Mental Korup Aparatur Negara

Potret hukum kita tercoreng dengan tingkah laku aparat penegak hukum yang memalukan. Terbayang kira-kira mau jadi apa bangsa ini dengan mental aparat yang bobrok. Mempermainkan hukum sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Hukum hanya berpihak pada kalangan berpunya (the haves).

Dari rekaman hasil sadapan KPK terungkap mafia hukum sudah demikian mengakar. Ibarat penyakit kanker tak mempan lagi jika hanya melalui obat resep. Jalan satu-satunya adalah melalui “amputasi” sebelum menjalar kemana-mana.

Ketua MK Mahfud, MD dalam wawancara TV One, tidak mempersoalkan upaya Anggodo Wijaya cs melobi kiri kanan atas kasusnya. Yang jadi persoalan menurutnya terletak pada mental korup para penegak hukum sehingga demikian mudahnya “dibeli” oleh para makelar kasus.

Inilah yang harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Presiden SBY seharusnya bertindak tegas dengan mengganti para pucuk pimpinan yang tidak becus mengawal jalannya refomasi penegakan hukum.
Reformasi birokrasi khususnya dilembaga kepolisian dan kejaksaan adalah agenda penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu jika kita ingin melihat supremasi hukum ditegakkan. Citra pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum belum menggembirakan. Bahkan kalau mau jujur, hampir semua departemen mempunyai penyakit yang sama, korupsi. Bukan hanya dipusat tapi menjalar sampai ketingkat provinsi dan kabupaten.

Penyebabnya karena fungsi pengawasan internal tidak berjalan maksimal. Untuk itu pengawasan external serta ditunjang peraturan perundang-undangan yang jelas sangat dibutuhkan. Dengan sendirinya menciptakan sebuah pemerintahan yang betul-betul bebas dari korupsi dan berpihak pada rakyat.

Saat ini lembaga pengawas aparatur negara (Komnas Waspan) yang diberikan wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tetap berkoordinasi dengan lembaga atau komisi lainnya misalkan KPK, Komnas HAM, KPA dan lain-lain. Masyarakat berharap dengan keberadaan komisi ini bisa mengerem prilaku korup dalam diri aparatur negara.

KPK-POLRI Dan Rekayasa Media

Gelombang tekanan berbagai elemen masyarakat dalam menyikapi kisruh antara KPK-POLRI memberi dampak yang tak terduga sebelumya. Dukungan besar dari publik yang dituangkan dalam berbagai aksi di media membawa kita pada paradigma baru dalam memandang peran media massa di era kekinian.

Di era pemerintahan otoriter sekalipun tak luput dari gempuran aksi-aksi moral publik melalui beragam media yang mudah diakses kapan dan dimanapun. Efek bola salju tak terhindarkan yang pada gilirannya mampu mengubah pandangan umum masyarakat atas sebuah isu yang diangkat.

Dalam benak timbul pertanyaan, betulkah dengan sebuah rekayasa media massa mampu menjadi saluran efektif bagi tercapainya sebuah tujuan. Akankah ini menjadi trendi bagi para penggiat LSM maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memperjuangkan cita-citanya?

Mengambil hikmah dari kasus diatas, gerakan para facebookers istilah lain dari jaringan pertemanan online melalui gerakan sejuta dukungan untuk Bibit-Chandra pimpinan KPK non aktif terbukti sukses mengumpulkan ratusan ribu lebih fans hanya dalam waktu singkat.

Disisi lain sebenarnya masih ada isu yang mempunyai dampak hukum dan ekonomi begitu besar bagi masyarakat tapi nyatanya tidak dilirik oleh media massa.

Advokat terkenal O. C. Kaligis dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV mengaku sangat heran dengan menderu-derunya pemberitaan tentang Bibit-Chandra. Beliau sendiri mempertanyakan ada apa dibalik getolnya media memblowup kasus ini sedang dipihak tersangka sendiri diam seribu bahasa.

Disinilah peran para aktor intelektual dibutuhkan dalam menyikapi sebuah isu. Memainkan sebuah keywords yang dapat menjadi magnet bagi media sekaligus menggunakannya untuk membentuk opini yang pada akhirnya mampu mengubah keputusan sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya.

Peran Media Dibalik Kasus Penahanan Bibit-Chandra

Mencuatnya isu kriminalisasi lembaga KPK melalui berbagai media menunjukkan betapa peran media sangat vital.

Penggalangan opini atau lebih tepat kalau dikatakan menggiring pemahaman publik untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu dan sebaliknya memposisikan pihak lainnya sebagai “hero”

Kasus dua lembaga tinggi negara ini menjadi menarik untuk dicermati. Peran keduanya menjadi sangat menentukan masa depan bangsa ini. Masyarakat pun tentunya berhak tahu ada apa sebenarnya yang terjadi.

Argumen masing-masing pihak sudah benar adanya. Namun sebagai negara hukum tentunya semua harus dikembalikan pada aturan-aturan. Mari kita lihat episode selanjutnya. Dan apapun hasilnya tentunya semua pihak harus menghormatinya.