G O L P U T

Akhir-akhir ini perdebatan tentang golput atau golongan putih sangat santer diberitakan. Apalagi dengan adanya kisruh di tubuh PKB yang membuat Gus Dur mengajak seluruh warga untuk melakukan gerakan golput pada pilpres yang akan datang. Apa sebenarnya makna atau relevansi dari pernyataan Gus Dur tersebut dengan kisruh ditubuh partainya sendiri? Hemat saya ini adalah bentuk atau ungkapan kekecewaan terhadap sistim perpolitikan tanah air dewasa ini. Atau lebih tepatnya menunjukkan bahwa pondasi-pondasi partai sangat rapuh.

Golput bukanlah sesuatu yang haram tetapi gerakan atau pola yang terstrukur dan mengarah pada sebuah ajakan sistimatis itu sama saja dengan membunuh demokrasi dan telah masuk dalam domain teroris. Untuk itu perlu dibuat semacam aturan tersendiri menyangkut keberadaan golput tersebut. Ini guna menghindari kesimpangsiuran ditengah-tengah masyarakat. Disatu sisi pemerintah pun perlu lebih concern dengan suara-suara masyarakat yang menyerukan golput.

Jadi perdebatan tentang keberadaan golput adalah sesuatu yang positif sepanjang kita mau meletakkan pikiran dalam satu wadah besar yaitu demokrasi. Adalah hak setiap warga untuk tidak memberikan pilihannya dan juga sebaliknya kewajiban bagi institusi demokrasi untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik bagi warga negara. Terbaik dalam arti bisa diterima oleh akal sehat dan akuntabilitas.

Sekali lagi memandang keberadaan warga masyarakat yang golput tidak bisa melalui satu sisi saja. Bahwasannya aspirasi yang dibawakan tidak tersalur maka larinya ke golput. Tetapi golput adalah salah satu bentuk pilihan juga yang bermakna teguran atau sindiran terhadap sistim dan mekanisme yang sedang berjalan. Jadi tidak perlu memberi reaksi yang berlebihan dalam menyikapi sikap warga untuk golput. Hanya saja, adalah tanggung jawab kita semua untuk mendengarkan atau lebih tepatnya mengolah suara-suara kekecewaan tersebut sehingga bisa menjadi bunga-bunga bagi demokrasi sehingga lebih indah dipandang dunia.

Gus Dur

Hari ini saya membaca sebuah tulisan atau tepatnya hasil wawancara (maaf saya lupa siapa penulisnya) dari mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Judulnya pun takkalah menariknya “Kristen dan Yahudi Bukan Kafir” (maaf lagi kalau keliru).

Yang penting digaribawahi adalah figur atau sosok Gus Dur bukanlah sembarangan. Beliau adalah tokoh kelas dunia. Gagasan atau lontaran pemikiran yang sering diucapkan terkadang dianggap nyeleneh. Begitupun dengan hasil wawancara beliau tersebut.

Kalau kita mau melihat lebih jauh dari komentar Gus Dur sebenarnya ada hal yang paling esensial yang selama ini konsisten diperjuangkan oleh beliau.

Dan inilah salah satu nilai lebih dari sosok seperti Gus Dur. Konsisten terhadap toleransi keberagaman umat yang kontradiksi dengan latar belakang beliau sebagai salah satu pemimpin umat terbesar di Indonesia (NU).

Saya tidak ingin terlibat lebih jauh dalam menilai sosok Gus Dur dikaitkan dengan wawancara tersebut.  Namun saya hanya ingin menambahkan bahwa dalam hal menilai kadar ke-Islaman (kafir atau tidak) seseorang atau individu bukan dilihat dari segi “kulitnya” saja. Dan yang paling penting adalah jangan menjadikan penilaian-penilaian yang  bersifat normatif tersebut menjadi alasan pembenar untuk melemahkan sendi-sendi toleransi dalam beragama khususnya di tanah air tercinta ini.

Fenomena Runtuhnya Hegemoni Partai

Mencermati perkembangan partai-partai politik jelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden sangat menarik. Mulai dari konstelasi politik di tingkat paling bawah hingga ke atas terkadang membuat kejutan-kejutan. Dan yang paling banyak menyita perhatian kita adalah kekalahan partai-partai besar yang nota bene telah lama berkiprah oleh partai yang relatif masih kurang jam terbangnya. Dalam beberapa pilkada yang digelar, partai sebesar golkar bahkan harus rela mengakui kekalahannya dari partai-partai kecil.

