SBY “Cuci Piring” Sendiri

Bagaimana sikap presiden terhadap rekomendasi tim 8 akan terjawab besok (23/11). Banyak pihak berharap apapun sikap presiden nantinya mampu “mendinginkan” suasana atas kisruh antara KPK-Polri-Kejaksaan.

Selama ini kita mengenal gaya kepemimpinan SBY yang ragu dan lamban dalam mengambil sikap. Pada waktu JK (Jusuf Kalla) mendampingi beliau, hal ini bisa ditutupi dengan gayanya yang serba cepat dan tidak terlalu birokratis. Dalam berbagai persoalan negara tak jarang kita lihat dominasi Pak JK dalam mengambil sebuah keputusan.

Wapres Boediono tidak memiliki karakter seperti itu. Bahkan dalam berbagai kesempatan beliau terus terang mengakuinya bahwa tak mungkin mengikuti gaya dan karakter JK.

Terkait kisruh ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Presiden tidak mempunyai “orang” lagi yang bisa mengimbangi dinamisasi persoalan yang muncul. Media pun harus gigit jari. Tidak ada lagi kejutan-kejutan yang bakal muncul. Posisi seperti ini tentu sangat tidak nyaman bagi SBY. Selama periode pertama pemerintahannya praktis beliau tidak pernah menemui “lawan tanding” karena sebelumnya sudah “KO” duluan.

Apa boleh buat urusan rumah tangga yang selama ini dibebankan pada pembantu terpaksa dikerjakan sendiri. Maklum pembantunya pulang kampung. Jadi kita lihat saja bagaimana tuan rumah sendiri yang turun langsung membersihkan dapur dan cuci piring.

Geger Dunia Hukum Kita

Entah kebohongan apa lagi yang bakal muncul dalam kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen. Dalam persidangan yang menghadirkan Williardi Wizard sebagai saksi, terungkap bahwa ada unsur rekayasa dan tekanan pada proses BAP. Kesan yang timbul adalah adanya upayanya rekayasa atas penahanan Antazari Azhar.

Geger dunia hukum kita kembali terjadi. Reaksi beragam pun bermunculan. Opini negatif publik pun langsung mengarah pada institusi kepolisian dan kejaksaan. Entah dosa apa yang telah diperbuat oleh dua institusi hukum tersebut. Yang pasti persepsi publik yang tercover oleh media atas dua lembaga penegak hukum tersebut sudah tidak ada lagi bagusnya.

Prestasi kepolisian membongkar jaringan terorisme seperti tak ada lagi artinya jika dibandingkan dengan reaksi facebookers. Kecaman dan hujatan menjadi menu wajib kepolisian akhir-akhir ini.

Kita tentunya tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi. Karena ini adalah murni masalah hukum tentu sangat tidak baik jika selalu dikait-kaitkan dengan adanya upaya rekayasa politik. Upaya menggiring kasus ini seolah-olah ada aktor besar dibelakang semua ini malah bisa mengaburkan persoalan sesungguhnya. Apalagi dengan menggiring opini publik untuk menyudutkan salah satu pihak.

Biarkan proses hukum berjalan dengan wajar. Dan apapun yang telah menjadi putusan tentunya sebagai warga yang taat hukum kita semua wajib menghormatinya

Perlukah Pilkada Dipertahankan?

Tahun 2010 sekitar 300 lebih kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Dewasa ini mekanisme pergantian pimpinan lokal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak baik dari segi efektifitas maupun efisiensi anggarannya. Manisnya buah reformasi yang telah kita nikmati ini perlahan menunjukkan rasa aslinya. Hiruk pikuknya terkadang membuat kita bertanya-tanya. Apakah cita rasa ini telah sesuai dengan selera bangsa Indonesia ?

Lihat saja outputnya. Pemimpin yang tunduk pada partainya. Sibuk urus kepentingan kelompok semata. Memeras rakyat dengan aturan yang mencekik leher. Tidak mempunyai kepekaan sosial. Mabok kekuasaan, maunya dipuja dan disanjung.

Kehidupan demokrasi yang tumbuh subur, tak ada pengekangan terhadap aspirasi politik. Coba bandingkan dengan zaman Orba. Dimana semua saluran politik bermuara pada satu pintu. Era kebebasan ini telah mengubah sikap dan perilaku kita. Terkadang euforia berujung pada pemaksaan kehendak dan anarkis.

Mengharapkan ajang pilkada bisa melahirkan sosok pemimpin berkualitas, ideal dan dekat dengan rakyat yang dipimpinnya masih sebatas tataran ide. Mencuatnya kasus politik uang, jual beli suara serta sengketa pilkada yang berlarut-larut telah membuka mata kita betapa sistim demokrasi yang selama ini dibangun masih sangat rapuh.

Gambaran umum beberapa daerah yang telah melakukan pilkada justru menyisakan pekerjaan yang tidak kalah ruwetnya. Perpecahan kelompok masyarakat, rusaknya hubungan antar rumpun dan benturan negatif sesama pendukung atau kelompok. Situasi ini mengendap tanpa ada solusi sehingga sangat rawan terjadi kekacauan sosial politik. Dalam kondisi seperti ini, sebagus apapun program kerja, secanggih apapun visi misi tidak akan bisa berjalan normal.

Wacana pengembalian kewenangan kepemimpinan daerah melalui mekanisme penunjukan langsung dari pusat patut kita dukung. Dengan harapan tentunya hal ini mampu meredam gesekan-gesekan dalam masyarakat yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berakibat pada instabilitas nasional. Gerakan separatis, anti NKRI yang marak belakangan ini harus diredam secepatnya.

Dan yang terpenting adalah bagaimana sistem yang kita bangun ini bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya menjadi sejahtera. Membangun daerah menjadi lebih maju dan aman. Serta hasil cipta karya monumental yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi tentunya.