qflee

Archive for the ‘Hak Asasi Manusia’ Category

Suriah Lepaskan Tapol

In Hak Asasi Manusia on 6 Mei 2012 at 7:38 am

Suriah telah membebaskan 265 tahanan yang “terlibat” dalam pemberontakan rakyat terhadap Presiden Bashar al-Assad, “tapi yang tidak memiliki darah di tangan mereka,” kata kantor berita SANA, Sabtu (5/5).
Melepaskan tahanan merupakan syarat bagi rencana perdamaian enam pasal yang diperantarai oleh utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan bulan lalu, seperti perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 12 April, tetapi telah mengalami pelanggaran sejak itu.

Setidaknya 4.000 tahanan telah dibebaskan sejak November, kata SANA.

Rencana perdamaian Annan juga menyerukan penarikan senjata berat dari perkotaan, gencatan senjata kemanusiaan harian, akses media, proses politik inklusif politik, dan hak untuk berdemonstrasi.

Kantor berita negara pada Sabtu juga mengatakan, penjaga perbatasan telah menggagalkan upaya oleh “satu kelompok teroris bersenjata” untuk menyusup perbatasan dari Turki. Sumber berita baca
disini! Semoga bermanfaat.

Posted with AZNPage

Posted with AZNPage

Tes Keperawanan Memperkosa HAM

In Hak Asasi Manusia on 29 September 2010 at 10:55 pm

Ide “gila” dari seorang anggota DPR terhormat membuat banyak kalangan resah, terutama para siswi yang diharuskan mengikuti tes keperawanan agar bisa diterima di sekolah bersangkutan. Tak sedikit yang mempertanyakan latar belakang munculnya gagasan ini, apa relevansinya antara perawan atau tidak dalam menentukan anak ini layak meneruskan jenjang pendidikannya?

Merampas hak seseorang dengan dalih kesucian dan moralitas sebenarnya bukan hal yang baru di negeri ini. Waktu kasus video mesum Aril-Luna merebak, tak sedikit dari mereka yang mengaku-ngaku pejuang moralitas berteriak lantang. Mereka merasa mendapatkan alasan pembenar untuk “menghukum” para pelaku serta menggeneralisasikan setiap kasus asusila. Bahkan hebatnya, video tersebut dituding sebagai penyebab meningkatnya kasus pemerkosaan.

Dengan bertindak demikian, sepertinya semua persoalan sudah terselesaikan. Tidak perlu lagi susah payah mengexplore beratnya himpitan ekonomi sosial para “pendosa” tersebut. Semua kesalahan langsung ditimpakan kepada kedua sejoli yang kebetulan mengabadikan hubungan mesum mereka. Gampang kan?

Kompleksitas masalah membutuhkan analisa yang mendalam pula. Bukan hanya saling menimpakan kesalahan lantas semua persoalan selesai. Apalagi jika menyangkut wilayah privat seseorang. Jika semua siswi yang hendak melanjutkan studi bukan perawan lagi, apakah kita dengan serta merta menuding mereka semua bejat dan nista?

Dalam kasus ini, pihak perempuanlah yang selalu menjadi korban. Mereka diperhadapkan pada situasi serba menuntut. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka mereka dicap abnormal dan tidak layak diterima lagi dalam kehidupan sosial.

Tak heran jika sekarang kita melihat kuatnya hasrat publik menentang ide tersebut. Hak warga untuk melindungi wilayah privacy mereka dan itu dijamin oleh undang-undang. Terlepas dari latar belakang munculnya ide tersebut.

Pengusung moralitas yang sok suci hendaknya berkaca diri dulu. Masih banyak persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan dan bukan terpaku pada urusan perawan atau perjaka tulen.

HAM Teroris dan Koruptor

In Hak Asasi Manusia on 28 September 2010 at 3:29 am

Isu teroris kembali menghangat akhir-akhir ini. Pemicunya tak lain kasus penyerangan sekelompok bersenjata terhadap Mapolsek. Dugaan sementara, penyerang ini adalah bagian dari kelompok teroris yang melakukan aksi balas dendam karena tertangkapnya teman mereka oleh Densus 88.