Tarik menarik di internal partai yang terkadang lebih banyak membuang-buang energi membuat partai ngos-ngosan pada detik-detik terakhir. Konsolidasi ditingkat bawah juga sangat rentan dengan semakin kritisnya para konstituen yang didukung dengan perangkat perundang-undangangan politik. Salah satu contoh nyata adalah mekanisme perekrutan calon oleh partai-partai yang berputar hanya pada isu siapa yang diusung. Padahal seyogyanya lebih arif dan bijaksana kalau seandainya model perekrutan calon lebih dominan mengangkat materi atau dengan kata lain apa yang akan dijual oleh sang kandidat tersebut. 

Kondisi ini sebenarnya sangat merugikan partai-partai yang sudah lama alias mempunyai dukungan massa jelas dan ideologi kuat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa produk perundang-perundangan yang dibuat sendiri akan menjadi bumerang. Fenomena kekalahan partai-partai besar tersebut adalah indikasi akan adanya degradasi kepercayaan konstituen terhadap kemandirian partai. Runtuhnya hegemoni partai diikuti pula dengan ideologi partai yang tidak jelas. Orientasi elit hanya sebatas kebutuhan jangka pendek saja. Kader sebagai elemen utama partai kehilangan rohnya dan beralih menjadi kader spekulan yang semata-mata berorientasi ekonomi.

Lihatlah pola rekruitmen partai untuk calon legislatif mendatang. Belum satupun partai yang mampu menerapkan pola rekruitmen yang berdasar pada penguatan kader dan partai itu sendiri. Kenapa misalnya, seorang kader partai karena hanya persoalan nomor urut tiba-tiba saja memutuskan untuk pindah partai. Dan bukan sesuatu yang aneh jika seseorang yang begitu menggebu-gebu membela partainya tiba-tiba berubah menjadi musuh utama partainya sendiri.

Pengeroposan partai membuka peluang berkembangnya parasit-parasit yang menganggu pertumbuhan demokrasi. Untuk itu partai sebagai pilar utama demokrasi harus segera berbenah diri. Penguatan kader, militansi kader serta orientasi kader adalah hal penting. Jangan menjadikan kader sebagai lahan eksploitasi tapi bentuklah kader partai yang mampu membawa perubahan serta harapan yang lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang.

 

Seandainya Munir masih hidup

Sosok Munir sebagai pendekar HAM di Indonesia seakan tak pernah habis cerita. Kasus kematiannya yang terselubung misteri bak cerita-cerita film detektif yang penuh intrik, konspirasi tingkat tinggi. Semoga saja apa yang perjuangkan oleh beliau bisa dilanjutkan oleh para generasi-generasi muda. Semangat tak pantang menyerah melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Amin

FPI, Kasus Monas dan BBM

Apa yang dikhawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Kasus monas adalah efek bom waktu yang dipasang sendiri oleh pemerintah. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi efek domino ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

Kasus Monas adalah pelajaran pahit bagi pemerintah bahwa isu-isu yang sangat sensitif hendaknya segera diselesaikan dengan cepat. Jangan dibuat terkatung-katung sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Tak bisa dipungkiri pemicu terjadinya kasus monas disebabkan karena ketidakpuasan kelompok tertentu dalam hal FPI (Front Pembela Islam) terhadap sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menangani persoalan ahmadiyah. Sejak awal banyak pihak mengkhawatirkan terjadinya benturan antar umat.

Bahkan kecurigaan makin timbul saja setelah mendengar keterangan dari saudara Munarman yang mengatakan bahwa otak dari kasus Monas adalah oknum aparat sendiri. Hal ini tentu semakin meresahkan masyarakat ditambah lagi keberadaan saudara Munarman sampai saat ini tidak diketahui.

Apakah sinyalemen berbagai pihak yang mengatakan bahwa kasus Monas sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait dengan kerasnya desakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ? Wallahu alam bissawab.

Insiden UNAS

Mendengar pembicaraan di tv swasta nasional tentang insiden UNAS dengan Kepolisian yang sekali-kali diperlihatkan gambar mahasiswa yang lagi demonstrasi dengan berakhir kericuhan. Perasaan saya terus berkecamuk melihat aparat kepolisian dengan brutalnya masuk ke kampus dan menyerang dengan membabi buta. Apa sudah demikian parahnya demo mahasiswa kita sehingga harus ditangani dengan cara yang tidak berperikemanusiaan seperti itu. Pertanyaan ini terus menggantung sambil memelototi salah satu pembicara yang mewakili pihak kepolisian. Bagi saya jika semua demo dihadapi dengan cara-cara seperti itu (penyerbuan, pengrusakan dll) maka sama saja halnya kita telah membunuh kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Saya juga tidak setuju dengan demo-demo yang anarkis tetapi bukan lantas itu kebebasan dalam menyampaikan pendapat harus dibreidel. Aparat boleh saja mengalihkan kasus ini menjadi kriminal tetapi ini tidak bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari inti sebenarnya munculnya demo-demo di seluruh tanah air.

