas ini sepertinya akan bergulir menjadi keinginan kuat akan penggantian kepemimpinan nasional. Pertarungan antara the winner dengan the loser pada pilpres lalu akan kembali terjadi.

Yang menjadi sasaran tembak kali ini adalah Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Dua pembantu Presiden SBY. Akankah SBY rela mengorbankan orang kepercayaannya ini guna menyelamatkan diri?

Gus Dur sendiri menganggap tuntutan bagi kedua tokoh penting tersebut tidak cukup hanya dengan mundur. “Itu (penonaktifan) gak cukup. Ya, orang nyolong ayam aja berbulan-bulan, masak ini nyolong duit negara. Saya itu percaya betul kepada kedaulatan hukum. Dengan adanya kedaulatan hukum maka pengadilan menjadi bebas. Maka orang yang bersalah ya harus ditindak. Ini yang harus diperhatikan,” ujar Gus Dur dikutip Kompas.com

Publik tentu menunggu reaksi kedua orang penting tersebut. Namun sejauh ini kita lihat mereka masih teguh dengan argumen bahwa tindakan memberi talangan pada Bank Century sudah sesuai aturan. Hal ini juga diperkuat atas sikap Sang Boss yang menganggap persoalan Bank Century merupakan efek krisis ekonomi global dan sangat situasional.

Manuver demi manuver terus saja berlangsung. Lebaran kemarin kita dikagetkan dengan kunjungan trio Mallarangeng ke kediaman JK. Walau dengan dalih silaturahmi biasa namun nuansa politis tak terhindarkan. Betulkah kunjungan ini membawa pesan khusus SBY?

Gerakan sipil sepertinya menemukan moment tepatnya. Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember nanti bisa menjadi start yang baik bagi kampanye pemberantasan korupsi. Sebahagian kalangan penggiat LSM Anti Korupsi bahkan sudah memperingatkan potensi akan timbulnya kekuatan rakyat (people power). “Masyarakat sipil akan terus mengawal. Semakin ditahan semakin mengeraskan stamina perlawanan,” kata Yudi Latief, salah satu aktivis Kompak yang dilansir Kompas.com

Mental Korup Aparatur Negara

In korupsi on 5 November 2009 at 12:35 pm

Potret hukum kita tercoreng dengan tingkah laku aparat penegak hukum yang memalukan. Terbayang kira-kira mau jadi apa bangsa ini dengan mental aparat yang bobrok. Mempermainkan hukum sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Hukum hanya berpihak pada kalangan berpunya (the haves).

Dari rekaman hasil sadapan KPK terungkap mafia hukum sudah demikian mengakar. Ibarat penyakit kanker tak mempan lagi jika hanya melalui obat resep. Jalan satu-satunya adalah melalui “amputasi” sebelum menjalar kemana-mana.

Ketua MK Mahfud, MD dalam wawancara TV One, tidak mempersoalkan upaya Anggodo Wijaya cs melobi kiri kanan atas kasusnya. Yang jadi persoalan menurutnya terletak pada mental korup para penegak hukum sehingga demikian mudahnya “dibeli” oleh para makelar kasus.

Inilah yang harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Presiden SBY seharusnya bertindak tegas dengan mengganti para pucuk pimpinan yang tidak becus mengawal jalannya refomasi penegakan hukum.
Reformasi birokrasi khususnya dilembaga kepolisian dan kejaksaan adalah agenda penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu jika kita ingin melihat supremasi hukum ditegakkan. Citra pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum belum menggembirakan. Bahkan kalau mau jujur, hampir semua departemen mempunyai penyakit yang sama, korupsi. Bukan hanya dipusat tapi menjalar sampai ketingkat provinsi dan kabupaten.

Penyebabnya karena fungsi pengawasan internal tidak berjalan maksimal. Untuk itu pengawasan external serta ditunjang peraturan perundang-undangan yang jelas sangat dibutuhkan. Dengan sendirinya menciptakan sebuah pemerintahan yang betul-betul bebas dari korupsi dan berpihak pada rakyat.

Saat ini lembaga pengawas aparatur negara (Komnas Waspan) yang diberikan wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tetap berkoordinasi dengan lembaga atau komisi lainnya misalkan KPK, Komnas HAM, KPA dan lain-lain. Masyarakat berharap dengan keberadaan komisi ini bisa mengerem prilaku korup dalam diri aparatur negara.

Mari Berlomba Habiskan Anggaran

In korupsi on 22 Desember 2008 at 11:52 pm

Kalau ada perlombaan paling seru setiap akhir tahun barangkali perlombaan ini tidak ada duanya. Dan pihak yang kalah selalu itu-itu terus, siapa lagi kalau bukan negara.

Ya, perlombaan menghabiskan anggaran yang setiap akhir tahun harus ditutup. Dan kita semua tentu sangat kaget melihat berita bahwa di Departemen Koperasi yang mewadahi UMKM terpaksa atau dipaksa mengembalikan anggaran bergulir untuk bantuan UMKM ke kas negara yang jumlahnya sangat besar.

Memang itulah yang terjadi di negeri ini. Rumus “mumpung” atau dari “dulu juga begitu” telah menjadi alasan pembenar untuk menghambur-hamburkan uang negara.
Mumpung lagi jelang deadline pokoknya habiskan saja. Kenapa mesti takut? Toh dari dulu juga sudah berlaku seperti ini.

Entah siapa yang memulai yang pasti tradisi menghabiskan uang negara yang nota bene adalah uang rakyat atau mungkin pinjaman negara sudah lumrah dimata setiap birokrasi. Tidak ada yang melarang, semua maklum. Semua berlomba. Semua asyik-asyik saja.

Bagaimana dengan badan pemeriksa? Siapa takut! Toh mereka juga manusia biasa. Ada keluarga yang harus dihidupi juga. Cukup diajak kerjasama maka semuanya tuntas.

Bahaya Laten Korupsi

In korupsi on 11 September 2008 at 2:15 pm

Indikasi adanya permainan uang dalam proses pemilihan Gubernur BI Miranda S Gultom tampaknya memasuki tahap menentukan. Dalam rapat terbuka DPR dengan KPK terungkap adanya aliran dana melalui traveler cek atau uang perjalanan yang beredar ke anggota Komisi IX DPR . Bahkan tak tanggung-tanggung jumlahnya miliaran rupiah. Indikasi semakin menguatkan asumsi masyarakat selama ini bahwa di lembaga terhormat tersebut memang masih menyimpan banyak kasus penyalahgunaan uang rakyat.
Memang sangat memilukan jika lembaga seperti DPR dimana yang duduk adalah wakil rakyat kita yang terhormat justru menjadi lahan korupsi. Sudah sepantasnya memang kita menyatakan perang terhadap korupsi. Karena penyakit tersebut memang sudah menggurita yang kalau diibaratkan sama dengan penyakit kanker ganas.
Kita tidak mau bangsa ini terpuruk hanya karena masalah korupsi yang tidak ada habis-habisnya. Harapan terbesar berada pada lembaga super body KPK. Sebagai benteng terakhir penegakan hukum yang belum terkontaminasi. Apresiasi tinggi kita patut berikan namun tentunya tetap harus kita kawal.
Gebrakan demi gebrakan yang telah dilakukan oleh KPK adalah bukti keseriusan dalam memberantas bahaya laten korupsi. Mudah-mudahan langkah ini bisa diikuti oleh seluruh lembaga penegakan hukum sehingga yang namanya korupsi tidak akan ada tempat lagi di tanah air tercinta ini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.