Teroris telah menjadi sebuah keyword yang mampu meningkatkan trafik melebihi teknik manapun. Frase teroris jauh melampaui korupsi maupun koruptor. Padahal efeknya sama dahsyatnya, menimbulkan korban yang banyak dan tak berdosa. Tapi kenapa hanya para teroris itu yang mendapat porsi lebih?

Kepolisian dibawah kepemimpinan Jenderal Bambang Hendarso Danuri sangat tahu persis seluk beluk teroris. Saking hebatnya, setiap kasus teroris tak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap siapa dalang serta kroninya. Database semua kelompok maupun individu tercatat rapi, pada saat muncul sebuah kasus, tinggal buka arsip jadi deh pelaku serta motifnya.

Asas praduga tak bersalah tidak layak bagi para teroris berbeda jika pelakunya adalah koruptor kelas kakap. Berbagai macam dalih maupun alibi dimana pada akhirnya berbuah keringanan hukuman. Sekali lagi, nasib para “teroris” memang lagi apes. Tak ada namanya hak asasi apalagi ruang pembelaan yang berimbang. Palu sudah diketuk, keputusan harus diterima walaupun pahit.

Kita tentu berharap ada keseimbangan dalam melihat kasus teroris dengan korupsi. Kedua-duanya memiliki efek yang sangat luar biasa. Teroris merampas hak hidup orang lain, koruptor pun demikian. Perbedaan yang paling menonjol adalah teroris banyak yang ditembak mati tetapi koruptor masih harus puas dengan predikat yang disandangnya.

Barongsai, Obama dan Sang Bupati

In Hak Asasi Manusia on 27 Januari 2009 at 1:52 am

Pada zaman orde baru adalah sebuah pemandangan langka jika kita dapat melihat BARONGSAI. Begitu pun dengan perayaan hari-hari besar Cina. Semua itu masih dianggap tabu dan hanya bisa dilakukan pada ruang lingkup yang terbatas. Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) ini berlangsung hingga rezim orba berakhir.

Di era reformasi semuanya berbalik seratus delapan puluh derajat. Perayaan Tahun Baru Cina bukan lagi milik etnis Tinghoa lagi melainkan menjadi aset bangsa yang mejadi rebutan para politisi. HAM menjadi primadona dimana-mana.

Ada cerita menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dibalik era reformasi sekarang ini. Seorang bupati yang hobby nongkrong sambil minum kopi di warkop yang kebetulan pemiliknya adalah orang Cina.

Pada suatu hari sang bupati minum kopi dengan para koleganya namun tiba-tiba pemilik warkop dengan percaya diri menghampirinya sambil membawa tagihan hutang yang ternyata belum dibayar. Apa yang terjadi selanjutnya?

Sontak bupati naik pitam karena merasa telah dipermalukan. Bahkan dengan nada setengah mengancam akan mencabut izin usaha warkop tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi reaksi pemilik warkop tersebut justru menantang dan tetap ngotot menagih hutang bupati. Sesuatu yang tentunya sangat diluar dugaan semua orang.

Inilah buah dari reformasi. Tidak ada lagi warga kelas satu atau kelas dua. Semua sama kedudukan dan bebas mengekspresikan diri.Begitu pun yang melanda Amerika dengan fenomena Obama yang membuktikan bahwa warga kulit hitam pun mampu jadi presiden dengan mempermalukan veteran/pahlawan perang Vietnam.

Sekarang hanya tinggal menunggu waktu akan efek domino dari demam Obama. Laksana krisis global yang dampaknya pelan tapi pasti melanda seluruh dunia. Kita tentunya sudah mahfum jika kelak bermunculan bupati,gubernur atau bahkan presiden dari keturunan Cina. Haiiyaa…

Putusan bebas Muchdi, PR terberat SBY

In Hak Asasi Manusia on 3 Januari 2009 at 7:14 am

Keputusan bebas Muchdi menyisakan PR bagi pemerintahan SBY.