Penolakan kenaikan harga BBM adalah murni suara rakyat yang dibawakan oleh mahasiswa. Jangan dibelokkan menjadi isu kriminal atau yang lainnya. Masyarakat sudah tahu dan mengerti bahwa apa yang disuarakan oleh mahasiswa adalah untuk kepentingan mereka juga. Jadi pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian harus mencermati ini sebelum melakukan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

 

Entrepreneurship Agricultural

IKOPIN (Institute Koperasi Indonesia) kerjasama dengan ASEAN-Japan Partnership Project baru-baru ini menggelar pelatihan entrepreneurship agricultural dibawah program strengthening of partnership among Japan and Asean Countries. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah yang lebih tepatnya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.  Acara ini berlangsung dari tanggal 17 - 30 Mei 2008. Yang diikuti delegasi negara-negara Asean (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam, Philippines, Thailand, Vietnam minus Singapore).

Delegasi Indonesia diwakili oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Masing-masing provinsi melibatkan unsur KUD (Koperasi Unit Desa) di kabupaten setempat. Dalam hal ini untuk Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten Takalar. Sedangkan Provinsi Sulawesi Utara diwakili oleh Kabupaten Minahasa.

Adapun KUD yang mewakili Indonesia adalah KUD Jampu, Soppeng, KUD Peta Beru, Takalar dan KUD Kawangkoan, Minahasa. Adapun unsur peserta adalah pembina dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta manager masing-masing KUD.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan kepada KUD dalam hal bagaimana mengelolah koperasi sehingga menjadi lebih besar dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Semangat entrepreneurship yang dimiliki oleh koperasi perlu terus ditingkatkan guna mengantisipasi era perdagangan bebas yang semakin kompetitif. Diharapkan dengan pelatihan maka koperasi diharapkan mampu menciptakan peluang dan kesempatan dan mengelolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar entrepreneurship.

Pelatihan ini khusus didesain untuk koperasi yang bergerak dalam bidang agricultur se negara-negara Asean. Sehingga mampu meningkatkan keterampilan  dan pengetahuan bagi koperasi khususnya bagi manager agar koperasi dapat berjalan efektif dan menguntungkan.

IKOPIN sebagai organizer berharap pelatihan ini berlangsung dengan sukses. Dan bagi peserta dari Indonesia diharapkan bisa mampu memetik pengalaman dari negara-negara Asean dalam hal mengembangkan perkoperasian mereka.

 

Ada lebih bahaya dari angka 666

Angka ini memang belum keluar tapi efeknya sudah bisa dirasakan sekarang dan bahkan lebih dahsyat dari efek radiasi infra merah dari angka 0666.

Dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin, yang jelas-jelas tidak punya uang untuk membeli hp.

Kita cuma bisa berdoa agar efek angka ini tidak sampai membuat geger perpolitikan nasional. Syukur-syukur kalau yang mengeluarkan angka ini membatalkan niatnya untuk “menyantet” rakyatnya sendiri. Tetapi sekali lagi angka ini akan muncul dengan membawa radiasi kepedihan mendalam bagi bangsa Indonesia.

Selamat datang kenaikan BBM! (6000)

 

Goodbye SBY-JK!

Opsi pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) membuat meradang para mahasiswa seluruh Indonesia. Efek penolakan ibarat bola salju yang dampaknya bisa pada tahap stabilitas politik nasional. Dalam sejarah nasional, sejak kepemimpinan Presiden Soekarno isu kenaikan harga BBM sangat potensial menjatuhkan pemerintahan.

Dalam konteks sekarang, dimana kenaikan harga BBM tinggal menghitung hari. Pemerintahan SBY-JK mau tidak mau harus extra hati-hati kalau tidak mau mengikuti jejak pendahulunya. Berbagai action plan telah disiapkan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut. Hanya saja persoalannya tidak selesai sampai disini saja, beban hidup masyarakat yang semakin berat akibat tekanan ekonomi sudah mencapai titik puncak. Kalau hal ini dibiarkan malah bisa berakibat fatal.

Belum lagi agenda politik nasional yang telah di depan mata juga turut memberi andil terjadinya instabilitas. Secara tersirat kita lihat baik melalui media massa maupun pernyataan-pernyataan dari pejabat yang berwenang. Opsi kenaikan BBM sulit sekali untuk dihindarkan, ini karena beban subsidi yang demikian besar terus menggerogoti APBN. Bayangkan dari 900 triliun APBN kita hampir 30 % harus ditanggung oleh subsidi. Ini sangat jelas tidak sehat. Apabila anggaran subsidi yang sebesar itu bisa kita alihkan untuk membackup rumah tangga miskin yang tersebar merata di seluruh tanah air. Faktor inilah yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk tidak mencabut subsidi tersebut.

Apakah semuanya sudah selesai, tunggu dulu. Pertama alasan tersebut sudah sangat klasik, APBN yang selalu menjadi kambing hitam. Kenyataan dilapangan dengan dicabutnya subsidi bagi masyarakat miskin justru tidak memberi perubahan apa-apa. Yang miskin semakin miskin dan yang kaya malah bertambah kekayaannya akibat penimbunan dan selundupan. Dengan sangat gampangnya pemerintah melakukan penyesuaian harga tapi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran justru tidak berkurang. Kebijakan ini justru mendukung kelompok-kelompok berduit yang mempunyai akses terhadap kekuasaan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Kedua, kalau hanya alasan beban APBN kenapa bukan dana-dana BLBI yang diusut untuk dikembalikan agar APBN kita tidak bolong. Berapa banyak dana BLBI yang sampai sekarang statusnya tidak diketahui rimbanya. Inilah yang seharusnya menjadi fokus pemerintah agar tidak membuat sengsara rakyatnya sendiri. Ketiga, kalau pemerintahan SBY-JK mau aman janganlah membuat kebijakan tidak populer apalagi pada masa-masa akhir pemerintahan. Carilah opsi yang pro masyarakat kecil bukan malah mencekik leher. Kalau memang tidak bisa, goodbye SBY-JK!

 

Eureka Reformasi !

Sandiwara dunia yang tak pernah habis ceritanya. Episode demi episode terus berlanjut dan semakin menyihir pemirsanya. Peran dan tokoh boleh saja berganti namun adegan-adegannya tetap sama, penuh dengan intrik, tipu muslihat, politicking dan tak ketinggalan dengan sang tokoh penyelamat yang berani menentang arus dan memberi harapan serta angan-angan yang serba kamuflase.

Begitulah gambaran sekilias perjalanan bangsa ini dalam menapak tujuan hakiki reformasi. Belum ada satupun adegan yang kita tonton mampu memberi jaminan bahwa makna dari reformasi yang sesungguhnya telah berada pada jalur yang benar.

Kebablasan dalam menyikapi reformasi justru lebih dominan. Euforia ini melanda hampir setiap lini dalam elemen masyarakat. Lihat saja demo-demo di jalan, menjadi beringas dan anarkis.

Apa yang menjadi latar belakang dari munculnya euforia tersebut tidak lain karena pola pikir yang sempit. Konsistensi dalam perjuangan tidak ada dan cenderung cengeng. Lihatlah betapa lemahnya kita sebagai bangsa dalam menghadapi hantaman globalisasi. Dari sekian banyak krisis yang melanda negeri ini tak satupun bisa kita ambil hikmahnya. Kecenderungan untuk saling menyalahkan satu sama lain, mencari kambing hitam. Padahal seyogyanya pelajaran ini menjadi pengalaman berharga bagi kita.

Selain itu, watak dan kepribadian kita yang telah lama dinina bobokkan juga turut mempengaruhi. Isu-isu dari luar yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan bangsa dan negara justru disikapi secara over acting. Bahkan hal ini menjadi semacam permainan baru bagi elite-elite politik untuk mengeruk keuntungan sesaat.

Dua hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam menanganinya. Restrukturisasi pola pikir menjadi wawasan kebangsaan yang luas dan kuat serta canggih. Luas dalam arti semua lapisan mampu mengemban amanah ini, kuat berarti tahan terhadap segala macam ronrongan globalisasi serta canggih berarti tidak lekang oleh zaman. Artinya mampu beradaptasi ditengah-tengah arus perubahan yang semakin cepat dan modern.

Pembentukan watak dan kepribadian bangsa yang tidak lepas dari identitas bangsa. Bukan dengan mengadopsi budaya dan karakter bangsa lain. Tetapi kekayaan budaya dan karakter bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang kita perlu digali terus dan dilestarikan.

Dua hal yang krusial tadi bisa menjadi pilar yang tangguh bagi bangsa dan negara dalam menghadapi era yang semakin kompetitif. Euforia reformasi yang maknanya selalu berkonotasi negatif bisa tereleminir. Bahkan arti sesungguhnya dari reformasi tersebut dapat kita pahami, renungkan dan aplikasikan secara utuh dan bertanggung jawab menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, aman dan sentosa. Sehingga kita dapat berteriak lantang mengatakan Eureka Reformasi !