Tanda tanya besar bagi masyarakat adalah siapa aktor intelektual pembunuhan aktivis kontras Munir? Dan ini belum terjawab tuntas.

Sebagai negara demokrasi bagaimana pun juga kita tetap menghormati keputusan tersebut. Hanya saja tentu kita tidak boleh mengabaikan tuntutan keadilan serta kebenaran dari masyarakat.

Secara logika untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku utama sekaligus mengurai benang kusut dari kasus tersebut pihak penyidik hendaknya lebih proaktif mengumpulkan informasi berkaitan dengan bukti baru yang bisa jadi pintu masuk pengungkapan kasus yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat luas ini.

Masyarakat pun mempunyai kesempatan serta akses yang seluas-luasnya guna mengungkap otak pembunuhnya. Informasi dari masyarakat yang mungkin selama ini belum terekspos kiranya bisa menjadi jalan baru bagi pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini.

Kita semua berharap kasus ini bisa tuntas seluruhnya sehingga semua pihak dapat menerima serta menjadi pelajaran sangat berharga bagi bangsa ini dalam menata hukum dan membangun demokrasi.

Kecurigaan berbagai pihak atas keputusan tersebut memang pantas. Adalah tugas dari komisi yudisial untuk membuktikannya.

Bebas Sebebas Bebasnya

In Hak Asasi Manusia on 6 Desember 2008 at 9:45 am

Penahanan aktivis HAM oleh pemerintah China adalah bentuk ketakutan yang sangat berlebihan dan tidak beralasan sama sekali. Nampaknya phobia terhadap mereka yang menyuarakan hak asasi manusia masih berlaku di sana.

Bagaimana dengan kita di sini (Indonesia) ?
1. Bebas mengeluarkan pendapat
2. Bebas berkumpul dan berserikat
3. Bebas sebebas-bebasnya
4. Sebebas-bebasnya bebas
5. Bebas dan bebas
6. Semaunya bebas
7. Bebas semaunya, dan
8. Dan sebebasnya
9. … (silahkan ditambah sesuai selera) :)

Seandainya Munir masih hidup

In Hak Asasi Manusia on 25 Juni 2008 at 1:16 am

Sosok Munir sebagai pendekar HAM di Indonesia seakan tak pernah habis cerita. Kasus kematiannya yang terselubung misteri bak cerita-cerita film detektif yang penuh intrik, konspirasi tingkat tinggi. Semoga saja apa yang perjuangkan oleh beliau bisa dilanjutkan oleh para generasi-generasi muda. Semangat tak pantang menyerah melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Amin

FPI, Kasus Monas dan BBM

In Hak Asasi Manusia on 9 Juni 2008 at 6:41 am

Apa yang dikhawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Kasus monas adalah efek bom waktu yang dipasang sendiri oleh pemerintah. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi efek domino ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

Kasus Monas adalah pelajaran pahit bagi pemerintah bahwa isu-isu yang sangat sensitif hendaknya segera diselesaikan dengan cepat. Jangan dibuat terkatung-katung sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Tak bisa dipungkiri pemicu terjadinya kasus monas disebabkan karena ketidakpuasan kelompok tertentu dalam hal FPI (Front Pembela Islam) terhadap sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menangani persoalan ahmadiyah. Sejak awal banyak pihak mengkhawatirkan terjadinya benturan antar umat.

Bahkan kecurigaan makin timbul saja setelah mendengar keterangan dari saudara Munarman yang mengatakan bahwa otak dari kasus Monas adalah oknum aparat sendiri. Hal ini tentu semakin meresahkan masyarakat ditambah lagi keberadaan saudara Munarman sampai saat ini tidak diketahui.

Apakah sinyalemen berbagai pihak yang mengatakan bahwa kasus Monas sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait dengan kerasnya desakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ? Wallahu alam bissawab.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.